SERANG, BANPOS – Ratusan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemprov Banten menggelar unjuk rasa damai di Plaza Aspirasi. Mereka menuntut kejelasan status serta kesejahteraan bagi tenaga honorer.
Berdasarkan pantauan, para tenaga honorer tersebut menggunakan pakaian putih seluruhnya. Mereka juga membawa bendera merah putih serta ikat kepala merah putih saat melangsungkan unjuk rasa.
Sejumlah tenaga honorer pun terlihat membawa kertas karton bertuliskan penolakan penghapusan tenaga honorer, dan tuntutan akan kesejahteraan tenaga honorer.
Ketua Forum Pegawai Non-PNS Banten, Taufik Hidayat, mengatakan bahwa aksi tersebut dilaksanakan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka, akan adanya penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.
“Dikhawatirkan oleh para honorer akan berimbas apabila tidak bergerak dan tidak ada jaminan dari pemerintah daerah berkaitan dengan penyelamatan honorer,” ujarnya kepada awak media di sela-sela unjuk rasa, Senin (15/8).
Tuntutan yang dibawa oleh pihaknya yakni agar para tenaga honorer dapat diakomodir menjadi PPPK atau CPNS, tanpa melalui tes. Terutama mereka yang telah mengabdi lama di Pemprov Banten.
“Karena dari edaran pun jelas, (penerimaan CASN) itu untuk penyelesaian honorer, bukan untuk umum. Jadi harapan kami tuh kami diangkat menjadi CPNS atau PPPK tanpa tes,” katanya.
Ia mengatakan, tahun ini Pemprov Banten mendapatkan kuota formasi CASN sebanyak 1.800. Sementara total tenaga honorer yang ada di Pemprov Banten mencapai 17 ribu orang.
“Sehingga ada sisa sekitar 15 ribu yang tidak terakomodir. Dalam jangka waktu 1 tahun, kami pesimistis Pemprov dapat menyelesaikannya,” terang dia.
Untuk itu, Taufik menuturkan bahwa Pemprov Banten seharusnya sudah membuat roadmap yang jelas berkaitan dengan penyelesaian masalah tenaga honorer yang ada di Pemprov Banten.
“Penerimaan jangan dibuka untuk umum, karena di sini sudah sangat banyak. Pakai dulu yang ada, gunakan anggaran yang ada. Karena kasian mereka harus bersaing dengan fresh graduate. Maka kami meminta agar teman-teman ini mendapatkan reward dari Pemprov dengan dipermudah,” ucapnya.
Di sisi lain, para tenaga honorer pun menurutnya mendapatkan gaji yang terlampau kecil. Bahkan, mereka sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, dengan gaji yang telah ditetapkan.
“Gaji mereka rata-rata di bawah. Rp1,8 juta rata-rata untuk SD dan SMP untuk menghidupi keluarga dalam satu bulan. Makan saja satu hari Rp50 ribu, dalam satu bulan sudah habis 1,5 juta. Gaji sisa Rp300 ribu, itu tidak cukup untuk bayar listrik, transport, rumah tangga, sekolah dan lain-lain,” tandasnya. (DZH)
Tinggalkan Balasan