TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) 2021 melalui virtual zoom dalam rangka launching program identitas pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention (MCP), ketua KPK, kepala BPKP, serta Pemda seluruh Indonesia. Rapat yang digelar secara virtual diruang rapat Cituis lantai 5 gedung Kantor Bupati Tangerang, Selasa (31/8).
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Tangerang diwakili oleh Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Mochammad Maesyal Rasyid dan perwakilan OPD terkait.
Ketua KPK, Firli Bahuri menjelaskan, KPK dalam tugasnya diberikan mandat untuk melakukan supervisi atas pelaksanaan pemberantasan korupsi serta penindakan yang berupa penyelidikan, tuntutan dan pelaksanaan keputusan hakim sampai dengan pengadilan memberi keputusan tetap.
“KPK dalam melakukan tugasnya melakukan monitoring center for prevention dalam aspek pemberantasan korupsi dan pencegahan,” kata Firli.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Indonesia, Tito Karnavian mengatakan, bahwa pemerintahan daerah harus mengelola secara baik anggaran yang dimiliki untuk menjaga stabilitas manajemen APBD daerah.
“Untuk menjaga stabilitas manajemen APBD, Pemda harus mengelolanya dengan baik,” katta Tito.
Tito menambahkan, Kemendagri sudah melaksanakan perbaikan sistem, dimulai dari jajaran di inspektorat tingkat II dan I untuk melakukan pengawasan tingkat atas, kemudian SP4N lapor MCP yang diaviliasi langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, dan Kepala BPKP.
Sementara itu, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, setiap kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan korupsi secara menyeluruh, Pemkab Tangerang memberikan dukungan secara penuh.
“Kami senantiasa dukung penuh upaya-upaya pencegahan dan penanganan korupsi. Hal ini perlu dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tangerang,” katanya. (DHE/RUL)
Tinggalkan Balasan