KALTIM, BANPOS-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Jalan Lingkar Sepaku untuk menjadi akses utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan, pembangunan IKN sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan.
“Setelah pemetaan lahan, Pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN Nusantara,” kata Menteri Basuki, Rabu (24/8).
Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 hingga segmen 3 hampir selesai dibangun dengan rata-rata progress fisik mencapai 77%. Alokasi APBN terbagi dalam tiga paket dengan total nilai Rp 103,772 miliar.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Junaidi mengatakan, bahwa panjang keseluruhan jalan yang dibiayai melalui APBN sekitar 2,91 kilometer.
“Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 sepanjang 0,75 kilometer, lalu pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 sepanjang 1,04 kilometer, dan pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 3, panjangnya 1,12 kilometer,” jelasnya.
Untuk pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 hingga 3 dilaksanakan melalui skema Multi Year Contract (MYC) lanjutan. Untuk pelaksanaan pekerjaan jalan Lingkar Sepaku segmen I oleh PT Prampus Inti Puspita dengan nilai kontrak kegiatannya senilai Rp 46,693 miliar.
Kemudian, pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2, dikerjakan PT Duta Mega Perkasa senilai Rp 48,021 miliar. Selanjutnya, pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 3 dikerjakan PT Cipta Artha Borneo dengan anggaran sebesar Rp 44,8 miliar.
Junaidi juga mengatakan, bahwa saat ini, kegiatan pembangunan jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sudah selesai tender sehingga dapat segera dilaksanakan.
“Tender proyek untuk pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 telah dibuka dengan nilai pagu paket senilai Rp 193,47 miliar, dan persiapan kontrak,” kata Junaidi.
Pembangunan IKN Nusantara akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep ‘Future Smart Forest City of Indonesia’ sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR meliputi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar.
Infrastruktur prioritas yang akan dibangun antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran Kementerian/Lembaga, penataan Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, hunian ASN, jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal, serta infrastruktur dasar permukiman seperti penyediaan air baku melalui Bendungan Sepaku Semoi dan beberapa bendungan lainnya. (RMID)
Tinggalkan Balasan