Minimalisir Potensi Kecurangan Pemilu, Bawaslu Gelar SKPP

SERANG, BANPOS- Bawaslu RI menyebut pelaksanaan Pemilu)
dan Pilkada tahun 2024 mendatang memiliki potensi permasalahan yang cukup besar, dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Hal itu disebabkan Pemilu dan Pilkada kali ini dilakukan secara serentak di seluruh daerah.

Demikian disampaikan anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, usai menghadiri Pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis (23/9). Menurutnya, permasalahan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 harus semakin ditekan.

“Walau dari sisi teknis sangat berat melaksanakan, karena di tahun yang sama ada Pemilu dan Pilkada yang potensi permasalahannya tinggi. Akan tetapi kami punya tanggung jawab bagaimana untuk bisa mengendalikan dengan persiapan yang baik,” ujarnya.

Ia mengatakan, sejumlah permasalahan yang berpotensi muncul yaitu terkait dengan pemutakhiran data pemilih, politik uang, hingga keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski potensi tersebut sering kali muncul dalam Pemilu, namun Ratna Dewi menekankan bahwa hal itu perlu ditanggapi dengan persiapan yang matang.

“Misalnya Pemilu di tengah Pandemi Covid-19. Meskipun kita punya pengalaman di tahun 2020 yang dapat dikatakan sukses, mulai dari capaian partisipasi tinggi dan permasalahan yang muncul dapat di selesaikan, tapi kita belum tahu kondisi peta politik ke depan, sehingga berbagai persiapan di tengah pandemi harus dipersiapkan,” jelasnya.

Disisi lain, pihaknya telah mengidentifikasi potensi permasalahan yang akan muncul pada tahun 2024. Bahkan disebutkan olehnya, Bawaslu telah menyusun langkah strategi untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan tersebut.

“Kita harapkan agar Pemilu tidak diwarnai kecurangan, maka perlu kesiapan internal. Bawaslu sendiri sudah melakukan beberapa kali evaluasi Pemilu dan kemudian pelaksanaan Pilkada,” ucapnya.

Salah satu program yang dilaksanakan yaitu SKPP, yang dilakukan di 100 titik di 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Dua titik diantaranya di Provinsi Banten, meliputi Kota Serang dan Tangerang Raya.

“Yang kami lakukan hari ini adalah bagian dari persiapan agar permasalahan itu bisa kita minimalisir. Karena seluruh aktivitas Pemilu dan Pilkada itu di semua tahapan Pemilu 2024 diawasi bukan hanya oleh Bawaslu, tapi juga kader,” katanya.

Ratna mengungkapkan, adanya SKPP yang ditujukan untuk pemilih pemula ini diharapkan bukan hanya hadir menggunakan hak pilihnya. Tetapi mereka akan menjadi bagian penting dan terlibat langsung dalam proses pengawasan Pemilu.

“Sebab kelompok pemuda ini dianggap yang masih memiliki idealisme yang baik dan harapan yang baik, untuk bisa memperbaiki kualitas Pemilu. Sehingga Pemilu ke depan akan melahirkan output yaitu Kepala Negara, Kepala Daerah dan Legislatif yang sesuai dengan pilihan rakyat, dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Didih M Sudi, mengatakan bahwa SKPP yang dilakukan hari itu merupakan tingkat dasar, yang nantinya akan diseleksi kembali untuk mengikuti tingkat menengah. Apabila dari 100 peserta saat ini lulus seleksi, maka diperkenankan untuk mengikuti pelatihan tingkat selanjutnya.

“Jadi nanti alumni dari sini akan kita pilih lagi. Sama dengan yang sekarang ini kita seleksi, yang mendaftar itu banyak dengan menyasar kelompok muda atau mahasiswa,” ujarnya.

SKPP yang tengah berlangsung di Kota Serang ini berjumlah 100 peserta, terdiri dari 80 orang dari relawan, dan yang lainnya alumni yang telah mengikuti SKPP, dan juga fasilitator.

“Intinya ini bagaimana pemuda lebih paham dengan sistem Pemilu,” tandasnya. (MUF/AZM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *