Dubes Inggris Apresiasi Kepastian Hukum Bagi Pengusaha Tanah Air

Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins mengapresiasi kepastian hukum yang diterapkan Pemerintah Indonesia. Terutama bagi kalangan pebisnis, sebagai jaminan keamanan usaha. Hal itu disampaikannya saat bertemu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

“Kepastian hukum dan regulasi sangat penting dalam mewujudkan rasa aman bagi para pebisnis atau investor,” kata Dubes Jenkins dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/3).

Dia berterima kasih atas kerja sama yang terjalin baik antara Indonesia dan Inggris, seperti perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dan ekstradisi. Jenkins berharap, dapat terjalin kerja sama di bidang pemasyarakatan dan transfer sentence person (TSP).

“Mungkin tidak dalam waktu dekat, tetapi kami harap di masa yang akan datang kita dapat mewujudkannya,” ujar Jenkins.

Dia juga menyambut baik perkembangan legislasi di Indonesia yang berjalan sesuai harapan masyarakat. Khususnya, terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol, dan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Kami senang dengan perkembangan legislasi di Indonesia, terutama terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol, serta proses RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Jenkins juga menyinggung penanganan pandemi Covid-19 dan keimigrasian. Dia mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan visa on arrival (VoA) sejak 7 Maret lalu.

Inggris akan mencabut kebijakan karantina, tes Covid-19, atau isian formulir bagi lintas perbatasan mulai 18 Maret 222. Ia juga mengatakan, Pemerintah Indonesia sedang giat menerapkan berbagai kebijakan terkait kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).

Yasonna juga berterima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara. Khususnya dalam hal pemberian beasiswa dan program pendidikan lainnya.

“Kami berharap Pemerintah Inggris dapat membantu, khususnya pegawai Kemenkumham, untuk memperoleh kesempatan pendidikan lebih luas di Inggris,” pungkasnya. [DAY/RM.id]