Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten meningkatkan kewaspadaan seiring meningkatnya aktivitas anak Gunung Krakatau belakangan ini.
“Saat ini yang sedang kami antisipasi bersama adalah potensi tsunami akibat dampak dari meningkatnya aktivitas anak Gunung Krakatau,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang juga Kepala BPBD Nana Suryana saat memimpin Apel Pagi Dalam Rangka Kesiapsiagaan Menghadapi Libur Panjang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriyah, serta Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, di Serang, Banten Selasa (26/4).
Dijelaskan Nana, jika anak Gunung Krakatau hanya muntah lava yang berguguran langsung ke dasar laut, tidak tertahan di dinding Anak Gunung Krakatau, hal itu tidak akan menimbulkan potensi tsunami. Meski begitu, saat ini status anak Gunung Krakatau dalam posisi siaga.
“Masyarakat tidak diperbolehkan mendekati Anak Gunung Krakatau dalam radius 5 km (kilo meter), meningkat jika dibanding sebelumnya yang hanya 2 km,” ucapnya. Dalam mengantisipasi itu, paparnya, Pemprov Banten sudah melakukan kesiapsiagaan sejak dini, seperti pengaktifan kembali alat Early warning System (EWS) di tiga daerah yang berpotensi terjadi gempa yang dapat menimbulkan tsunami. Yakni, daerah Pasauran di Kabupaten Serang, dan Panimbang dan Labuan, di Kabupaten Pandeglang.
“Kondisi sirine di Panimbang dan Labuan, berfungsi. Sedangkan di Pasauran masih dalam perbaikan oleh BMKG karena sebelumnya ada yang mencuri bagian dari alat tersebut,” ungkapnya.
Lanjutnya, BPBD Banten sudah mendapat izin untuk penggunaan aplikasi EWS yang dimotori oleh BMKG Pusat. Penggunaan aplikasi itu sudah disosialisasikan ke masyarakat. Khususnya bagi daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana. Melalui aplikasi itu, menurutnya, masyarakat bisa mengetahui potensi bencana yang akan terjadi.
“Dengan begitu, masyarakat bisa sejak dini mengantisipasi dan melakukan evakuasi mandiri ke tempat-tempat yang aman,” jelasnya. Untuk jalur evakuasi, ditegaskannya, masih terus diperbaiki. Hal ini dilakukan karena kondisi jalur evakuasi ada yang rusak. Dan, berukuran kecil sehingga sulit dilalui bagi kendaraan roda empat.
“Jalur evakuasi itu harus lebar dan bagus, supaya warga yang melaluinya bisa dengan mudah tidak berdesak-desakan,” katanya.
Dia menekankan, pencegahan dan penanggulangan bencana merupakan tugas bersama. Tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak saja. Masyarakat harus berperan aktif. SRF/rm.id
Tinggalkan Balasan