INDONESIA, BANPOS – Bank Indonesia (BI) bersama Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT), sepakat untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan. Kerja sama ditujukan untuk mewujudkan dan mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif.
Kerja sama tersebut dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan di Bali, Senin (14/11). Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, momentum penandatanganan nota kesepahaman ini diawali pidato sambutan Presiden Jokowi.
Dalam sambutannya, Jokowi menekankan, pentingnya kolaborasi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian global. Jokowi juga menyampaikan penghargaannya kepada kelima Gubernur bank sentral Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand atas komitmennya dalam mengupayakan terobosan-terobosan inovatif yang diharapkan akan mempercepat konektivitas pembayaran di kawasan.
“Kerja sama konektivitas pembayaran kawasan tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” jelas Jokowi.
Implementasi kerja sama konektivitas pembayaran kawasan sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini, juga mampu mendukung dan memfasilitasi perdagangan, investasi, pendalaman pasar keuangan, remitansi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lintas batas lainnya, serta mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan kawasan yang lebih inklusif.
Inisiasi kerja sama ini juga secara khusus diharapkan dapat mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terutama untuk mendorong penetrasi dan eksposur UMKM di pasar global. “Kerja sama konektivitas pembayaran kawasan meliputi beberapa skema konektivitas sistem pembayaran, termasuk QR code dan fast payment,” ujarnya.
Percepatan transformasi digital dalam bidang ekonomi dan keuangan telah menjadi bagian dari inisiatif global, terutama yang tertuang pada G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payments. Kerja sama konektivitas pembayaran kawasan ini juga sejalan dengan agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia dalam area transformasi digital, yang berhasil diwujudkan secara konkret melalui kerja sama pembayaran lintas batas antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Di kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, kerja sama tersebut nantinya akan dapat dikembangkan melalui keterlibatan negara mitra potensial lain, baik di kawasan maupun di luar kawasan. Capaian ini sekaligus menjadi titik awal Keketuaan Indonesia dalam ASEAN di tahun 2023.
“Kolaborasi bersama ini juga sekaligus mendukung cita-cita ASEAN untuk memiliki konektivitas SP yang akan memungkinkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau di kawasan,” sebut Perry.
Sejalan dengan pendekatan kerja sama ASEAN yang saling menguntungkan, kerja sama konektivitas pembayaran kawasan akan memerhatikan kesiapan dari masing-masing negara yang terlibat. Sehingga, diharapkan dapat memupuk dan memperkuat ikatan ekonomi kawasan.
Perry menegaskan, kerja sama ini menjadi batu lompatan untuk membuka jalan bagi konektivitas pembayaran lintas batas yang lebih kuat dan maju. Kerja sama bilateral yang telah terjalin selama ini akan diperluas melalui kerja sama konektivitas pembayaran kawasan sebagai upaya untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan. Kolaborasi ini juga menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
“Kami berharap, negara lain dapat mengikuti insiatif dan kepemimpinan BI dalam kerja sama ini dan menjadikannya sebagai rujukan untuk mengimplementasikan konektivitas pembayaran lintas batas,” ucapnya.
Senada, Gubernur BNM Shamsiah Yunus mengungkapkan, inisiatif kerja sama tersebut menekankan pentingnya kolaborasi bank sentral dalam mendukung pengembangan konektivitas pembayaran yang lebih maju di masa mendatang.
Kerja sama ini juga sekaligus mewujudkan visi ASEAN untuk menciptakan jaringan pembayaran lintas batas yang lebih cepat dan efisien dan mampu mendukung kemajuan digitalisasi dan integrasi keuangan yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di kawasan.
Managing Director MAS Ravi Menon menambahkan, bahwa NK kerja sama konektivitas pembayaran kawasan ini menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk mencapai interoperabilitas dan konektivitas pembayaran kawasan yang lebih murah, cepat, transparan, dan inklusif pada tahun 2025.
“Kerja sama tersebut juga menjadi momentum penyelarasan inisiatif G20 dengan upaya ASEAN dalam mengatasi isu pembayaran lintas batas, mendukung upaya pemulihan ekonomi pascapandemi, membuka kesempatan usaha, dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif,” ujarnya.
Kemudian Deputi Gubernur BSP Mamerto E Tangonan, yang hadir mewakili Gubernur BSP Felipe M Medalla menyampaikan, semakin kita menyadari tingginya ketergantungan ekonomi di kawasan, semakin kita memerlukan upaya bersama untuk mewujudkan visi interkonektivitas ASEAN.
“Kerja sama pembayaran lintas batas ini menjadi wujud konkret inisiasi dan kolaborasi yang inklusif untuk memperkuat pembayaran lintas batas ASEAN yang efisien, dalam memfasilitas berbagai aktivitas dan transaksi keuangan dan ekonomi internasional,” terangnya.
Kemudian Deputi Gubernur BOT Ronadol Numnonda, yang mewakili Gubernur BOT Sethaput Suthiwartnarueput mengungkapkan, ASEAN saat ini telah menjadi hotspot global dalam interkonektivitas pembayaran lintas batas.
Kerja sama konektivitas pembayaran kawasan ini menjadi capaian baru terkait insiatif ASEAN Payment Connectivity sekaligus menjadi jawaban dalam menghadapi berbagai tantangan pembayaran lintas batas yang terjadi selama ini.
Nota kesepahaman tersebut juga menjadi bukti kolaborasi anggota ASEAN dalam memperkuat kerja sama pembayaran bilateral yang telah ada sebelumnya, serta akan menjadi basis kerja sama multilateral ke depan.
“Lebih jauh lagi, konektivitas pembayaran kawasan akan membuka jalan bagi transformasi digital ASEAN dan memperdalam integrasi keuangan kawasan,” kata Numnonda.
Dengan ditandatanganinya Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan, Indonesia menghadirkan kepemimpinan dan bukti nyata transformasi digital domestik, kawasan, bahkan global. Sejalan dengan agenda prioritas Presidensi Indonesia G20 2022 sekaligus menyongsong Keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia akan terus menghasilkan capaian-capaian lain untuk pembangunan ekonomi nasional dan internasional.(RM.ID)
Tinggalkan Balasan