SERANG, BANPOS – Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanganan Covid-
19 yang semakin meluas, semakin membuat pemerintah daerah kewalahan.
KEterbatasan rumah sakit dan alat-alat penunjang yang dialami perlu perhatian segera
dari Pemprov Banten.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang meminta kepada Gubernur Banten untuk
segera membuka rumah sakit darurat. Mengingat, tren warga yang terpapar covid-19
sampai saat ini terus mengalami peningkatan, khususnya di Kabupaten Serang.
"Satu hal yang penting, saya mohon ke Gubernur Banten segera bangun rumah sakit
lapangan bukan rumah singgah," ujar Wakil Bupati (Wabup) Serang, Pandji Tirtayasa,
Kamis (15/7).
Wakil ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Serang ini mengatakan, usulan dibangunnya
rumah sakit darurat karena sekarang warga terpapar Covid-19 yang terdata dengan
yang tidak terdata lebih besar yang tidak terdata di lapangan. Dia merinci, jika satu
desa kisarannya antara 10 sampai 40 warga, diambil rata-rata 20 warga dan dikalikan
326 desa, maka sebanyak 6.000 warga terpapar Covid-19 yang melakukan Isolasi
mandiri (Isoman).
"Isoman untuk yang kadar ringan ke bawah, kalau seandainya tingkat penyakit sudah
menengah keatas, sudah bukan Isoman, harus dirawat. Makanya ketika dia Isoman
kemudian terjadi tren penurunan kesehatan, harus dirawat ke RS apabila saturasi tubuh
sudah dibawah 90 dalam kondisi berat membutuhkan oksigen," jelasnya.
Oleh karena itu, ia memohon pada Gubernur Banten Wahidin Halim, agar segera
dibuka RS darurat. Sehingga ribuan warganya yang Isoman di desa, ketika kondisi
kesehatannya semakin menurun, masih bisa dilayani oleh RS darurat.
"Karena apa, dibawa ke puskesmas tidak bisa, dibawa ke RS overload. RS kita untuk
persalinan poli bersalin sudah ditutup karena 32 nakes bersalin diantaranya 29 sedang
Isoman, sisa 3 orang," ungkapnya.
Pandji merinci, untuk Poli lainnya pun para dokter sudah terpapar, diantaranya 200
tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit dr Drajat Prawiranegara (RSDP) menjalani
isoman. Ia menyebut pasien semakin deras dari yang sebelumnya melakukan Isoman,
derajat kesehatan semakin menurun dan terpaksa ketika diukur saturasi hanya 60
sampai 70.
"Dalam kondisi parah, RS sudah tidak bisa menampung. Puskesmas juga sama, satu
Puskesmas yang isoman 15 sampai 20 kalau ditata rata-rata 15 kali 3 sebanyak 1.500
nakes yang isoman," tuturnya.
Dengan dibangunnya RS darurat yang bisa menampung 1.000 sampai 2.000 kasus
berat itu, perlu diadakan. Kata dia, apabila sampai dengan akhir masa PPKM darurat
yaitu tanggal 20 Juli tidak ada tren penurunan angka, harus ada RS darurat.
"Harus dibuat, makanya saya minta ke Gubernur, kalau sampai tanggal 20 Juli tidak
ada tren penurunan angka kesakitan Covid-19, Gubernur harus segera ambil langkah
dengan membangun RS darurat,” tandasnya.
Senada disampaikan juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Serang, drg Agus
Sukmayadi. Ia mengatakan bahwa urgensi dibentuknya RS darurat ini dirasa sangat
penting dan perlu.
"Sangat penting dan perlu disampaikan ke Provinsi Banten. Karena Fasilitas kesehatan
di wilayah Serang, Kota Serang dan Cilegon sudah overload. Tidak bisa lagi
menampung pasien positif Covid-19 dengan gejala berat," ucapnya.
Ia berharap pihak Pemprov Banten dapat sesegera mungkin menyiapkan sejumlah
lokasi baik lapangan atau gedung untuk digunakan sebagai RS darurat. Diperlukan
peran dari Provinsi Banten untuk menanggulangi pasien Covid-19 dengan gejala berat.
