SERANG, BANPOS- Kepemilikan saham Pemprov Banten sebesar Rp14 miliar di Bank Jabar Banten (BJB) sampai saat ini belum membuahkan hasil alias memberikan kontribusi ke kas daerah (Kasda).
Akan tetapi jajaran petinggi BJB Syariah meminta tambahan modal ke Pemprov Banten melalui DPRD beberapa waktu lalu, saat mereka melakukan kunjungan kerja di Kantor Pusat BJB Syariah Bandung, Jawa Barat.
Ketua Komisi III DPRD Banten, M Faizal kemarin membenarkan adanya permintaan langsung yang disampaikan jajaran bjb Syariah, agar pemprov menambahkan modal ke bank tersebut dengan alasan agar jumlah kepemilikan sahamnya mengalami dilusi atau penurunan persentase kepemilikan saham yang terjadi karena bertambahnya jumlah saham total.
“Alasannya bank BJB sendiri terus menambahkan kepemilikan sahamnya, sehingga kalau Pemprov Banten tidak ikut menyuntikan modal lagi, besaran sahamnya akan dilusi,” kata Faizal.
Diakui Faizal, pihaknya harus terlebih dahulu membicarakan persoalan itu secara perhitungan matang yang melibatkan seluruh pejabat yang berwenang sebagaimana aturan yang berlaku.
“Terlebih, selama ini kan bjb Syariah belum memberikan device-nya kepada Pemprov. Itu juga akan menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Kita juga akan mengevaluasi kembali,” ujarnya.
BJB Syariah merupakan salah satu perbankan dimana Pemprov Banten mempunyai saham di dalamnya selain BJB Konvensional dan juga Bank Banten. Semua perbankan itu merupakan mitra kerja dari komisi III DPRD Provinsi Banten.
Pada kunjungan yang dilakukannya, DPRD ingin mengetahui kinerja bjb Syariah sejauh ini seperti apa perkembangannya. Hal itu perlu dipastikan karena ini menyangkut instansi yang menyangkut dengan pendapatan untuk Banten.
“Saya lihat kinerja dia pada 2021 hingga 2022 ini baik. Hal itu ditandai dengan total aset yang meningkat sudah Rp10,36 triliun, kemudian pertumbuhan DPK juga baik, operasional BOPO bagus sudah bagus sekitar 80 persen, dan yang lain-lain,” ungkapnya. (RUS/AZM)
Tinggalkan Balasan