JAKARTA, BANPOS – Rapat Paripurna DPR, kemarin, berubah jadi ajang kampanye capres. PDIP teriak Puan Maharani, Golkar teriak Airlangga Hartarto, dan Demokrat teriak AHY. Kelakuan DPR itu pun banjir kritikan.
DPR menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat beragenda: pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang APBN 2023 beserta Nota Keuangan.
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. “Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR daftar hadir pada permulaan rapat paripurna pada hari ini telah ditanda tangani 303 dari 575 anggota,” kata Dasco, saat membuka rapat.
Dari unsur pemerintah hadir Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dia langsung tampil ke mimbar untuk membacakan draf RUU APBN.
Usai Sri Mul maju, para Fraksi di DPR memberikan tanggapan dan masukan untuk draf RUU APBN itu. Fraksi yang pertama memberikan tanggapan adalah PDIP. Banteng diwakili Abidin Fikri.
Abidin menyampaikan semua masukan dan tanggapan fraksi PDIP terhadap draf RUU APBN. Usai berpidato, Abidin pun menyapa Ketua DPR, Puan Maharani yang duduk di kursi pimpinan.
“Yang saya hormati Ketua DPR Ibu Puan Maharani saya selalu berdoa agar Ibu Puan Maharani menjadi Presiden Republik Indonesia. Hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula wanikman nasir. Mbak Puan Presiden,” ujar Abidin.
Mendengar ucapan Abidin itu bikin ramai suasana ruangan rapat. Seruan Puan presiden itu kemudian dijawab oleh anggota DPR Fraksi PDIP lainnya.
Puan yang mendengar doa dan dukungan dari rekan separtainya itu hanya bisa tertawa merespons seruan itu.
Tak mau kalah dengan Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar yang diwakilkan Dave Akbarsyah juga ikut mengkampanyekan Airlangga Hartarto sebagai capres Partai Beringin itu usai memberikan pandangan fraksi terhadap draf RUU APBN.
“Golkar Indonesia, Indonesia Golkar Airlangga Presiden,” kata Anggota Komisi I DPR itu. Ruang sidang pun ramai lagi.
Fraksi Partai Demokrat juga melakukan hal yang sama. Demokrat menunjuk Irwan untuk membacakan pandangan umum terkait draf RUU APBN.
Dalam pandangan fraksi, Demokrat menolak tegas rencana pemerintah menaikkan harga BBM karena masyarakat sedang susah. Namun, di akhir pidatonya, dia juga ikutan mengkampanyekan AHY sebagai capres.
“Demokrat bersama rakyat, rakyat sedang susah, tolak kenaikan BBM, AHY presiden!” ujar Irwan. Isi ruang rapat paripurna pun riuh lagi.
Rapat Paripurna diakhiri dengan persetujuan mayoritas fraksi untuk membawa RUU APBN 2023 beserta Nota Keuangan untuk pembahasan tingkat lanjut.
Lalu apa kata pengamat soal kelakukan DPR? Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati meminta, para politisi menahan diri. Sebab, belum saatnya berkampanye.
“Kalau soal aturan memang tidak ada aturan yang jelas, karena sekarang belum ada peserta Pemilu. Tetapi menurut saya ini bisa diingatkan, bahwa belum waktunya untuk berkampanye,” pesan Khairunnisa, kemarin.
Sementara, Founder lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio meminta, anggota DPR belajar menahan sikapnya. Artinya harus bisa memilih di mana waktu dan tempat yang pantas untuk melakukan aksi-aksi kampanye.
Sebagai wakil rakyat, mereka harus belajar untuk menjadi negarawan. Salah satu yang harus dilalukan dengan memilih mana kepentingan yang harus diprioritaskan. Tidak melulu mengedepankan urusan partainya.
“Jadi kepentingan golongan itu sebaiknya tidak di dalam ruang parlemen yang memang jadi ruang perwakilan rakyat. Silakan berkampanye, tapi di luar gedung DPR, dan tidak di agenda resmi parlemen,” ujar pengamat politik yang akrab disapa Hensat ini.
Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Dia juga meminta para politisi Senayan menjunjung tinggi etika. Karena kemarin yang tengah berlangsung Rapat Paripurna, bukan waktu berkampanye.
“Jangan agendanya A malah yang dilakuin agenda B. Ibaratnya, kira-kira mereka ini menyelam sambil minum air. Sambil Rapat Paripurna, sambil mempromosikan capresnya masing-masing,” sindir Ujang.
Ia meminta politisi DPR menjaga marwah wakil rakyat, dengan memahami kerja-kerja kedewanan. Sebab, dengan perkembangan teknologi saat ini, rakyat bisa menantau langsung tindak-tanduk anggota DPR.
“Agar mereka tidak dilihat oleh rakyat memanfaatkan situasi. Mereka harus bekerja profesional sebagai wakil rakyat,” pungkas Ujang. (RMID)
Tinggalkan Balasan