PANDEGLANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang gagal dalam menjalankan Reformasi Birokrasi untuk mensejahterakan masyarakat. Pasalnya, dalam kondisi yang dibalut Covid-19 mulai dari masa PSBB hingga PPKM, dalam penanggulangannya dianggap tidak serius atau main-main.
Hal tersebut terlihat saat HMI bersama OKP Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pandeglang menggelar Dialog Publik bersama Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif guna evaluasi bobroknya birokasi dan penanggulangan pandemi Covid-19, Bupati Pandeglang, Irna Narulita sebagai kepala daerah tidak menghadiri dialog tersebut, diruang Bamus DPRD Kabupaten Pandeglang, Selasa (24/8).
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Hadi Setiawan mengatakan, jika Pemkab Pandeglang serius dalam melakukan penanganan Covid-19. Selaku kepala daerah, Irna seharusnya hadir dalam dialog tersebut untuk menyampaikan seperti apa penanganannya dan seperti kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
“Melihat dialog yang dilaksanakan itu hanya sekedar formalitas semata, karena pada pelaksanaanya yang seharusnya dihadiri oleh Kepala Daerah selaku pemangku kebijakan dan penanggung jawab tidak nampak hadir. Jadi seolah-olah terkesan dialog ini hanya ngobrol santai tidak ada substansi secara evaluasi yang diharapkan oleh kami,” kata Hadi.
Dalam forum dialog tersebut, lanjut Hadi, HMI Cabang Pandeglang menilai apa yang disampaikan oleh beberapa OPD hanya sebuah omong kosong belaka karena tidak didasari dengan data yang otentik. Dari data yang disampaikan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) jumlah anggarannya begitu fantastis, namun dalam pelaksanaannya diduga tidak tepat sasaran.
“Kita mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang bantuan keuangan untuk penanggulangan Covid 19, yang memang diperuntukan untuk 3 faktor diantaranya penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Kami juga menyayangkan, dari alokasi tersebut banyak yang tidak sesuai dengan alokasi yang ditetapkan,” ujarnya.
Menurutnya, dialog publik yang diselenggarakan seharusnya mampu menjadi forum evaluasi menyeluruh dalam segala aspek khususnya dalam penanganan Covid-19, namun pada pelaksanaanya tidak ada evaluasi yang menyeluruh hanya terkesan formalitas semata.
Oleh karena itu, kata Hadi, HMI Cabang Pandeglang menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap Pemkab Pandeglang dan Walk Out (WO) dari Forum Dialog tersebut.
“Kita sangat kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkesan anti kritik, untuk itu kami menyatakan Mosi Tidak Percaya dan akan kembali menyuarakan Aspirasi Masyarakat ini dalam bentuk Demonstrasi,” ungkapnya.(DHE/PBN)
Tinggalkan Balasan