JAKARTA, BANPOS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik di Istana. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal wacana amandemen UUD 1945.
Hal itu diungkapkan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Dia mengatakan, saat ini berkembang wacana mengenai amandemen terbatas UUD 1945 dengan memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Wacana ini kemudian menimbulkan polemik di masyarakat.
“Dari pada sahut-sahutan lebih baik duduk bersama, dan ini merupakan suatu langkah yang tepat yang dilakukan presiden sore hari ini memanggil semua,” ujar Willy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/8).
Willy mengatakan pertemuan tersebut sangatlah penting lantaran agar tidak terjadi perdebatan di publik. Sehingga masing-masing dari partai politik usulannya akan ditampung oleh Presiden Jokowi.
“Yang paling penting dialog supaya tidak hanya miskomunikasi, tapi kalau sudah misinterpretasi sudah berat. Maksud hati baik tapi tangkapannya jadi lain itu berbahaya,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan selain membahas amandemen UUD 1945 tersebut, kepala negara bersama dengan elite partai politik bakal berdiskusi mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Jadi tentang partai-partai yang konsen mengenai penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Saat disinggung mengenai adakah pembahasan reshuffle, Willy mengaku mengenai perombakan kabinet ini biasanya Jokowi tidak menggelar dialog bersama.
“Kalau reshuffle itu Pak Jokowi langsung momentum marking aja, langsung kepada ketua umum yang bersangkutan, tapi dialog seperti ini agak tabu lah ya. Kan ini lebih banyak agenda bersama,” tuturnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Hasto menuturkan, pertemuan elite partai koalisi dengan Presiden Jokowi tersebut telah melahirkan semangat bergotong royong dan memberikan energi positif bagi pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 ini.
“Seluruh ketum parpol yang hadir merasakan pentingnya gotong royong seluruh komponen bangsa, dan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi di dalam mengatasi pandemi sudah pada track yang benar,” katanya.
Hasto juga menuturkan, dari pemaparan yang disampaikan Presiden Jokowi, dapat disimpulkan bahwa melalui kerja sama yang baik dengan seluruh lembaga tinggi negara, maka berbagai capain, baik di dalam vaksinasi, penambahan kapasitas rumah sakit, program realokasi anggaran, dan daya dorong untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional mampu membangun optimisme.
Menurut Hasto, seluruh ketua umum parpol yang hadir juga membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan negara-nega besar lain seperti Amerika Serikat, India, Jerman, Brasil dalam penanganan pandemi Covid-19.
Sehingga menurut Hasto, partai politik koalisi pemerintah sepakat untuk mendukung kebijakan Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.
“Termasuk di dalam mendorong pergerakan pertumbuhan perekonomian nasional. Bagaimanapun, meski pandemi masih sulit diprediksi kapan berakhir, keseimbangan antara penerapan PPKM di beberapa wilayah dengan pertumbuhan perekonomian terus dilakukan, terutama memastikan bagaimana negara hadir dengan mendorong perekonomian rakyat,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Hasto juga mengungkapkan kehadiran Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.
“Kehadiran Pak Zulkifli Hasan dan Bung Eddy Soeparno selaku ketua umum dan sekjen PAN semakin membuktikan bagaimana gotong royong dikedepankan dan kehadiran. Beliau memberikan energi positif bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin yang sangat penting di tengah Pandemi,” ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (25/8).
“Dari dialog antar ketum parpol dengan Presiden Jokowi selain memperkuat optimisme juga merupakan tradisi baik dalam demokrasi Pancasila,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan Presiden Jokowi bakal melakukan pertemuan dengan ketua umum dan sekertaris jenderal partai politik koalisi pendukung pemerintahannya.
Sementara terpisah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza juga membenarkan perihal kabar pertemuan antar petinggi partai politik dengan Presiden Jokowi.
Adapun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin setidaknya didukung oleh sepuluh partai politik. Kesepuluh yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Kemudian ada pula partai pendukung yang berada di luar parlemen yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Hanura, Perindo dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik koalisi pemerintah di Istana, pada Rabu (25/8) sore.(ENK/JPG)
Tinggalkan Balasan