Mahasiswa Sebut Tatu-Pandji Anti Kritik

SERANG, BANPOS – Kelompok mahasiswa Serang Barat Plus mengingatkan Pekerjaan Rumah (PR) Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah dan Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa untuk tidak terlena dengan euforia kemenangannya. Mereka menagih segudang PR yang belum terselesaikan di masa periode pertamanya, dan mereka menuntut agar Tatu-Pandji menyelesaikan PR tersebut pada periode kedua ini.

Mereka menyebut Tatu-Pandji anti kritik, karena sepanjang mereka menyampaikan aspirasi, tak ada satupun yang menemui baik Bupati, Wakil Bupati maupun DPRD Kabupaten Serang. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serang barat plus diantaranya yaitu Ikatan Mahasiswa Bojonegara Pulo Ampel (IKMBP), Ikatan Mahasiswa Kramatwatu (IMK), Himpunan Mahasiswa Waringinkurung (HIMAWAR) dan Himpunan Mahasiswa Gunung Sari (HIMAGU).

Ketua Umum Pengurus Pusat IKMBP, Ari Dailami, menjelaskan bahwa kelompok Serang Barat Plus adalah sarat dalam mewujudkan Kabupaten Serang Maju yang diinginkan Pemerintah Kabupaten hari ini. Menurutnya, mahasiswa perlu menyikapi persoalan yang terjadi tentang kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat.

“Tidak ada yang menemui sama sekali, baik Bupati, wakil sampai DPRD. Tatu-Pandji anti kritik, kami yang terdiri dari organisasi mahasiswa Kecamatan yang berada di Serang Barat, menggabung diri dalam forum atatu aliansi Kelompok Serang Barat Plus, yang mana sebagai kontrol sosial di masyarakat,” ujarnya, kemarin.

Melihat kondisi Kabupaten Serang saat ini, ia menilai bahwa mahasiswa yang bergerak adalah atas dasar solidaritas sebagai organisasi gerakan kontrol sosial yang peduli atas ketidakadilan. Mereka menyatukan tekad dan memantapkan hati untuk melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pendopo Bupati Serang.

“Kami ingin berkolaborasi bersama Pemkab Serang seperti daerah-daerah lain yang sudah terlebih dahulu dan dinilai maju,” katanya.

Ari menegaskan, aksi tersebut adalah awal mula gerakan Kelompok Serang Barat Plus yang nantinya kedepan akan menghiasi Pemkab Serang sebagai pengingat janji-janji kampanye Tatu-Pandji dan PR yang belum direalisasikan.

“Serta yang paling penting adalah kami sangat menginginkan kolaborasi bersama Pemkab, komunitas, LSM, Organisasi Masyarakat dan kepemudaan untuk mencari solusi dari setiap permasalahan menuju kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Serang” tandasnya.

Ketua Umum IMK, M. Iqbal El Betan, aksi itu dilakukan guna mengawal serta memberi dukungan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Serang untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Karena pada kepemimpinan periode yang lalu, ia menyebut Pemkab Serang masih gagal dalam menyejahterakan masyarakat serang, khusunya Serang Barat.

“Apabila berbicara mengenai Serang Barat, maka masih jauh dari kata sejahtera,” ucapnya.

Menurutnya, di wilayah Serang Barat, seluruh sektor lengkap, mulai dari pariwisata, ekonomi, industri dan lain lain. Seharusnya, Pemkab Serang bisa memanfaatkannya dan menjadikan Kabupaten Serang sebagai Kabupaten yang menjadikan masyarakatnya sejahtera.

“Tetapi pada faktanya kita lihat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bahkan hingga saat ini belum bisa tertangani oleh Pemkab Serang, salah satunya Puspemkab,” ujarnya.

Ketua Umum HIMAWAR, Kirom, mengatakan bahwa dalam momentum 11 hari kerja Bupati Serang dan Wakil Bupati Serang banyak PR yang harus direalisasikan dan ditegakan dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Khususnya di Kecamatan Waringinkurung, ia mengungkapkan masih banyak persoalan yang sampai saat ini belum bisa dipecahkan dan didiskusikan secara solutif. Contohnya, pertambangan yang masif dan sampah tidak diakomodir, sehingga berdampak kepada kegelisahan masyarakat.

“Ini menjadi catatan untuk dijadikan Rencana Kinerja dalam satu periode ke depan,” sarannya.
Senada disampaikan Ketua Umum HIMAGU, Suba’i. Ia menegaskan bahwa aksi yang digelar bertepatan dengan hari perempuan sedunia ini bertujuan menyampaikan aspirasi kepada Bupati terpilih periode 2021-2026.

