Lapas Rangkasbitung Public Campaign Gratifikasi

Sebagai upaya mewujudkan komitmen Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Rangkasbitung dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Tim Pokja ZI Lapas Rangkasbitung melaksanakan Kegiatan Public Campaign (Kampanye Publik) tentang Pengendalian Gratifikasi di Lapas Rangkasbitung, (28/09).

Giat dipimpin langsung oleh Kalapas Rangkasbitung, Budi Ruswanto bersama tim ZI dengan aturan penerapan protokol kesehatan.

Diketahui, Public Campaign ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengendalian Gratifikasi terhadap pelayanan di Lapas Rangkasbitung.

Public Campaign ini dilakukan dengan membagikan brosur pembangunan ZI di Lapas Rangkasbitung yang tidak ada pungli, gratifikasi dan korupsi. Kegiatan public campaign juga sekaligus bakti sosial memberikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat sekitar.

Kalapas Rangkasbitung, Budi Ruswanto menyampaikan kegiatan public campaign itu merupakan salah satu wujud komitmen Lapas Rangkasbitung untuk selalu terus menerus menggalakkan Anti Gratifikasi kepada masyarakat luas, sekaligus untuk para pegawai Lapas Rangkasbitung sendiri, bahwa dalam bekerja untuk melayani masyarakat harus mengutamakan integritas, profesionalisme dan bebas dari Pungli, Gratifikasi serta Korupsi

“Lapas Rangkasbitung mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberantas Pungli, Gratifikasi, dan Korupsi.

Masyarakat harus tau bahwa Lapas Rangkasbitung sedang membangun ZI dan terus meningkatkan pelayanan publik.

Masyarakat dapat melaporkan melalui nomor layanan pengaduan Lapas Rangkasbitung bila ditemukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh pegawai Lapas Rangkasbitung dan siapapun yang melaggar kita akan proses sesuai aturan yang berlaku,” papar Budi, Selasa (28/09)

Sebagai informasi, pembangunan ZI di Lapas Rangkasbitung meliuti enam area perubahan, diantaranya manajeman perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajeman SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan publik. (WDO)