SERANG, BANPOS – Adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan wilayah menerapkan PPKM, membuat ekowisata mangrove di kampung Brangbang, desa Lontar, Kabupaten Serang semakin sepi. Kawasan wisata edukasi mangrove jembatan pelangi yang diresmikan pada tahun 2018 itu terdampak baik sektor rehabilitasi mangrove maupun ekowisata.
“Pokoknya akibat PPKM ini sangat berdampak, pengunjung semakin sepi. Tapi alhamdulilah kalau untuk pembibitan mangrove tidak ada kendala, kami terus berlanjut melakukan pembibitan,” ujar Pengelola Ekowisata Mangrove Jembatan Pelangi, Ropin.
Menurutnya, sebelum adanya pandemi Covid-19 yang diperparah dengan pelaksanaan PPKM tingkat RT, pengunjung ekowisata khususnya dihari libur cukup padat. Saat ini, karena penyekatan dilakukan sampai tingkat RT, pengunjung di hari libur pun tidak lebih dari 100 orang.
“Ada penyekatan yang dilakukan sampai tingkat kampung, jadi rata-rata per hari 10 sampai 25 orang untuk hari biasa. Untuk hari libur paling banyak 100 orang, karena tiap pintu masuk ada penyekatan baik di perbatasan kecamatan, desa bahkan kampung,” jelasnya.
Ia mengaku, sebelum ada pandemi, biasanya selalu ada mahasiswa maupun unsur TNI-Polri atau instansi vertikal yang melakukan kerjasama dengan ekowisata mangrove untuk melakukan penanaman. Selain itu, ada juga aksi sosial dari para pegiat lingkungan dengan melakukan bersih-bersih sampah di kawasan ekowisata dan sekitarnya.
“Kalau sekarang sepi. Mudah-mudahan bulan depan sudah ada kegiatan. Biasanya kalau tidak ada pandemi, dari berbagai macam mahasiswa ada saja kegiatan seperti bakti sosial cinta lingkungan,” tuturnya.
Sebagai pengelola ekowisata, ia dijanjikan oleh Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), program-program untuk kembali menghidupkan kawasan ekowisata. Ia berharap, kegiatan yang dimaksud seperti sebelum-sebelumnya, yaitu berkaitan dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam bentuk padat karya.
“Mudah-mudahan terealisasi, agar masyarakat disini yang terdampak pandemi terbantu,” harapnya.
Ia mengungkapkan, dari dinas lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Serang pun belum ada koordinasi lebih lanjut berkaitan dengan kegiatan dalam dekat ini. Sebab, banyak kegiatan saat ini dilakukan secara daring dan keterbatasan berkunjung ke lokasi ekowisata.
“Dari DLH selama ini jarang ada koordinasi langsung di lapangan. Karena semua kegiatan dilakukan secara daring, dalam bentuk kunjungan dan lainnya sangat berkurang,” tandasnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh ketua BPD Lontar, Payumi. Ia mengatakan bahwa selama PPKM sempat ada penutupan sementara kawasan ekowisata.
“Secara perekonomian memang sangat mengganggu, segingga pendapatan desa sekarang berkurang drastis,” ujarnya.
Ia berharap pandemi Covid-19 segera selesai. Sehingga perekonomian di Lontar selain agrowisata pun kembali berjalan.
“Perekonomian masyarakat Lontar 90 persen dari hasil laut dan tambak, hasil udang dan laut tersendat ekspor dengan adanya pandemi dan PPKM ini,” tandasnya. (MUF/AZM)
Tinggalkan Balasan