"Penentunya oleh Provinsi Banten, kami menunggu hasil dari Pemprov Banten (untuk
RS darurat)," tandasnya.
Pada bagian lain, selain fasilitas rumah sakit, Pemkot Tangerang juga kekurangan fasilitas pengangkut
jenazah. Karenanya, pemkot kemudian mengalihfungsikan sejumlah mobil operasional pelayanan yang
dimiliki berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi mobil jenazah.
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengungkapkan pengalihfungsian tersebut bermaksud untuk
membantu mobilitas tim evakuasi jenazah khususnya pasien Covid-19 dari rumah sakit ataupun di
rumah. "Untuk evakuasi jenazah ke TPU Selapajang, baik Covid maupun non Covid. Jadi armadanya kami
tambah supaya lebih cepat penanganan jenazahnya," ujar Walikota di Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang, Kamis (15/07).
Arief menambahkan saat ini Pemkot Tangerang memiliki sebanyak sembilan unit armada mobil jenazah
yang berada di bawah komando Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). "Tambahannya tiga unit
dari mobil operasional yang dialihfungsikan jadi mobil jenazah," jelasnya.
"Satu unit dari Bapenda, satu unit dari DPMPTSP dan mobil sekretariat dari Dinas Perkim," sambung
Wali Kota. Lebih lanjut Wali Kota menyampaikan seluruh mobil operasional yang dialihfungsikan sebagai
mobil jenazah akan disterilisasi jika sudah dipergunakan, sehingga bisa dipergunakan kembali sebagai
mobil pelayanan masyarakat. "Kita semua berharap agar pandemi Covid bisa segera berlalu," pungkas
Arief.
Terpisah, dalam upaya menekan penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot)
Cilegon menggelontorkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dari APBD 2021
sebesar Rp 4,3 miliar untuk kebutuhan operasional RSUD Cilegon. Namun warga yang
terdampak PPKM darurat seperti para pelaku usaha khususnya usaha kecil tidak
mendapatkan bantuan.
Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan Pemkot Cilegon telah menggelontorkan
dana kepada RSUD Cilegon untuk kebutuhan penanganan Covid-19.
"Hari ini kita sudah mencairkan dana kurang lebih Rp4,3 miliar sekitar itu
(menggunakan BTT, belanja tidak terduga), dalam rangka untuk membeli peralatan
untuk Covid," kata Helldy kepada awak media saat ditemui di kantornya usai
rapat pembatasan kegiatan sektor industri di Ruang Rapat Walikota Cilegon, Kamis
(15/7).
Dikatakan Helldy bantuan tersebut hanya untuk kebutuhan di RSUD Cilegon. "RSUD ini
(bantuan BTT)," ujarnya.
Saat disinggung bantuan untuk warga atau pelaku usaha yang terdampak PPKM
darurat, pihaknya akan melihat kekuatan anggaran terlebih dahulu. "Kita lihat budget
dulu, kita sih pengen semua kita bantu bagi yang isoman bagi yang ini (pelaku usaha),
cuman kita harus melihat budgeting dulu," tuturnya.
Politisi Partai Beringin Karya ini juga mengaku sudah meminta Kejaksaan Negeri
(Kejari) Cilegon untuk mengawasi anggaran yang diberikan kepada RSUD Cilegon.
"Kami juga sudah minta pendampingan kemarin kepada ibu Kajari (Ely Kusumastuti)
dan timnya," tutup pria berkacamata ini.
Sementara itu, Plt Direktur RSUD Cilegon Ujang Iing mengatakan bahwa bantuan
tersebut untuk percepatan penanganan Covid-19, membeli sejumlah fasilitas kesehatan
dan untuk membayar insentif para tenaga medis.
"Contohnya beli hepa filter (penyaringan udara), beli regulator oksigen 5 unit, kemudian
beli hepa filter portabel 5 unit, beli hepa filter permanen 2 unit. Kemudian beli APD 600
pcs, kemudian beli alat rapid test, PCR, kemudian beli baju bergo untuk bedah 400 stel
beli AC, bayar insentif tenaga medis kesehatan untuk tiga bulan sekitar satu miliar,
termasuk (relawan)," tandasnya.(MADE/MUF/LUK/ENK/BNN)
Tinggalkan Balasan