JAKARTA, BANPOS – Kegusaran Presiden Jokowi soal terkurasnya APBN karena subsidi BBM yang terus membengkak dapat tanggapan dari bekas anak buahnya di kabinet. Susi Pudjiastuti, eks Menteri Kelautan dan Perikanan itu memberi saran pada Jokowi untuk mencabut subsidi BBM. Usulan itu disampaikan Susi lewat akun Twitternya dengan mencolek langsung akun milik Jokowi.
Lewat akun @susipudjiastuti, pengusaha perikanan ini membagikan link berita terkait keluhan Jokowi soal subsidi harga BBM. Hanya dalam 4 jam, cuitan Susi ini sudah di-retweet 228 kali dan di-like 946 warganet.
“Pak Presiden yth @jokowi subsidi tidak sehat untuk semua… dalam prakteknya banyak penyelewengan, yang besar malah yang dapat subsidi. Sebaiknya subsidi BBM dihentikan & diberikan tunjangan hidup untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan profesi pertanian, perhutanan & perikanan,” kata Susi.
Ternyata usulan Susi untuk mencabut subsidi BBM ini diaminkan Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik. Menurutnya, memang sudah saatnya pemerintah mencabut subsidi terhadap BBM. “Kecuali untuk kendaraan umum,” kata dia kepada Rakyat Merdeka (BANPOS Grup), kemarin.
Kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor, kata dia, harus dilarang membeli BBM subsidi. “Mereka mampu kok, buktinya bisa beli kendaraan. Masa bisa beli kendaraan, tidak bisa beli BBM non subsidi,” ujarnya.
Menurut Agus, jika masih terus disubsidi, akan terjadi disparitas harga yang cukup jauh. Hal ini membuat pemilik kendaraan keukeuh mengejar BBM subsidi.
“Akhir subsidi BBM ini malah jadi tidak tepat sasaran dan akan terus menjadi beban APBN,” tandasnya.
Agar subsidi lebih efektif dan tepat sasaran, Agus sepakat dengan Susi. Anggaran subsidi BBM dialihkan untuk para petani, nelayan, dan rakyat yang benar-benar membutuhkan. “Daripada kasih ke orang mampu,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menyinggung soal duit APBN yang banyak tersedot untuk subsidi BBM. Saat ini, total duit negara yang dipakai untuk subsidi BBM dan energi melonjak hingga Rp 502 triliun. Jokowi khawatir, kalau begini terus, APBN yang selama ini jadi tumpuan untuk membiayai subsidi BBM, lama-lama BBM bisa goyang.
“Kalau bisa Alhamdulillah artinya rakyat tidak terbeban, tetapi kalau APBN tidak kuat bagaimana?” kata Jokowi usai bertemu dengan para pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (12/8).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ikut memberikan bocoran soal rencana pemerintah menaikan harga BBM. Bahlil mengungkapkan, saat ini pemerintah masih menghitung semua kemungkinan terkait jebolnya kuota subsidi BBM itu. Hasil perhitungan sementara menunjukkan, anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi BBM mencapai Rp 500 – 600 triliun. Jika ini terjadi APBN pun akan jebol.
“Jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat rasa-rasanya sih untuk menahan terus harga BBM seperti sekarang, feeling saya (tidak kuat). Ini tidak sehat. Mohon pengertian baiknya. (Jadi) harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, di tahun ini, negara telah menggelontorkan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun di tahun ini. Naik dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun.
Penambahan anggaran itu menjadi upaya untuk menahan harga BBM naik di masyarakat di tengah melonjaknya harga komoditas energi global. Karena itu, dirinya akan memperhatikan berbagai indikator untuk memastikan kecukupan anggaran subsidi dalam menjaga stabilitas harga.
Namun dia enggan menyebut soal potensi kenaikan harga BBM. “Nanti kami lihat volume, harga, nilai tukar, itu mempengaruhi, tapi kami akan melihat perkembangan yang ada di dunia,” ujarnya di Jakarta, Jumat (12/8).
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman mendorong pemerintah, untuk segera menyesuaikan harga BBM Subsidi. Sebab, perbedaan harga yang jauh antara solar subsidi dan industri, seringkali dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab.
“Harga BBM bersubsidi dan BBM industri terpaut tinggi sekali. Sekitar Rp 15 ribu. Harga solar subsidi, hanya Rp 5.000. Sedangkan harga solar industri, Rp 20 ribu,” ucap Maman kepada wartawan, Sabtu (13/8).
Maman menyebut, perbedaan harga yang cukup jauh itu, banyak memiliki celah yang bisa dimainkan. Misalnya saja, ada pihak yang membeli solar subsidi di SPBU, lalu menjualnya untuk kebutuhan industri.
Dia kemudian menyinggung soal antrean panjang truk di sejumlah SPBU. Banyak truk yang seolah mengantri untuk kebutuhan perjalanan, tapi sebetulnya modus menampung solar subsidi untuk dijual ke kalangan industri.
Dan di tengah kenaikan harga minyak dunia, Maman menilai, beban pemerintah akan semakin berat. Karena subsidi yang akan ditanggung melalui APBN, juga akan semakin besar.
“Karena itu, pengawasan terhadap pemanfaatan subsidi, harus terus ditingkatkan. Pemerintah harus segera melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, untuk mencegah dampak permasalahan di sektor lain. Sudah saatnya, kita akhiri permainan para oknum tidak bertanggung jawab,” tegas Maman.
Anggota DPR Komisi VII dari Partai Golkar Lamhot Sinaga juga menyoroti kebutuhan BBM subsidi yang sudah sangat membebani APBN. Menurutnya, pemerintah memang berada dalam posisi yang sangat sulit saat ini.
“Apakah terus mengalirkan anggaran subsidi BBM yang dampaknya akan menjadi beban yang sangat berat bagi APBN. Apakah cukup membatasi penggunaan BBM subsidi atau menaikkan harga BBM subsidi untuk mengurangi beban APBN. Setiap pilihan ada resikonya,” kata Lamhot dalam keterangannya kepada Rakyat Merdeka (BANPOS Grup), Sabtu (13/8).
Dengan kondisi seperti sekarang ini, Lamhot menilai rencana pengurangan kuota BBM subsidi dalam RAPBN menjadi sangat relevan dan mendesak dilakukan. Karena akan sangat membebani APBN. Jika subsidi terus bertambah hingga mencapai Rp 600 triliun, sedangkan target pendapatan hanya Rp 2.266,2 triliun. “Artinya lebih dari 26 persen anggaran kita hanya untuk beli BBM,” jelasnya.
Dia mengusulkan, dilakukan menyesuaikan harga BBM subsidi dengan pendekatan yang moderat. “Saya mengusulkan besar subsidi per liter BBM ditanggung pemerintah 75 persennya saja, sisanya dengan penyesuaian harga BBM subsidi,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan