SERANG, BANPOS – Keinginan menaikan gaji honorer atau pegawai Non ASN di lingkungan Pemprov Banten menyesuaikan dengan upah minimum provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) tidak.dapat dipenuhi oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Alasanya, kemampuan keuangan daerah belum memadai hingga saat ini.
Pj Sekda Banten yang juga Ketua TAPD, Moch Tranggono pekan lalu mengaku pemprov sangat ingin menaikan gaji pegawai honorer, agar para pegawai tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup layak, sebagaimana rekan-rekannya yang bekerja di daerah lain seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.
“Tentu kita ingin sekali menaikan gaji pegawai honorer, tapi kemampuan anggaran kita terbatas,” kata Moch Tranggono.
Pernyataan Moch Tranggono tersebut menyusul adanya aspirasi kenaikan gaji pegawai honorer yang mengemuka dalam rapat Badang Anggaran DPRD dengan TAPD) Banten terkait pembahasan rencana APBD 2023 pada September lalu.
Dikatakan Moch Tranggono, pihaknya sangat maklum dengan adanya aspirasi tersebut mengingat pemprov sendiri menganggap keberadaan para pegawai honorer, sebagai anak sendiri. Namun demikian pihaknya, pada tahun 2023 berenana akan meniakan, tetapi nilainya tak sampai dengan UMP atau UMK. “Yang jelas aka nada kenaikan (tahun 2023 nanti), tapi nilainya disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, Anggota Badan Anggaran DPRD Banten dari Fraksi Golkar, Muhsinin, yang menyuarakan kenaikan gaji pegawai honorer tersebut agar diakomodasi dalam APBD 2023 mendatang. Bahkan Muhsinin mengaku siap walk out dari forum rapat di mana dirinya menyampaikan aspirasi tersebut pada saat itu jika anggota forum rapat lainnya tidak ada yang menyetujui usulannya.
Langkah Muhsinin ini kemudian berbuntut dengan pencopotan dirinya dari Badan Anggaran DPRD oleh fraksinya. Dugaan itu merujuk pada rekaman suara suasana rapat tersebut yang beredar di KP3B yang memperdengarkan perbedaan pendapat Muhsinin terkait aspirasinya itu dengan anggota Fraksi Golkar lainnya yang juga duduk di Banggar DPRD, Fitron Nur Ikhsan.
Fitron menyebut cara Muhsinin menyampaikan aspirasinya itu dapat menjadi semacam carambol effect atau bumerang yang menyerang balik Banggar DPRD dan TAPD. Menurut Fitron, pernyataan Muhsinin yang menyebut akan memperjuangkan sendiri aspirasi tersebut jika tidak ada teman-temannya yang setuju, mengesankan jika hanya Muhsinin seorang yang ingin gaji pegawai honorer naik. Dengan kata lain, kata Fitron, semua anggota Banggar dan TAPD yang pada hari itu melaksanakan rapat tidak ada yang peduli dengan kenaikan gaji honorer.
Padahal sejatinya, kata Fitron, semua yang duduk di Banggar dan TAPD juga menginginkan hal yang sama yaitu menaikkan gaji pegawai honorer. Hanya saja, Fitron meminta forum rapat untuk berpikir realistis dengan mengaitkan keinginan tersebut dengan kemampuan anggaran.
Muhsinin sendiri yang dikonfirmasi kemudian tidak menampik pencopotan dirinya dari Banggar sebagai buntut langkahnya yang memperjuangkan aspirasi kenaikan gaji honorer tersebut pada rapat Banggar dan TAPD itu. Meski begitu, Muhsinin mengaku tidak mempersoalkan pencopotannya tersebut, mengingat hal seperti itu lumrah dalam mekanisme berpartai. Yang jelas, kata Muhsinin, dirinya menyampaikan aspiras, selain murni atas fakta yang diterimanya di lapangan, juga didasarkan kepada surat permohonan kenaikan gaji honorer yang dilayangkan Badan Kepegawaian daerah (BKD) Banten sebelumnya.
Dalam surat yang ditandatangani Kepala BKD saat itu, Komarudin, disebutkan pegawai honorer golongan I dan II dengan jenjang pendidikan tamatan SD hingga S2 saat ini secara berjenjang sesuai tingkat pendidikannya itu, menerima honor Rp2,4 hingga Rp3,3 juta per bulan. Adapun untuk pegawai honorer golongan operator/administrasi disebutkan, saat ini menerima honor secara berjenjang sesuai tingkat pendidikannya yakni dari SD hingga S2 adalah Rp 1,8 juta sampai Rp 2,5 juta. Adapun rata-rata kenaikan yang diajukan adalah Rp 1 juta dari besaran gaji mereka sebelumnya, sehingga mendekati nilai UMP 2022. (RUS/AZM)
Tinggalkan Balasan