Angka kemiskinan di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 kemiskinan di Kabupaten Lebak meningkat menjadi 10.29 persen.
Peningkatan jumlah kemiskinan tersebut sering dikaitkan dengan munculnya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal hampir di setiap perusahaan.
Plt Kabid Pemberdayaan Dinas Sosial, Lela Gifty mengatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Lebak cenderung meningkat di masa pandemi. Dimulai dari beberapa kebijakan yang cukup menghambat aktivitas masyarakat hingga Pemberhentian Hubungan Kerja besar-besaran ia sebut sebagai faktor utama peningkatan persentase kemiskinan di Lebak.
“Iya meningkat secara umumnya, salah satunya karena banyak yang di PHK saat pandemi, atau para pengusaha yang gulung tikar, bahkan usaha kecil menengah milik masyarakat pun tak lepas dari efeknya,” kata Lela.
Lela menjelaskan, masyarakat miskin atau keluarga pra-sejahtera yang terdata di DTKS dapat terlihat layak masuk di kategori miskin ialah mereka yang mendapatkan pendapatan dibawah Rp600 ribu, serta tak memiliki tempat tinggal yang layak. Ketika sudah termasuk kedalam kategori miskin, mereka akan mendapatkan bantuan sosial baik melalui PKH maupun BPNT yang dimana penyalurannya dilakukan rutin dan bertahap.
Menurutnya, bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut dikatakan belum cukup untuk meningkatkan status sosialnya. Namun, bisa dikatakan cukup untuk membantu kebutuhannya sehari-hari.
“Kalau ditanya cukup tidaknya sih mungkin masih kurang, tapi kalau untuk makan setidaknya dua kali sehari akan cukup membantu. Karena bantuannya kan berupa uang tunai juga sembako,” jelas Lela.
Ia menerangkan, Keluarga Penerima Harapan (KPM) akan menerima bantuan selama lima tahun. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mendorong masyarakat agar dapat hidup mandiri setelah menerima bantuan tersebut.
“Nantinya akan ada bantuan juga di rentang usia 20 sampai 40 tahun, dimana bentuk bantuannya ditujukan sebagai modal usaha. Kita harus buat masyarakat agar bisa terbebas dari zona kemiskinan dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan,” ujarnya.
Ia berharap, masyarakat yang masuk kedalam kategori miskin atau biasa disebut sebagai masyarakat pra sejahtera harus bisa memanfaatkan bantuan yang ada. Menurutnya, masih banyak oknum yang merasa nyaman dengan bantuan tersebut.
“kita semua harus bisa mandiri, jangan sampai ketergantungan dengan pihak manapun,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapelitbangda Kabupaten Lebak, Iman Hiddayat mengatakan, jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS itu dilihat dari seberapa besar pengeluaran perkapita masyarakat, hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan skala prioritas untuk melakukan konsumsi.
“Kita semua tahu bahwa mayoritas penduduk kita melakukan kegiatan usahanya di sektor pertanian tradisional sehingga sumber pendapatan masyarakat di Kabupaten Lebak diperoleh dari sektor pertanian,” kata Imam.
Imam menjelaskan, pada tahun 2021 secara makro ekonomi mulai pulih, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dibanding tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan yg negatif. Namun menurutnya, hal itu tidak cukup kuat untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat terutama bagi masyarakat yg bergerak di sektor pertanian tingginya biaya produksi dalam usaha pertanian menyebabkan kan banyaknya pelaku usaha sektor pertanian di Kabupaten Lebak yg menghentikan usahanya.
“Selain itu juga saya melihat banyaknya masyarakat Kabupaten Lebak yg korban PHK di Kota-kota besar seperti Jakarta dan tangerang akibat pandemi Covid kembali ke Lebak dan menganggur,” jelas Imam.
