SERANG, BANPOS – Mahasiswa di Banten terus melakukan aksi dengan tuntutan yang sebelumnya sempat digaungkan, seperti penolakan penundaan pemilu dan penambahan periode presiden, serta permasalahan ekonomi yang saat ini sedang dirasakan oleh masyarakat. Aksi lanjutan ini diketahui dilaksanakan di Kota Serang dan Lebak.
Ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Kota Serang, melakukan aksi unjuk rasa. Berdasarkan pantauan, massa aksi tersebut mulanya berkumpul di kampus 1 UIN SMH Banten. Mereka mulai berkumpul sejak pukul 13.00 WIB. Sekitar pukul 15.30 WIB, massa aksi pun mulai bergerak ke Alun-alun Kota Serang dengan berjalan kaki.
Di alun-alun Kota Serang, massa aksi melangsungkan aksinya sekitar satu setengah jam. Selama aksi berlangsung di Alun-alun, massa aksi menyampaikan berbagai orasi penolakan berkaitan dengan wacana penundaan pemilu dan penambahan periode.
Selain itu, massa aksi juga menyampaikan penolakannya terhadap revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta ketidakstabilan harga bahan pokok pangan.
Koordinator Aliansi Masyarakat Banten Bergerak, Syahrizal, mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pihaknya, merupakan bagian tak terpisahkan dari aksi yang digelar di Jakarta pada 11 April kemarin.
“Salah satu tuntutannya yaitu menolak wacana penundaan pemilu dan juga penambahan masa periode presiden menjadi tiga periode,” ujarnya saat diwawancara di sela-sela aksi, Rabu (13/4).
Pihaknya juga menyoroti permasalahan ekonomi yang mencuat akibat adanya pandemi Covid-19. Di tengah pandemi tersebut, banyak masyarakat yang akhirnya menghadapi berbagai persoalan ekonomi, seperti terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
“Ini telah memutus rantai pencaharian masyarakat. Akibatnya, terjadi peningkatan persentase pengangguran yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten,” tuturnya.
Hal itu menurutnya, membuat efek domino dalam kehidupan masyarakat, berupa kemiskinan yang semakin meningkat. Sehingga, ia menilai pemerintah tidak dapat mengatasi keadaan ekonomi masyarakat dari Pra Pandemi, hingga saat ini.
“Masyarakat yang mengalami gejolak keuangan yang tidak stabil dikagetkan dengan kenaikan harga bahan pokok, diantaranya: bawang merah dan putih, daging sapi, gula, daging ayam, minyak, cabai dan elpiji non subsidi,” katanya.
Di sisi lain, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang sangat signifikan beberapa waktu yang lalu juga membuat kegaduhan di masyarakat. Ia menilai, kelangkaan itu merupakan ulah dari mereka yang melakukan penimbunan minyak goreng.
“Hal ini semakin memperkeruh keadaan ekonomi di kalangan masyarakat, dikuatkan dengan dicabutnya regulasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No.6 Tahun 2022 terkait HET. Akibat dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak, menyebabkan masyarakat terpaksa mempertahankan minyak curah sebagai bahan utama yang dijadikan untuk kebutuhan sehari-hari,” terangnya.
Bahkan menurutnya, banyak dari masyarakat yang menggunakan minyak curah berkali-kali tanpa diganti. Padahal hal itu berpotensi menyebabkan penyakit bagi masyarakat.
“Ini dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, sehingga menimbulkan penyakit yang berbahaya,” ucapnya.
Sekitar pukul 16.40 WIB, massa aksi pun mulai bergerak kembali menuju kampus 1 UIN SMH Banten. Namun, mereka tidak langsung membubarkan diri, melainkan melanjutkan aksi mereka di satu ruas utama jalan Sudirman. Hal itu pun membuat ruas jalan utama menjadi macet total.
Kepolisian mengambil langkah untuk membuat rekayasa lalu lintas, sehingga masyarakat tetap bisa melanjutkan aktivitas mereka. Sekitar pukul 17.30, massa aksi melakukan pembakaran ban bekas yang sudah disiapkan oleh mereka.