“Kami menyampaikan aspirasi dengan beberapa permasalahan yang ada khususnya di daerah serang barat, mulai dari bentuk pembangunan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya, yang memang perlu diperhatikan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih dalam lima tahun kedepan,” jelasnya.

Suba’i berharap di masa periodesasi kedua ini, ada pembangunan yang merata yang sudah seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Dengan aksi demonstrasi hari itu, ia sekaligus menagih bukti dan tidak peduli dengan janji.

“Kami sangat berharap, masyarakat serang barat dapat keadilan yang seharusnya kami didapatkan, sesuai apa yang jadi perbincangan pada masa pencalonan, dengan kata memberi bukti bukan janji,” tegasnya.

Koordinator lapangan (korlap) dalam aksi tersebut, Naufal Rohman, menyebutkan beberapa tuntutan yang disampaikan. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya meminta Pemkab Serang menindak tegas galian C yang ilegal di Waringinkurung dan Bojonegara Pulo Ampel.

“Banyaknya jalanan rusak dan jalan-jalan yang belum dibeton juga menjadi tuntutan kami. Kurangnya APD lengkap di Puskesmas Waringinkurung, kemudian di Gunungsari belum adanya sektor keamanan,” ujarnya.

secara rinci, terdapat 47 tuntutan dari Kelompok Serang Barat Plus, diantaranya tindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan Reklamasi Pasca Tambang bagi Perusahaan tambang yang telah selesai beroperasi. Tutup galian C yang ilegal, sidak pelanggar perusahaan ilegal, mengintrusikan Perusahaan-perusahaan tambang untuk membuat gorong-gorong.

“Tindak tegas perusahaan yang membuang limbah dan mencemari lingkungan, tindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin, Amdal dan ilegal. Pengalokasian kendaraan besar yang melebihi kapasitas, adakan lampu penerangan jalan di seluruh Jalan Kabupaten Serang dengan merata dan menyeluruh,” katanya.

Mereka juga menuntut Pemkab Serang untuk menyediakan Fly Over, merealisasikan 40,3 kilometer jalan mantap, menyediakan halte, menyediakan bahu jalan, revitalisasi jalan, serta menyediakan gorong-gorong. Melakukan perawatan jalan satu bulan sekali, menyediakan gedung pemuda dan Mahasiswa di setiap kecamatan.

“Realisasikan subsidi APBN 20 persen, menyediakan perpustakaan di setiap kecamatan. Percepat Vaksinisasi untuk pelajar, agar cepat kembali tatap muka dan menyejahterakan guru honorer,” tuturnya.

kemudian, Pemkab Serang dituntut menyediakan fasilitas kesehataan disetiap Puskesmas di Serang bagian barat, menurunkan angka kematian ibu dan anak, menurunkan kasus DBD. Meningkatkan proporsi keluarga hidup sehat dan bersih, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Menurunkan Prevelensi kurang Gizi pada ibu dan balita, meningkatkan pelayanan keperserataan JPKM miskin. Transparansi berita tentang Covid-19, berikan fasilitas yang memadai untuk tenaga medis dan dokter dalam menangani pasien Covid-19,” tegasnya.

Naufal juga menyampaikan bahwa para mahasiswa meminta agar Tatu-Pandji dapat memaksimalkan gugus tugas di setiap kecamatan. Meningkatkan pemberdayaaan terhadap pelaku UMKM disetiap kecamatan, sosialisasikan 3M dan 3T untuk berkunjung di tempat wisata.

“Sediakan TPS dan TPA. Realisasikan Pembuatan SPA, lakukan sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan sampah, bentuk Bank-Bank sampah di sekolah dan lingkungan masyarakat,” terangnya.

Selain itu, mereka juga menuntut agar Pemkab Serang dapat membuka lapangan pekerjaan, merealisasikan pembuatan BLK di setiap kecamatan dan tingkatkan pengawasan TKA yang masuk di Kabupaten Serang. Kemudian, tunaikan Hak pesangon karyawan yang di PHK dari perusahaan, reformasi peraturan, serta merealisasikan Kapolsek dan sektor keamanan lainnya di Kecamatan Gunungsari kususnya dan Semua kecamatan pada umumnya.

“Hapus KKN, upaya pembentukan Tim transisi harus di isi oleh Akademisi, Ahli dalam bidangnya dan ada utusan 20 persen dari kaum Millenial. Transparansi anggaran Covid-19, dalam 100 hari kerja, Tatu-Panji harus Mempresentasikan ulang konsep, mekanisme dan realisasi janji-janji kampanye, terakhir buka ruang diskusi Pemuda dan Mahasiswa,” tandasnya. (MUF)