SERANG, BANPOS – Pemprov menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak dari kenaikan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar ke tiga daerah, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Rabu (21/9). Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang memprediksi daya beli masyarakat akan turun usai kenaikan harga BBM.
Kepala BPS Kota Serang, Faizin, mengatakan, saat ini harga pangan turut naik, dan pihaknya pun sudah hampir sepekan melakukan pengawasan terhadap daya beli masyarakat akibat harga BBM naik.
“Itu mah sudah rumusnya ekonomi, BBM naik daya beli berkurang,” ujarnya.
Meskipun demikian, ia mengaku belum mengetahui secara detail potret daya beli masyarakat imbas kenaikan harga BBM. Sebab, BPS Kota Serang masih melakukan pendataan yang nantinya akan dirilis pada 1 Oktober 2022.
“Biasanya seperti itu (daya beli masyarakat menurun), tapi jumlah pastinya akan terpotret di angka inflasi Kota Serang yang dirilis pada 1 Oktober 2022. Kalau di tanggal tersebut hari libur, bisa dipantau di web BPS Kota Serang,” jelasnya.
Menurutnya, di Kota Serang ada indikasi penurunan daya beli masyarakat, namun Faizin belum dapat mengungkap untuk angka pastinya berapa. Berdasarkan pantauan harga di Pasar pada pekan lalu, pihaknya menemukan sejumlah harga pangan yang merangkak naik usai harga BBM naik.
“Pantauan kami harga-harga mulai bergerak, seperti telur, cabai, hanya saja untuk tepatnya berapa, kita tunggu 1 Oktober,” terangnya.
Ia menyebutkan sejumlah barang yang memicu terjadinya inflasi, diantaranya yaitu barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti bawang, cabai hingga daging ayam. Untuk harga beras, kata Faizin, sejauh ini harganya masih stabil.
“Apabila supply-nya banyak dan permintaan kurang, nah itu deflasi,” katanya.
Faizin menjelaskan, terjadinya inflasi serta daya beli masyarakat menurun, disebabkan oleh supply dan demand atau ketersediaan dan permintaan yang tidak stabil. Ia menegaskan, apabila permintaan tinggi namun ketersediaan barang tetap, maka dipastikan terjadi inflasi.
“Kalau demand naik dan supply-nya, tetap pasti itu inflasi. Makanya yang harus dikejar adalah supply,” ucapnya.
Oleh sebab itu, diperlukan adanya program Pemerintah untuk mencegah terjadinya inflasi. Program Pemerintah tersebut bertujuan agar harga-harga bahan pokok tetap stabil.
“Program pemerintah itu kan menjaga supaya harga sedang, tidak tinggi banget dan tidak turun banget. Makanya karena ini kota, kalau masyarakat bisa digerakkan untuk menanam di pot, itu bagus, kan itu termasuk supply,” tandasnya,
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Banten Nurhana mengatakan, setelah Kabupaten Serang, pemprov saat ini fokus kepada penyaluran BLT untuk wilayah Tangerang Raya. Hal itu mengingat, jumlah KPM di Tangerang Raya terhitung lebih banyak.
“KPM di Tangerang Raya itu ada sekitar 47.195 KK.
Saat ini, secara simbolik BLT diberikan kepada masing-masing 100 KPM di tiga titik yakni Kota Tangsel yang dipusatkan di Samsat Serpong, Kota Tangerang di Samsat Cikokol dan Kabupaten Tangerang di Samsat Balaraja.
“Percepatan ini merupakan perintah langsung dari Pak Pj Gubernur, agar masyarakat bisa segera terbantu. Bahkan hari ini rapat, besok harus dilaunching,” katanya.
Sementara itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengungkapkan, percepatan penyaluran BLT dikarenakan kondisi saat ini, dimana pemerintah hadir guna memastikan kondisi masyarakat menjadi lebih baik.
“Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini adalah ikhtiar yang disebut sebagai tugas pemerintah,” katanya.
Dikatakan Al, ada dua tugas pokok pemerintah yang harus menjadi perhatian betul bagi jajaran ASN di Pemprov Banten, pertama terkait pengaturan yang produknya dinamakan peraturan, dan yang kedua tugas melayani.
“Tugas kedua inilah yang saat ini sedang kita lakukan. Maka dari itu, kita semua harus maksimal dalam menjalankan, terlebih kondisi seperti ini harus dibutuhkan percepatan dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Meskipun demikian, Al juga memastikan validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan ini tepat sasaran dan tidak ada double penerima.
“Jadi data itu sudah valid karena berbarengan. Dalam perjalanannya kita juga terus melakukan perbaikan-perbaikan, karena kalau harus nunggu fiks semua terlalu lama waktunya. jadi kita harus melakukannya dengan seoptimal mungkin,” jelasnya.
Terpisah, Dirut Bank Banten Agus Syabarudin mengungkapkan, sampai hari ini sudah ada sebanyak 10.664 KPM dengan rincian Kabupaten Serang 1.008 KPM, Kabupaten Tangerang 349 KPM, Kota Tangsel 754 KPM, Kota Tangerang 298 KPM, Kabupaten Lebak 368 KPM dan Kabupaten Pandeglang 7.887 KPM.
“Kita kerahkan seluruh SDM dan infrastruktur yang ada untuk melayani masyarakat agar bisa memperoleh dana bantuan itu dengan baik dan nyaman,” katanya.(RUS/MUF/PBN)
Tinggalkan Balasan