JAKARTA, BANPOS-Pemerintah mengakui angkatan kerja di Indonesia masih belum bisa dikatakan mampu bersaing. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut, kita belum mampu mengejar ketertinggalan dalam dunia digital.
Karena itu, semua program peningkatan kualitas tenaga kerja terus digenjot. Dengan bonus demografi, Indonesia dipercaya bakal menjadi negara maju jika bonus demografi itu bisa dikelola dengan baik.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui, daya saing digital Indonesia masih rendah.
“Kita masih belum bisa mengejar ketertinggalan. Dalam hal daya saing digital, Indonesia berada di posisi 56 dari 63 negara,” kata Ida, saat Seminar Wisuda, di Universitas Terbuka, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, kelemahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah kemampuan implementasi digital yang kurang memadai, rata-rata masih bersifat teori.
Padahal, kondisi pandemi telah mengakselerasi transformasi 4.0, yang mendorong jenis pekerjaan banyak tumbuh dan berkembang signifikan ke arah teknologi digital.
“Banyak perusahaan yang kesulitan mencari pegawai dengan skill digital memadai,” bebernya.
Selain itu, kemampuan digital yang dimiliki lulusan baru kebanyakan masih terlalu umum dan belum memiliki pengalaman. Alhasil, potensi SDM di Indonesia masih sebatas di tahapan kuantitas.
Ida menegaskan, saat ini Kemnaker memiliki program sembilan lompatan untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan.
Mulai dari melakukan transformasi nilai latihan kerja, melakukan link and match ketenagakerjaan, melakukan pengembangan talenta muda, dan perluasan pasar luar negeri.
Kemudian, membangun visi baru hubungan industrial, melakukan reformasi pengawasan, membangun ekosistem digital siap kerja, dan perkuat reformasi birokrasi.
Saat ini, kata dia, Kemnaker juga sedang bahu membahu memulihkan ekonomi pasca-pandemi dan meredam dampak geopolitik global dengan beberapa program yang menjadi terobosan Pemerintah.
Pertama, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, yang saat ini terbit Perpres 68 Tahun 2022.
“Ini mengakselerasi pembekalan SDM melalui vokasi yang dilakukan seluruh stakeholder, agar semuanya tertata dan terukur,” jelasnya.
Selain itu, ada juga program bantuan subsidi upah atas kolaborasi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan daya beli tenaga kerja di masa pemulihan, program jaminan kehilangan pekerjaan hingga program kartu prakerja.
“Kami berkolaborasi melindungi pekerja yang terkena PHK dengan manfaat uang tunai, hingga akses informasi pasar kerja. Selain itu, ada program reguler sebagai pelatihan vokasi dan kita melaksanakan program pemagangan dalam dan luar negeri,” jelas politisi PKB ini.
Dia mengatakan, Pemerintah juga melakukan reformasi pengawasan dan memperkuat reformasi birokrasi. Apalagi saat ini Indonesia memiliki bonus demografi yang harus dioptimalkan.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), kualitas sebagian besar pekerja Indonesia masih relatif rendah.
Imbasnya, tentu bisa mempengaruhi produktivitas dan daya saing angkatan kerja Indonesia.
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM tidak hanya diperuntukkan untuk pekerja laki-laki saja. Namun pekerja perempuan harus melakukan hal serupa agar mampu bersaing. (RMID)
Tinggalkan Balasan