JAKARTA, BANPOS-Kasus Covid-19 yang sempat mengalami kenaikan di Tanah Air pada beberapa pekan terakhir, kini mulai mengalami penurunan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, dalam sepekan terakhir, positivity rate Covid-19 di Indonesia berada di angka 9 persen, dengan kasus aktif sekitar 48 ribu kasus.
“Kasus rata-rata turun 1,94 (persen), sedangkan angka reproduksi kasus juga turun menjadi 1,12,” ungkap Airlangga saat menyampaikan Keterangan Pers Ratas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, kebanyakan kasus Covid-19 masih dominan berada di Jawa-Bali dengan jumlah sekitar 3.000 kasus. Sementara, di luar Jawa-Bali hanya sekitar 300 kasus.
“Sehingga di Jawa Bali itu sekitar 89 persen, dan luar Jawa-Bali sekitar 10 persen,” imbuhnya.
Dengan kondisi tersebut, Airlangga mengatakan, saat ini Pemerintah menerapkan PPKM level 1 di 386 daerah luar Jawa-Bali.
Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengungkapkan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain.
Dia mencontohkan Jepang, yang mengalami kenaikan kasus sebanyak 218 ribu per hari. Amerika, Australia, dan India pun angkanya relatif tinggi.
“Sedangkan di Indonesia dengan kasus sekitar seven day moving average sekitar 4.683, relatif lebih rendah dari berbagai negara,” ungkapnya.
Untuk mempertahankan capaian itu, Pemerintah tancap gas menggencarkan vaksinasi.
Dikatakan Ketua Umum Partai Golkar itu, masih ada sejumlah provinsi yang capaian vaksinasinya di bawah standar nasional.
Antara lain, Maluku, Papua, dan Papua Barat, yang capaian vaksinasi dosis satunya masih di bawah 70 persen.
Kemudian ada 18 provinsi di dosis kedua (di bawah 70 persen). Sementara dosis ketiga ada sekitar 20 provinsi yang di bawah 30 persen.
Sementara untuk realisasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Airlangga menyebut, hingga 19 Agustus 2022 jumlahnya Rp 178 triliun.
Berdasarkan laporan, penanganan kesehatan terealisasi Rp 35,4 triliun atau setara 28,9 persen dari pagu Rp 122,54 triliun.
“Ini digunakan untuk klaim pasien, insentif nakes, pengadaan vaksin, perpajakan kesehatan, dan dukungan anggaran belanja daerah,” terang Airlangga.
Rinciannya, perlindungan masyarakat tersalurkan Rp 82,3 triliun atau 53,2 persen dari pagu.
Alokasi ini digunakan, antara lain untuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng Rp 7,2 triliun untuk 23,9 juta penerima.
Kemudian, BLT Desa Rp 17,1 triliun untuk 7,5 juta KPM, serta untuk program bantuan bagi pedagang kaki lima dan warung nelayan Rp 1,3 triliun dan kartu Prakerja Rp 8,9 triliun untuk 2,5 juta peserta.
Berikutnya, untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi telah terealisasi Rp 60,4 triliun atau 33,8 persen dari pagu sebesar Rp 178,32 triliun.
Anggaran ini, antara lain dipergunakan untuk kegiatan padat karya, infrastruktur dan konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif.
Juga, ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, kawasan Industri, dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta insentif perpajakan.
“Di sini fungsi APBN sebagai shock absorber dan Program PCPEN ini seluruhnya dilaksanakan sesuai dinamika,” tandas Airlangga. (RMID)
Tinggalkan Balasan