SERANG, BANPOS – PT Banten Global Development (BGD) menolak permintaan jajaran direksi dan komisaris Bank Banten (BB) yang meminta kenaikan remunerasi atau gaji serta tunjangan-tunjangan lainnya.
Penolakan tersebut disampaikan PT BGD pada saat rapat umum pemegang saham tahunan (RUPS) tahun 2021 Bank Banten yang diselenggarakan disalah satu hotel berbintang si Kota Serang, Rabu (11/5).
Komisaris PT BGD, Razid Chaniago dihubungi melalui telepon genggamnya mengungkapkan, BGD yang merupakan induk perusahaan Bank Banten, terpaksa menolak permintaan jajaran Direksi dan Komisaris yang meminta remunerasi atau gajinya serta tunjangan lainnya berupa fasilitas yang diterimanya selama ini dinaikan.
“Ada lima poin yang disampaikan BB ke kami (PT BGD) saat RUPS tadi, dari lima itu, satu usulan kita menolaknya, karena kondisi Bank Banten saat ini Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional atau BOPO nya masih tinggi,” katanya.
Alasan penolakan gaji dan tunjangan petinggi BB itu karena, saat ini BOPO BB tercatat masih diangka 134 sampai 335 persen. “Dengan BOPO diangka itu, sangat sulit kita harus mengamini keinginan BB, kecuali mereka bisa menekan BOPO maksimal diangka 95 persen. Kalau 95 persen bisa dinyatakan aman, dan kerugian BB juga kecil, tidak seperti sekarang ini,” ujarnya.
Adapun poin lainnya yang disampaikan oleh BB kepada PT BGD saat RUPS tadi, yakni mengenai laporan keuangan yang menyebutkan bahwa kerugian tahun 2021 lebih kecil dibandingkan tahun 2020.
“Pembukuan rugi periode tahun 2021 berjalan setelah pajak sebesar Rp 265,18 miliar, sedangkan tahun 2022 Rp308,16 miliar. BB berhasil menekan rugi lebih baik 20,88 persen. Kami terima laporan keuangannya,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo dan Ketua Komisi III DPRD Banten, M Faizal yang ikut RUPS tahun 2021 BB dihubungi melalui telepon genggamnya meminta kepada jajaran Direksi BB agar memaksimalkan dalam kinerja, dan dapat menekan lebih kecil lagi kerugiannya.
“BB harus berusaha meningkatkan kinerjanya, sejingga kerugian dapat ditekan diangka Rp100 miliar,” kata Budi.
Dan yang terpenting lagi adalah, penyelesaian kredit macet yang ada di BB, baik dari warisan Bank Pundi (akuisisi) maupun kredit macet yang baru, agar segera diselesaikan. “Jika upaya perdata tidak bisa dilakukan, maka serahkan kepada aparat penegak hukum (APH), agar diproses pidana,” harap Budi.
Dan BB juga segera melakukan percepatan komunikasi dan koordinasi dengan delapan kabupaten/kota se Banten agar pengelolaan kas daerah (kasda) dilakukan oleh BB, tidak ke bank lain. “Harus bisa BB meminta Bupati dan walikota supaya kasda nya dikelola BB,” ujarnya.
Direktur Bisnis BB, Cendria Tj Tasdik kepada wartawan menegaskan, dalam rapat tersebut tidak dihadiri oleh Direktur Utama BB, Agus Syahbarrudin. Adapun mengenai kerugian yang dialami oleh bank di tahun 2021 harus mendapatkan apresiasi lantaran lebih kecil di tahun 2020.
“Sedang umroh (Agus Syahbarrudin). Dan minggu depan akan bekerja kembali. Dan RUPS tahun 2021 BB, telah berhasil kita jalankan sebagai panggilan kewajiban regulasi. Dan tentunya beberapa hal telah kita sampaikan kepada para pemegang saham, terutama kinerja. Kinerja kita yang telah menuju arah perbaikan sesuai dengan harapan,” kata Cendria.
Adapun alasan BB yang pada tahun 2021 tidak juga memberikan kontribusi kepada Pemprov Banten berupa pendapatan asli daerah (PAD) lantaran adanya pembekuan dari otoritas jasa keuangan (OJK).
“Mencetak laba adalah harapan, tapi ini adalah sekali lagi, proses-proses yang tidak bisa dipisahkan dari kondisi. Memang tahun lalu kita terima, ditengah-tengah tahun kita mulai kerja. Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK dari OJK) kita dicabut pada bulan Mei (2021), sehingga automatically (secara langsung) kita bekerja setengah tahun. Tapi alhamdulillah setengah tahun tersebut dengan arahan pengawasan komisaris utama, dan Pak Dirut, kita menekan kerugian,” terangnya.
Dan di tahun 2021, jajaran petinggi BB berharap akan ada angin segar sehingga, dapat memberikan hasil maksimal. “Mudah-mudahan tahun 2022 adalah tahun akselerasi, jadi pertumbuhan yang diakselerasikan. Harapan kita tahun ini bisnis kita berjalan lancar, dan kita dapat memperbesar porsi operasional, sehingga tentunya pendapatan operasional BOPO kita turun, sehingga mendapatkan laba,” katanya.
Semehtara itu, selagi RUPS tahun 2021 BB berlangsung, puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan hotel tempat RUPS berlangsung.
Ada delapan poin sorotan dari pengunjuk rasa yakni, kondisi BB terus merugi, kenaikan gaji karyawan tanpa aturan yang jelas, rekrutmen karyawan dengan gaji tinggi, mutasi dan rotasi karyawan, pelaksanaan program pensiun dini, keamanan BB yang tidak dijaga 24 jam, nasib karyawan 6 cabang ditutup, dan pencairan kredit via mitra koperasi jasa.
Untuk diketahui, remunerasi berdasarkan dokumen BB, terdiri dari dua bagian, pertama yakni remunerasi yang mencakup gaji pokok, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan tunjangan lainnya dalam bentuk non natura. Kedua remunerasi yang mencakup fasilitas lain dalam bentuk natura seperti perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan lainnya.
Pada tahun 2018 gaji pokok dan lainnya masing-masing direksi Bank Banten setiap bulannya mendapatkan Rp93,5 juta. Sedangkan untuk tunjangan lainnya mencapai Rp47,140 juta. Sehingga jika ditotal, pendapatan setiap direksi setiap bulannya sebesar Rp140,640 juta.
Sementara untuk tahun 2019, setiap direksi mendapatkan gaji dan lainnya sebesar Rp107, 086juta setiap bulannya, sementara untuk fasilitas lainnya setiap direksi mendapat Rp72, 376 juta setiap bulannya, sehingga jika ditotal pendapatan masing-masing direksi pada tahun 2019 ini mencapai Rp179, 462 juta setiap bulannya.(RUS/PBN)
Tinggalkan Balasan