PANDEGLANG, BANPOS – Akhirnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang, Mursidi, angkat bicara. Ia membantah, jika kepergian para pegawainya ke Yogyakarta untuk liburan (family gathering).
Ia mengklaim, para pegawainya itu ke Yogyakarta untuk studi tiru soal pelayanan Disdukcapil di Yogyakarta. Karena dinilainya, pelayanan di sana (Yogyakarta( sangat bagus.
“Bukan berlibur, tapi mau studi tiru pelayanan selama 2 hari saja Kamis doang sama Jumat, karena hari Sabtu kan libur. Jadi studi tiru hanya 2 hari, Sabtu, Minggu libur. Yang jelas itu satu hari perjalanan, dan studi tiru-nya satu hari,” kata Mursidi, Minggu (31/10).
Mursidi juga membantah, jika seluruh pegawainya berangkat dan menyisakan 2 orang saja di kantor Disdukcapil. Ditegaskannya, yang berangkat itu hanya 15 orang.
“Yang berangkat studi tiru ke Yogyakarta, hanya sekitar 15 pegawai saja. Sedangkan sisanya, ada kegiatan keluarganya (menikah), di Palembang dan hanya selama 1 hari saja,” tambahnya.
Ia menilai, keberangkatan puluhan pegawai Disdukcapil ke Yogyakarta, merupakan hal yang perlu dilakukan. Karena, demi pelayanan pada masyarakat.
“Kami sedang mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan. Nah, di Yogya bagus dan kami ingin tahu,” kilahnya.
“Harapan kami, terkait inovasi yang dilakukan bisa jemput bola. Artinya, masyarakat seperti disable atau orang sakit, kami upayakan jemput bola. Terus kami juga ingin kerjasama dengan Puskesmas, supaya orang yang sudah melahirkan dapat dokumen kependudukan, itu yang ingin kami kembangkan,” terangnya.
Keberangkatan puluhan pegawai di hari kerja itu, tidak akan mengganggu pelayanan pada masyarakat. Karena, masih banyak pegawai Disdukcapil yang standby di kantor.
“Yang standby pelayanan, ada sekitar 25 orang. Jadi pelayanan tak terganggu. Bahkan Kepala Bidang (Kabid) ada dua orang, yang standby di kantor. Kami juga sudah bagi-bagi tugas kemarin (Jumat,red),” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, A. Fahmi Sumanta mengaku, kaget dan menyayangkan kegiatan para pegawai Disdukcapil tersebut.
Katanya, Disdukcapil salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayanan. “Saya juga tidak tahu Pak Mursidi punya kegiatan. Bahkan kata rekan kita, para pegawai di OPD itu semuanya ikut. Saya kira tidak harus semuanya, kalaupun ingin memanfaatkan ilmu di luar. Ini secara pribadi saya. Saya juga kaget dengarnya, tidak ada informasi apapun ke kita (BKD,red),” kata Fahmi, Kamis (28/10).
Harusnya tegas Fahmi, ada izin dulu atau dikomunikasikan. Kalaupun mau manfaatin itu, diluar jam kerja. Sehingga, tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Ini malah berangkat jam pelayanan (hari kerja,red). Bagaimana misalkan masyarakat membutuhkan pembuatan KTP, datanya tidak valid untuk keperluan kesehatan. Ini menurut saya,” tandasnya.
Fahmi juga sangat menyayangkan, tindakan itu tak dikoordinasikan dengan Bupati Pandeglang, sebagai pimpinan daerah. “Itu dinas pelayanan, walaupun diperbolehkan. Tapi tidak harus begitu. Mungkin harus dikomunikasikan dengan pimpinan (Bupati), kan ada pimpinan,” pungkasnya lagi.
Selain itu, ia juga menyayangkan tak ada pemberitahuan (koordinasi) dengan BKD Pandeglang. “Kalaupun saya misalkan secara OPD sama dengan dia (Kepala Disdukcapil). Catatan bagi saya, seharusnya dia itu sedikit ada komunikasi, ataupun menyampaikan keinginannya (programnya,red) silahkan itu ke pimpinan. Nanti kan ada tanggapan dari pimpinan,” ujarnya.
“Harus ada waktu yang dimainkan. Melihat di jam-jam mana saja, yang bisa dimaklumi. Seharusnya kan begitu, nanti kan ada pertimbangan, ini penting, silahkan. Kalau nggak, ditunda. Saya kira, pimpinan akan bijak,” tandasnya. (PBN/BNN)
Tinggalkan Balasan