SERANG , BANPOS – Pemkot Serang mengusulkan Raperda perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada hari Kamis (24/10) yang lalu.
Menanggapi hal tersebut, dalam pemandangannya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan, penyusunan satuan perangkat daerah Kota Serang sebagai unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, harus sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pandangan Fraksi PKS ini berbeda dengan Fraksi Demokrat.
Fraksi PKS menilai, Penyusunan satuan perangkat daerah tersebut diharapkan dapat dibangun dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing daerah.
“Sehingga perlu diperhatikan bahwa penyusunan perubahan perda harus sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, kemampuan keuangan daerah dan kondisi sumber daya manusia yang ada,” tulis Ketua Fraksi PKS Tb. Ridwan Akhmad dalam dokumen pemandangan fraksi yang dibacakan dalam Paripurna DPRD Kota Serang, Senin (28/10).
PKS juga menyoroti terkait adanya perubahan tipologi dinas dan badan daerah yang akan merubah dan menambah pegawai dan pejabat di lingkungan perangkat daerah. Pihaknya berharap penempatan pejabat struktural dan pejabat fungsional tersebut harus dilakukan dengan selektif dan mempertimbangkan kemampuan SDM dengan dilandasi latar belakang pendidikan yang tepat.
“Selain itu dalam perda ini juga direncanakan terdapat perubahan susunan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan badan pendapatan daerah. Mohon penjelasan pembagian peran , tugas dan fungsi kedua badan tersebut,” lanjutnya.
Penataan kelembagaan perangkat daerah harus berorentasi kepada peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan membangun hubungan yang baik dan serasi kepada masyarakat yang dilayani.
“Pada akhirnya, dampak dari perubahan perda ini harus bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah yang ditentukan oleh peran dan fungsi organisasi itu sendiri.” tambahnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat dalam pemandangannya menyampaikan, perubahan nomenklatur OPD serta adanya peleburan tersebut sudah sesuai dengan PP No.18 tahun 2016 dan Permendagri No. 99 tahun 2018.
“Kami berharap DPRD dan Eksekutif dapat segera menyusun raperda tersebut dengan sebaik-baiknya dalam pansus nanti,” ucap perwakilan Fraksi Demokrat Heni Sulastri. (PBN)
Tinggalkan Balasan