SERANG, BANPOS- Pemkot Serang mengklaim telah melakukan banyak hal untuk menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Salah satunya yaitu dengan memberikan honor bagi para kader Posyandu di setiap Kelurahan se-Kota Serang.
Hal itu disampaikan Walikota Serang, Syafrudin, usai membuka kegiatan Workshop Lintas Sektor penggalangan komitmen lintas stakeholder sekaligus peluncuran program Momentum Private Healthcare Delivery (MPHD) Indonesia melalui Private Sektor Kota Serang, di Hotel Le Semar, Kamis (2/6). Kegiatan Workshop lintas sektor tersebut dilakukan guna mempererat komitmen serta bekerjasama dengan Pemerintah Kota Serang dalam mengupayakan penurunan angka kematian Ibu dan Bayi baru lahir di Kota Serang.
“Kami siapkan honor untuk para kader, artinya untuk mencegah dan menolong kematian ibu dan bayi, pemerintah sudah berbuat banyak,” ujarnya.
Ia mengatakan, program MPHD Indonesia merupakan program yang bertujuan untuk mendukung Pemerintah dalam meningkatkan keterlibatan dan efektifitas fasilitas pelayanan kesehatan swasta secara berkelanjutan, untuk menyediakan layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang berkualitas. Oleh karena itu, dengan adanya program MPHD ini diharapkan dapat sinkron programnya sehingga kematian ibu dan bayi bisa nol.
“Mudah-mudahan bisa sinkron programnya sehingga kematian ibu dan bayi ini bisa Zero. Program ini tidak di semua daerah di Indonesia dapat, hanya di beberapa Provinsi yang termasuk Provinsi Banten, salah satunya di Kota Serang ini,” katanya.
Dalam rangka pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, Syafrudin mengaku bahwa MPHD memberikan dukungan dan bantuan untuk masyarakat Banten terutama masyarakat Kota Serang. Kerjasama program ini dilaksanakan selama 5 tahun mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2025.
“Mudah-mudahan berjalan lancar, karena ini juga menjadi visi misi Walikota dan Wakil Walikota untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir,” terangnya.
Syafrudin mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Akan tetapi angka penurunan tidak begitu signifikan.
“Alhamdulillah sekarang ada penurunan hanya memang tidak signifikan,” ucapnya.
Ia menyebut bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh USAID, kematian ibu dan bayi 77 persen terjadi pada pelayanan kesehatan. Sehingga antara pelayanan individu harus sinkron, artinya jangan sampai ketika pasien dalam hal ini ibu hamil sudah dalam kondisi Kesehatan yang parah, baru dibawa ke fasilitas Kesehatan.
“Seharusnya dari mulai kehamilan dari mulai perkawinan dilakukan pemeriksaan. Kalau sudah mengandung dari mulai satu bulan, 2 bulan hingga seterusnya, dikontrol ke Posyandu terdekat atau bisa juga di Puskesmas yang ada di kecamatan masing-masing,” terangnya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah saat proses kehamilan dan persalinan. Politisi PAN ini juga meminta agar warga tidak pergi ke dukun.
“Pelayanan medis dan individu yang akan melahirkan, diselamatkan keduanya dan lakukan gerak cepat penanganan, karena itu menentukan keselamatan keduanya, jangan ke dukun,” tandasnya.
Seperti diketahui, Kota Serang memiliki 3 unit rumah sakit di Kota Serang disiapkan. Yaitu, Rumah Sakit Fatimah, Rumah Sakit Sari Asih, dan Rumah Sakit Ibunda. Sedangkan untuk Puskesmas, setiap Kecamatan di Kota Serang masing-masing sudah memiliki Puskesmas.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, Ahmad Hasanudin mengatakan MPHD di Provinsi Banten ini tidak termasuk wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Ia menyebut bahwa hal tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Kementerian Kesehatan.
“Tujuan kerjasama ini dilakukan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi terkait proses persalinan dan kelahiran. Dari tahun 2019 data kasus kematian ibu dan bayi di Kota Serang mencapai 22 kasus, tahun 2020 sekitar 17 kasus dan tahun 2021 17 kasus,” jelasnya.
Ahmad Hasanuddin mengungkapkan bahwa terjadi penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Meskipun demikian, berdasarkan data yang disampaikan olehnya, angka terbanyak kematian ibu dan bayi baru lahir terjadi hampir di semua Kecamatan.
“Ada yang meninggal, Kecamatan Walantaka 2 orang, Kecamatan Curug 3 orang, Kecamatan Taktakan 2 orang, Kecamatan Kasemen 3 orang dan lainnya, total ada 17 orang, penyebab kematiannya adalah perdarahan dan pandemi Covid-19,” tandasnya.
Senior Program Manager MPHD Banten, Astried Adhania Raintung, menyampaikan bahwa memang tidak seluruh daerah bahkan di satu Provinsi lun tidak seluruhnya mendapat kesempatan tersebut. Berdasarkan keputusan dari Kementerian Kesehatan, program MPHD dipilih daerah yang memiliki rumah sakit terbanyak di Provinsi Banten dan juga kematiannya juga yang banyak.
“Daerah lainnya belum, karena memang ada waktunya mungkin tiap-tiap kabupaten kota untuk mendapatkan intervensi tapi memang untuk saat ini baru berprioritas pada 6 kabupaten kota selain Kabupaten Kota selain Kabupaten Pandeglang dan Rangkas,” terangnya.
Ia menegaskan, untuk daerah lainnya yang dianggap layak mendapatkan program MPHD namun belum tersentuh, pihaknya menunggu instruksi dari Kementerian Kesehatan. Sebab, dalam hal ini pihaknya ditunjuk sebagai pelaksana program.
“Untuk intervensinya bisa pendampingan rumah sakit swasta, pendampingan klinik dan pendampingan praktek mandiri bidan dari sisi klinisnya,” tandasnya. (MUF/AZM)
Tinggalkan Balasan