SERANG, BANPOS – Setelah mundurnya Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar, Pemprov Banten kembali diramaikan peristiwa penggantian pejabat secara mendadak. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), yang merupakan pejabat hasil lelang jabatan dan berasal dari luar Pemprov Banten, M Tranggono, resmi dicopot.
Gubernur Banten, Kamis (26/8) mencopot jabatan M Tranggono untuk ditempatkan di posisi terbaru sebagai Staf Ahli Gubernur (SAG) bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan. Sementara jabatan Kepala DPUPR diisi oleh Pelaksana Tugas (PLt), yaitu Arlan Marjan, yang saat ini menjabat Sekretaris di dinas tersebut.
Untuk diketahui, Tranggono merupakan pejabat pemprov hasil open bidding atau lelang jabatan. Dia terpilih dan kemudian dilantik pada 19 November 2019 lalu oleh WH. Sebelum menjabat sebagai kepala DPUPR Banten, Tranggono tercatat pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak ada rekam jejak yang jelas maupun prestasi Tranggono saat menjadi pegawai di kementerian tersebut.
Tokoh masyarakat yang juga aktivis KP3B, Tb Mochammad Sjarkawie mengungkapkan, dengan dicopotnya Tranggono dari jabatan sebagai Kadis PUPR, memperlihatkan seperti apa kualitas maupun prestasi dari pejabat publik yang diperoleh dari lelang jabatan.
“Jadi merasa aneh juga ya. Kenapa gubernur menghentikan kinerja Pak Tranggono di DPUPR. Padahal kan katanya pejabat hasil open bidding. Kualitasnya terjamin, tapi faktanya diputus di tengah jalan,” kata Sjarkawie.
Ia menjelaskan, dicopotnya Tranggono sebagai Kadis DPUPR menjadi tanda tanya kualitas pejabat-pejabat pada pemerintahan Gubernur WH dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (Aa) selama empat tahun ini.
“Dimasa Pak WH dan Aa ini kan luar biasa banyaknya pejabat strategis hasil open bidding yang diambil dari luar. Sebut saja Pak Komarudin (Kepala BKD), Pak Tabrani (Kadis Dindikbud), Pak Muhtarom (Inspektur), Bu Rina Dewiyanti (Kepala BPKAD), Pak Yusuf (Asisten Daerah), Bu Ati Pramudji Hastuti (Kadis Kesehatan),” kata Sjarkowie.
Kondisi ini, kata dia, membuat public bertanya-tanya apakah kualitas mereka diatas rata-rata atau memang ada dugaan unsur kedekatan atau sejenisnya. Akhirnya masyarakat dibuat ragu dengan open bidding di Pemprov Banten.
“Apalagi beberapa hari lalu Pak Al Muktabar juga menyampaikan surat pengunduran diri. Sementara yang saya ketahui Pak Al Muktabar memang sudah diusulkan oleh gubernur agar dinonaktifkan atau kasarnya dipecat ke Pak Presiden melalui Mendagri,” ujarnya.
Padahal katanya, uang miliaran rupiah dari APBD Banten sudah dihabiskan, digunakan untuk melakukan seleksi pejabat eselon II, termasuk lelang jabatan eselon I, Sekda.
“Lelang jabatan itu nggak gratis. untuk lelang jabatan Sekda saja lebih dari Rp300 juta, belum lagi lelang eselon II. Itu kan banyak, bisa.miliaran. Dan sekarang pejabatnya nggak cerdik, banyak dicopot. Dan yang baru-baru ini Kadis Dinkes Bu Ati Pramudji Hastuti juga sedang menyelesaikan (sebagai saksi) dugaan korupsi Masker KN95 sebesar Rp3,3 miliar. Ditambah di Dinkes kemarin banyak pejabat eselon III dan IV-nya mundur dari jabatan dengan alasan sudah tidak ada rasa kenyamanan lagi dikomandoi oleh Bu Ati,” jelasnya.
Sementara, sumber BANPOS mengungkapkan, pencopotan Tranggono diduga berkaitan erat dengan proyek pembangunan rumah sakit Cilograng, Kabupaten Lebak. Selain itu, pencopotan itu juga masih berkaitan dengan mundurnya Sekda Banten Al Muktabar yang dituding ngebet ingin menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Banten setelah nanti Wahidin Halim dan Andika Hazrumy mengakiri masa jabatan 22 Mei 2022 mendatang.
Terpisah, Kepala BKD Banten, Komarudin hingga berita ini diturunkan, tak bisa dikonfirmasi. Dihubungi beberapa kali melalui telepon genggamnya, Komarudin tak merespon panggilan BANPOS.(RUS/ENK)
Tinggalkan Balasan