Pemda Minim Lakukan Inovasi Bidang Sosial dan Kebijakan

JAKARTA, BANPOS – Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan inovasi di bidang sosial dan kebijakan. Kedua bidang tersebut cukup minim dilakukan tiga tahun terakhir. Terutama, di bidang sosial. Diketahui dari data Indeks Inovasi Daerah pada 2019 hingga 2021, jumlah inovasi sosial yang terhimpun hanya mencapai 676 inovasi, atau hanya 2,7 persen dari total 25.124 inovasi.

“Padahal inovasi daerah tidak selalu tentang teknologi. Inovasi di bidang sosial juga sangat penting untuk dilakukan karena berdampak langsung kepada masyarakat,” ucap Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Matheos Tan, saat menerima kunjungan jajaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Kamis (17/2).

Inovasi sosial ini dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dieksplorasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah. Di tengah ragam peluang di berbagai bidang, seperti bidang teknologi, manajemen, dan administrasi, inovasi pada bidang sosial ini diyakini dapat berefek baik pada upaya pelayanan masyarakat. Hal itu akan membantu daerah mencapai peningkatan pelayanan publik yang diharapkan dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah juga dapat dilakukan pada bidang kebijakan. Matheos mencontohkan salah satu inovasi kebijakan yang dapat dilakukan seperti penghapusan pajak untuk rumah tertentu. “Jika rumah di bawah satu miliar, dapat dihapuskan pajak. Rumah di atas satu miliar dibebankan pajak,” ucapnya.

Penjelasan Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah tersebut dibenarkan Kepala Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintah Desa, dan Kependudukan Mohammad Noval.

Menurutnya, inovasi kebijakan dapat mendukung suasana daerah yang kondusif dan selanjutnya memunculkan inovasi pada bidang lain. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang dicanangkan Badan Litbang Kemendagri.

“Pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang kita lakukan berbeda dengan lembaga lain. Kita mengukur bagaimana pemerintah daerah mampu menumbuh-kembangkan suasana kondusif untuk berinovasi di daerah,” ungkap Noval.

(BCG/ENK/RMID)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *