TANGERANG, BANPOS – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang mulai melakukan penyaringan Bakal Calon Anggota DPRD (BCAD) untuk periode 2024-2029. Sebanyak 78 orang nama bacaleg telah dikirim ke DPP dan kini tinggal menunggu SK Dewan Pimpinan Pusat.
“Jumlah 78 orang itu adalah untuk kota dan provinsi. Kalau sama DPR RI malah 84 orang lebih, 90 orang bahkan,” ujar Ketua DPD PKS Kota Tangerang, Arief Wibowo saat mengadakan Halalbihalal dan Konsolidasi di salah satu rumah makan di kawasan Jatiwung, Kota Tangerang, Minggu (12/6) siang.
Lebih jauh dijelaskannya, dari jumlah termasuk termasuk kalangan milenial. Namun diakuinya, jumlah milenial masuk dalam proses penyaringan BCAD belum mencapai ditargetkan, yakni 30 persen.
Hingga akhirnya milenial yang akhirnya lanjut ke tahap selanjutnya mengalami penurunan. “Mungkin karena dari batas usia maupun pendalaman kita pada saat penyaringan,” ujarnya.
Bila dipersentasekan, kata Arief jumlah milenial yang mendaftar di PKS Kota Tangerang kini hanya berkisar 10-15 persen saja. “Tapi ada dapil (daerah pemilihan) yang milenialnya di atas 30 persen. Dengan kata lain, memang ada yang merasa tidak siap lalu mundur, atau pun secara potensi belum dianggap layak,” ungkapnya.
Sementara, terkait agenda politik, dia menyebut ada tiga subtansi perpolitikan yang digagas oleh PKS Kota Tangerang. Tiga substansi perpolitikan tersebut yakni, silaturahmi kebangsaan dengan berbagai elemen masyarakat.
Langkah itu sebagai upaya kolaborasi dalam mengentaskan problem di tengah masyarakat. “Sudah satu tahun lalu silahturahmi kebangsaan kami lakukan,” katanya. Kedua, yakni politik gagasan yang ditawarkan PKS. Sebagai partai kader pihaknya selalu mengedepankan ide dan gagasan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Alhamdulillah PKS spirit kolektifitas untuk partai. PKS itu partai kantong sendiri. Semua itu digalang dan disusun kader- kadernya. Dengan itu, kita bisa membela rakyat secara independen,” jelasnya.
“Untuk konteks Kota Tangerang kemarin saut-sautan itu politik gagasan, bahwasanya direspons oleh eksekutif seperti pembangunan RSUD di dapil dua dan terkait hotline. Alhamdulillah masukkan kita ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Ketiga, politik kemandirian yang membuat PKS sebagai partai politik yang tidak disandera oleh oligarki dari internal maupun eksternal. (IRFAN/MADE/BNN)
Tinggalkan Balasan