SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dihadapan KPK mengaku
telah berupaya dalam pencegahan tindak pidan korupsi dilingkungan pemerintahan yang
dipimpinanya.
“Tidak hanya di tingkat Provinsi, upaya pencegahan yang dilakukan juga mencakup seluruh
Kabupaten dan Kota yang ada,“ kata WH, dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi
Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pimpinan KPK dan Kepala Daerah se-Provinsi
Banten 2022, Jum’at, (25/2) di Pendopo Gubernur KP3B Curug, Kota Serang.
WH mengatakan Komitmen upaya pencegahan itu dari tahun ke tahun terus mengalami
peningkatan. Berdasarkan data hasil perkembangan upaya pencegahan yang dilakukan, pada
tahun 2018 sudah mencapai 69,00 persen, 2019 mencapai 82,00 persen, 2020 mencapai 91,76
persen dan pada tahun 2021 mencapai 93,25 persen.
"Capaian peningkatan itu merupakan sebuah kemajuan atas kerja bersama sehingga Provinsi
Banten menempati posisi yang cukup bagus dalam hal pencegahan korupsi. Tentu kita harus
terus meningkatkan capaian itu, agar kepuasan masyarakat terhadap kinerja pencegahan yang
kita bisa dipertanggungjawabkan," kata WH.
Dalam rapat koordinasi itu turut hadir pula Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Ketua
KPK Firli Bahuri, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah pada BPKP Bea
Rejeki Tirtadewi, Inspektur Khusus Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Teguh
Narutomo, serta seluruh Kepala Daerah dari delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
Selain itu, WH melanjutkan, Pemprov Banten juga sebagaimana yang sudah diatensikan oleh
KPK, sudah melakukan pendidikan anti korupsi sebagai upaya dini memberikan wawasan
pencegahan kepada internal.
"Karena ini menjadi salah satu upaya strategi taktis dari KPK yang sudah kita lakukan, dan
akan terus menerus secara bertahap melalui pusat pendidikan itu," jelasnya.
Menurut WH, anti korupsi merupakan komitmen dirinya bersama Wakil Gubernur serta
semua unsur penyelenggara Pemerintah di delapan Kabupaten dan Kota. Hal itu ia buktikan
pada saat pertama kali menjabat, ia langsung meminta KPK untuk hadir di Banten dan ikut
mengawasi untuk bersama-sama memerangi korupsi.
"Alhamdulillah sampai hari ini kita terus mendapat arahan yang tidak hanya Provinsi Banten
tetapi juga seluruh Kabupaten dan Kota yang ada," ujarnya.
Dikatakan WH, program-program pencegahan korupsi itu terintegrasi dari delapan area
strategis, pertama pada tata kelola pemerintahan daerah, perencanaan dan penganggaran
APBD, pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), perizinan, pengawasan APIP, management
ASN, optimalisasi tata keuangan dan menejemen aset daerah serta pengelolaan dana desa.
Terkait dengan tata kelola Pemerintahan Daerah, Pemprov Banten mendapatkan apresiasi
sebagai Provinsi terinovatif dari Kemendagri.Terkait perizinan, Provinsi Banten mendapat
peringkat keempat dengan nilai investasi tertinggi dari Kementerian Investasi/BKPM. Terkait
management ASN, Provinsi Banten mendapat Peringkat Pertama Management Kepegawaian
dari BKN. Dan dalam upaya secara umum pencegahan korupsi Provinsi Banten mendapat
peringkat dua terbaik Pencegahan Korupsi dari KPK.
"Mudah-mudahan kehadiran bapak Ketua KPK di sini, bisa memberikan kami beserta seluruh
Kepala Daerah di Banten semangat baru, untuk melakukan pemberantasan korupsi di
daerahnya masing-masing," pungkasnya.
Sementara itu Ketua KPK RI Firli Bahuri dalam sambutannya mengungkapkan rasa
bangganya terhadap WH dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, karena keduanya
mempunyai latar belakang politik yang mumpuni serta sudah pernah berkecimpung di dunia
regulasi.
"Sehingga tidak ada peluang lagi bagi Banten untuk terlibat korupsi. Karena dua pemimpin di
Banten ini berlatar belakang politik dan pengawas," katanya.
Tetapi kalau dua pemimpin itu tidak mampu mengawasi sebagaimana Peraturan Perundang-
undangan, maka tidak akan tercapai apa yang diimpikan yakni Banten bebas korupsi.
Firli mengungkapkan, sudah ada dua pimpinan KPK yang datang ke Banten untuk melakukan
upaya pencegahan, bahkan diantaranya juga merupakan warga Banten. Hal itu menunjukkan
bahwa, KPK sangat konsen untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan korupsi di
Banten.
"Seharusnya sudah tidak ada kasus korupsi di Banten, kalaupun ada kita akan tetap menindak
tegas," pungkasnya.(RUS)
Tinggalkan Balasan