Api berkobar cukup besar, asap hitam pekat membumbung dari hasil pembakaran karet ban itu. Di sekeliling kobaran api, massa aksi terus menyampaikan orasi-orasi mereka. Hingga akhirnya pada pukul 17.45, massa aksi menutup aksi mereka dengan penyampaian pernyataan sikap.
Selama berjalannya aksi, tidak ada sekalipun gesekan antara massa aksi dengan aparat Kepolisian. Massa aksi seluruhnya masuk ke dalam kampus 1 UIN SMH Banten pada pukul 17.50 WIB dengan damai, sementara aparat Kepolisian membersihkan bekas ban yang dibakar oleh massa aksi.
Terpisah, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Kepemudaan Primordial Kabupaten Lebak menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Lebak, Rabu (13/4).
Dalam orasinya, di depan Kantor Bupati Lebak massa aksi berharap ditemui Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. Namun tidak lama kemudian Asisten Daerah (asda) I Bidang Pemerintahan Kabupaten Lebak Al Kadri yang justru datang menemui mahasiswa.
Dengan mendengar tuntutan para mahasiswa, Al Kadri sepertinya ingin berdiskusi, tetapi mahasiswa yang tidak puas karena hanya ditemui perwakilan bukan Bupati mereka langsung bergeser ke Gedung DPRD lebak.
“Kita jauh-jauh dari Selatan karena ingin bertemu langsung dengan pemimpin daerah yaitu Bupati Lebak bukan perwakilan, ” kata Koordinator Aksi Fauzi Nurqalik.
Fauzi menyebut, yang dilakukan pihaknya mengkritisi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga Minyak goreng yang tentunya sangat diresahkan oleh masyarakat.
“Masyarakat hari ini kembali menjadi korban atas ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pemangku kebijakan, kesewenang – wenangan pemerintah tercermin seperti yang terjadi hari ini,” kata Fauzi.
Pihaknya menuntut Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Perdagangan Muhamad Lufti yang dinilai gagal dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia.
“Kita minta agar wakil rakyat yang duduk di bangku DPRD Lebak ini turut menyuarakan suara rakyat yang menuntut Presiden Jokowi mencopot Menteri Perdagangan dan juga mencabut kebijakan kenaikan harga BBM dan kebijakan lainnya yang mencekik rakyat,” tandasnya.
Aksi para mahasiswa di depan gedung DPRD Lebak ditemui Ketua DPRD Lebak Muhamad Agil Zulfikar dengan beberapa stafnya. Ia juga mendengarkan berbagai tuntutan dari para mahasiswa termasuk soal pencopotan Menteri Perdagangan.
Agil mengaku akan menindaklanjuti tuntutan para mahasiswa dengan menyurati Presiden Indonesia melalui kelembagaan DPRD Lebak.
“Soal aspirasi teman-teman tentang pencopotan jabatan Menteri Perdagangan, Insyaallah kita (DPRD Lebak,-red) akan bersikap dan mengirimkan surat secara kelembagaan kepada Presiden Jokowi bahwa mahasiswa di Lebak meminta agar Menteri Perdagangan dicopot dan mengevaluasi kebijakan yang merugikan masyarakat. Nanti akan kita siapkan suratnya,” katanya.
Ia juga akan menindaklanjuti berbagai tuntutan mahasiswa lainnya, khususnya perihal isu penyandang disabilitas yang saat ini belum menjadi sorotan utama Pemerintah Daerah.
“Isu disabilitas ini merupakan isu yang kongkrit dan memang belum menjadi sorotan utama Pemerintah daerah. Makanya kami akan mengawal isu ini sehingga hak pemenuhan fasilitas dan pendidikan, atau bekerja layak bagi kaum disabilitas dapat terjamin, karena merupakan tanggung jawab negara,” ungkapnya.
Agil memastikan DPRD Lebak akan terus mengawal pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah Kabupaten Lebak.
“Soal infrastruktur jalan Kabupaten di Lebak total 700 km, statusnya baik itu total panjangnya 500 km, dan di tahun ini dari Pemda Lebak menganggarkan pembangunan 35 km ruas jalan menggunakan APBD 2022, belum dari bantuan keuangan dan lainnya,” pungkasnya. (Her/DZH/PBN)
Tinggalkan Balasan