JAKARTA, BANPOS – Kabar PPKM Darurat bakal diperpanjang berembus kencang
setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi keadaan yang ada saat
ini. Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (KPCPEN), Susiwijono Moegiarso menegaskan, untuk saat ini PPKM Darurat
masih berlaku hingga 20 Juli 2021.
Namun, pemerintah akan kembali membahas evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat
pada Jumat (16/7) ini. Evaluasi tersebut untuk menentukan PPKM Darurat akan
diperpanjang atau tidak. “Apakah nanti diperpanjang, berapa lama diperpanjang, besok
(Haari ini, red) akan ada rapat, biasanya setiap Jumat,” ujarnya dalam diskusi secara
virtual, Kamis (15/7).
Sementara, pada Sabtu dan Minggu, evaluasi PPKM Darurat akan dikomunikasikan
dengan pemerintah daerah. Kemudian, hari Senin akan dibahas dalam rapat terbatas
bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). “Nah perpanjangannya kapan, berapa
lama, kami selalu evaluasi periodik,” ucapnya.
Susi menjelaskan, perpanjangan PPKM yang berlangusng dilakukan secara periodik
per 2 pekan. Hasil keputusannya berdasarkan pertimbangan yang meliputi kasus aktif,
tambahan kasus konfirmasi harian, tingkat kematian, tingkat kesembuhan, dan
sebagainya. “Besok akan ada rakor tingkat menteri dan kepala daerah, kami akan
putuskan per 21 Juli nanti sampai kapan,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan angkat bicara soal rencana pemerintah memperpanjang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menurutnya, itu adalah pilihan
terbaik. Meski akan menyulitkan masyarakat. "Perpanjangan PPKM Darurat pasti akan membuat
napas ekonomi rakyat semakin sesak. Tapi, itu pilihan terbaik saat ini," kata politisi PKB itu.
Daniel menambahkan, sejalan dengan rencana ini, pemerintah harus segera mencairkan dana
bantuan sosial. Serta memastikan obat-obatan tersedia dengan cukup, dan harga wajar. "Kita
benar-benar harus memikirkan penghidupan rakyat yang terdampak Covid-19, dan kebijakan
penanganannya," ujar Daniel.
Dia pun mendesak pemerintah menutup pintu masuk dan keluar provinsi selama 2 pekan. Agar
kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat lokal propinsi tetap berjalan, tanpa ada pengetatan
berlebihan. "Bahaya, kalau sampai varian Delta jebol ke provinsi tersebut, dan menyebar sampai ke
desa-desa. Bisa bikin kolaps banyak sendi kehidupan," papar Daniel.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun setali tiga uang. Dia menyebut, perpanjangan PPKM
Darurat merupakan langkah efektif untuk menekan laju penularan. Untuk itu, ia memberikan
beberapa catatan, agar PPKM berjalan optimal.
Pertama, bahan pokok untuk masyarakat harus jadi perhatian pemerintah. Kedua, informasi
ketersedian obat-obatan di daerah harus diketahui publik secara transparan. Ketiga, harus ada
persamaan persepsi dari seluruh pelaksana operasi PPKM Darurat.
"Jangan sampai ada multitafsir. Terutama oleh kawan kawan di lapangan. Karena saya lihat, masih
banyak yang berbeda dalam penerapannya," beber Dasco.
Terpisah, Ketua DPR Puan Maharani menyoroti angka serapan anggaran penanganan Covid-19 di
daerah yang masih rendah di tengah kasus yang kian melonjak. Mestinya, pemerintah daerah perlu
memaksimalkan penyerapan anggaran tersebut.
"Di situasi darurat seperti sekarang, pemerintah pusat harus mendorong daerah untuk
memaksimalkan penyerapan anggaran penanganan Covid-19," kata Puan Maharani dalam
keterangannya, di Jakarta.
Puan menjelaskan berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan (Kemenkeu), total dana untuk penanganan Covid-19 di daerah senilai Rp 50,1 triliun.
Namun baru terserap 22,93 persen hingga akhir Mei 2021.
Menurut Puan, realokasi dan refokusing anggaran harus dilakukan segera untuk menggambarkan
situasi kedaruratan yang kini terjadi. "Ini soal nyawa anak, ibu, bapak, dan kerabat. Ini juga soal
ekonomi yang terasa semakin menghimpit, berkejaran waktu menjaga harapan rakyat dengan
pertaruhan keselamatan para tenaga kesehatan dan penghidupan banyak orang," ujarnya.
Dia meminta pelaksanaan realokasi dan refokusing anggaran dilakukan secara ketat. Pemerintah
pusat perlu memberikan bantuan teknis untuk pelaksanaannya, mulai dari realokasi, refokusing,
hingga realisasi penyerapannya.
Menurut dia, langkah ini jangan hanya prosedural. Penyerapan anggaran harus tepat penanganan
Covid-19 yang substansial. Penggunaan anggaran bisa diarahkan untuk mengoptimalkan program
kesehatan, termasuk pemenuhan gizi untuk menaikkan imunitas rakyat agar tidak gampang tertular,
juga bantuan obat bagi yang terpapar.
Puan juga menyarankan, pemerintah daerah proaktif merespons kebutuhan tempat isolasi mandiri.
Dia menilai tidak setiap orang memiliki rumah yang layak untuk isolasi mandiri, sementara untuk
menyewa tempat secara mandiri juga butuh dana tidak sedikit.
Selain itu, dia menilai, pembatasan mobilitas yang diperketat demi mencegah penularan Covid-19
terus meluas, juga memberikan tekanan ekonomi bagi rakyat kebanyakan. Karena itu, menurut
Puan, pemerintah daerah sudah sepatutnya menjadi yang terdepan memastikan penanganan
Covid-19 dan pemberian jaminan kesejahteraan rakyat bisa seiring sejalan.
"Perbanyak program prorakyat, ringankan beban rakyat yang terdampak pandemi, baik langsung
maupun tidak. Jangan sampai mereka lolos dari Covid-19, tetapi tidak selamat dari kesulitan
ekonomi," kata Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) itu.
Terakhir, pelaku ekonomi kecil harusnya tidak ditinggalkan di situasi sulit seperti sekarang. Menurut
Puan, banyak dari pelaku ekonomi kecil yang kini berwiraswasta dan menggantungkan hidup pada
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat
pandemi.(FAQ/UMM/ENK/RMID/JPG)
Tinggalkan Balasan