SERANG, BANPOS – Wilayah Kota Serang ditetapkan sebagai daerah paling rawan bencana banjir berdasarkan pemetaan kebencanaan di Provinsi Banten. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau terkait kesiapsiagaan dan kewaspadaan akan intensitas hujan yang tinggi hingga tanggal 16 Oktober mendatang.
Kalaksa BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, mengatakan bahwa peristiwa banjir pada awal bulan Maret tahun 2022 menyisakan trauma tidak hanya kepada warga, juga Walikota Serang pun masih mengalami trauma akibat hampir kecamatan di wilayah Kota Serang terendam banjir. Melihat kondisi itu, pihaknya pun melayangkan surat imbauan kepada 67 kelurahan se-Kota Serang.
“Kami mengimbau melalui kelurahan sebanyak 67 kelurahan, saya sudah bersurat dengan kesiapsiagaan dengan potensi hujan yang tinggi ini. Supaya kita siap apabila terjadi banjir, kesiapannya bukan hanya kesiapan diri saja, termasuk kesiapan lingkungan,” ujarnya, Kamis (13/10)
Termasuk warga diimbau untuk memisahkan dokumen penting untuk disatukan ke tempat yang mudah dibawa. Menurutnya, keselamatan diri berkaitan dengan menyelamatkan jiwa sendiri, jiwa keluarga, menolong tetangga, baru ke harta benda.
“Yang utama adalah menyelamatkan jiwa. Keselamatan jiwa juga dibagi dua, jiwa kaum rentan balita dan lansia, baru yang muda,” katanya.
Berdasarkan informasi dasarian dari BMKG, cuaca hujan dengan intensitas tinggi akan terjadi hingga pekan depan. Untuk per wilayah, kata Diat, kondisi banjir masih mendominasi di wilayah Kecamatan Serang.
“Sementara untuk wilayah lain mudah-mudahan tidak ada, termasuk Kasemen tidak ada. Minggu kemarin saja malam kamis sampai jam 1 kami mengevakuasi warga di Cinanggung Kecamatan Serang yang banjir akibat hujan intensitas tinggi,” jelasnya.
Dia mengaku, pasca peristiwa banjir ekstrim di Kabupaten Lebak, hal ini tidak berefek secara langsung kepada masyarakat. Namun masyarakat yang tergabung ke dalam komunitas dan relawan kemanusiaan yang berada di wilayah Kota Serang langsung melakukan aksi turut serta melakukan penanganan di Lebak.
“Kalau secara langsung (ke masyarakat) tidak, tapi kalau secara tidak langsung bahkan relawan-relawan dari Kota Serang meluncur ke sana (Lebak). Sebagai bentuk kemanusiaan menerjunkan relawan ke lokasi bencana daerah Lebak,” katanya.
Meskipun demikian, BPBD Kota Serang sendiri tidak mengirimkan personel ke Kabupaten Lebak, karena harus bersiap siaga di wilayah Kota Serang terlebih dahulu. Mengingat masih adanya trauma masyarakat dan status kebencanaan di Kota Serang sendiri.
“Kalau dari BPBD Kota Serang belum mengirimkan, karena kita siap siaga di wilayah kita dulu. Kasusnya kan kalau trauma, dari Walikota hingga warga merasa trauma, maka BPBD Kota Serang stay dulu di wilayah kota Serang,” tuturnya.
Sementara, di masa curah hujan tinggi ini, BPBD setiap saat melakukan monitoring ke lapangan guna memastikan di wilayah Kota Serang ada atau tidak bencana saat hujan. Tak hanya itu, BPBD Kota Serang juga melakukan imbauan secara terus menerus agar warga lebih memperhatikan dan menjaga lingkungannya, terlebih warga yang tinggalnya berdekatan dengan irigasi dan saluran air lainnya.
“Itu sudah kewajiban kita selalu melakukan monitoring ke warga setiap saat. Kami pun mengimbau kepada warga agar menjaga lingkungan, apabila di lingkungan rumahnya ada kali irigasi atau selokan, diimbau untuk gotong royong, bersih-bersih,” tandasnya.
Terpisah, Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, mengaku pihak Pemprov Banten hadir secara menyeluruh di wilayah bencana yang sudah ditetapkan status darurat, seperti yang baru saja dilakukan oleh Bupati Lebak. Sebelumnya, ia telah menugaskan Kepala BPBD Provinsi Banten untuk melakukan monitoring dan penanganan di lokasi banjir Kabupaten Lebak setelah sebelumnya mendapatkan banyak laporan.
“Pertama saya banyak mendapatkan laporan, saya sudah menugaskan kepala BPBD ke sana (Lebak). Terus Dinas PUPR, Dinas Perkim untuk melakukan penanganan apa saja yang bisa kita lakukan,” ujarnya, Kamis (13/10).
Berdasarkan informasi yang didapat olehnya, Bupati Lebak telah menetapkan status darurat, dan pihaknya akan melihat aspek regulasi status darurat itu seperti apa yang bisa Pemprov lakukan bersama. Yang jelas, kata Al, apabila kabupaten kota menyatakan status darurat, maka Pemprov hadir secara menyeluruh di lokasi bencana tersebut.
“Dengan satu kondisi darurat di Kabupaten Lebak, tentu provinsi akan tetap hadir. Kemarin (lusa) saya telponan dengan bupati (Lebak) apa saja langkah yang harus kita lakukan, misalnya soal perahu dan sling untuk memandu perahu dalam rangka penanganan darurat untuk bolak balik,” katanya.
Ia mengatakan, setelah ditetapkannya status darurat, sudah pasti ada tindak lanjut yang harus dilakukan dengan langkah-langkah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi. Menurutnya, kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat banjir di Kabupaten Lebak sedang diinventarisir nilainya.
“Yang jelas ada satu jembatan strategis yang memerlukan penanganan cepat. Diambil alih atau tidak, itu regulasi nanti dan kita sedang diskusikan bagaimana regulasinya,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Al mengungkapkan bahwa Provinsi Banten adalah daerah yang pada dasarnya secara alam bisa saja terdampak kebencanaan dari faktor-faktor alam itu sendiri. Oleh sebab itu, ia meminta kepada seluruh warga Banten untuk terus waspada.
“Sedapat mungkin kalau bisa kita menghindari itu. Agar jangan sampai nanti ada korban jiwa dan seterusnya,” katanya.
Pihaknya pun berupaya untuk melakukan pencegahan dan melakukan penanganan kuratif seperti yang sekarang sedang terjadi, bersama Pemkab Lebak pihaknya melakukan pengobatan apabila ada yang sakit, memberikan bantuan dan sebagainya. Kemudian Pemprov Banten juga melakukan upaya promotif dengan mengimbau, mengkampanyekan dan mengajak masyarakat sebelum dan ketika terjadi bencana.
“Pada dasarnya bencana ini bisa karena kita lalai, atau ada hal-hal perilaku kita yang berefek kepada masyarakat. Kita akan bersama-sama menangani itu,” tandasnya. (MUF/AZM)
Tinggalkan Balasan