Ia menerangkan, terdapat tiga hal yang sedang dan akan Pemerintah Kabupaten Lebak upayakan untuk menekan angka Kemiskinan diantaranya, pengurangan beban hidup yaitu melalui Bantuan Sosial Pendidikan, Kesehatan, perumahan dan pangan, Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin dan hampir miskin melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan UMKM, peningkatan produksi hasil industri pertanian dan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat mampu. Serta, penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan konektivitas antar wilayah.
“Yang jelas target kita untuk angka kemiskinan di masa akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu 9 persen,” ujarnya.
Ia berharap, adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimana ekonomi mengalami pertumbuhan yang baik diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan.
“ya kita harapkan stabilitas ekonomi bisa terjaga dan seimbang untuk kebaikan kita bersama dimasa mendatang,” tandasnya.
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, Harits Hijrah Wicaksana mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah untuk Lebak. Menurutnya, ada banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, kesejahteraan, pendidikan, kemiskinan dan lain sebagainya.
“Saya melihat bahwa permasalahan Lebak ini bukan hanya tentang kemiskinan, kita lihat dari sudut pandang yang lebih besa,r yaitu pembangunan,” kata Harits saat dihubungi BANPOS melalui panggilan telepon.
Harits menjelaskan, terdapat lima indikator untuk menyatakan pembangunan di suatu daerah berhasil. Menurutnya, jika pemerintah daerah mengatakan pembangunannya berhasil, kita memiliki lima hal untuk melakukan pengkajian sebelum menolak atau menyepakati pernyataan tersebut.
“Syarat yang pertama dikatakan berhasilnya suatu pembangunan adalah pembangunan ekonomi atau produktivitas mengalami peningkatan di wilayah tersebut. Meningkatnya itu dilihat dari daya beli masyarakat, itu secara lebih mudahnya,” jelas Harits.
Ia menerangkan, pusat pertumbuhan pembangunan di Lebak masih belum merata. Perputaran ekonomi masih bertumpu di Lebak utara yakni Kecamatan Rangkasbitung dan sekitarnya.
“Selain itu juga IPM kita masih rendah sekali, bahkan tidak ada peningkatan di beberapa tahun ke belakang,” ujar Harits.
Lebih lanjut ia mengatakan, lingkungan sosial dan alam juga menjadi indikator keberhasilan suatu wilayah, keamanan lingkungan sosial dari kriminalitas, narkotika dan sebagainya. Ia menyampaikan, saat ini visi pembangunan berkelanjutan Lebak belum terlihat.
“Pembangunan itu harus bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya, kita harus menjaga kelestarian yang ada. Jangan sampai hanya kita-kita saja yang dapat enaknya,” kata Harits.
“Untuk HUT kali ini marilah kita menjadi masyarakat dewasa, jangan hanya kita mencemooh dan menekan pemerintah saja. Ayo kita bersama-sama menjadikan Lebak lebih maju, mulai dari desa, ASN, pendidik hingga mahasiswa,” tambahnya.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Lebak, Habibullah mengatakan, tingginya persentase kemiskinan di Kabupaten Lebak menjadi sebuah pertanyaan besar. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi aib bagi Lebak yang baru-baru ini banjir penghargaan dari berbagai pihak swasta, nasional hingga internasional.
“Berbicara soal kemajuan suatu daerah tidak mungkin jika mengesampingkan soal kesejahteraan rakyat,” kata Habibullah kepada BANPOS, Kamis (1/12).
Ia menjelaskan, hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menurutnya, kemiskinan terjadi bukan karena pandemi saja, namun keseriusan pemerintah dalam memperhatikan potensi yang dimiliki oleh SDM Lebak juga harus terus digenjot dan difasilitasi.
“Saya pahami bahwa visi misi bupati untuk destinasi wisata basis nasional, tapi jika hanya berfokus pada infrastruktur saja buat apa,” jelas Habib.
Ia menerangkan, kurang dari 1 kilometer dengan kantor bupati masih banyak masyarakat yang kelaparan, anak di bawah umur yang mengamen bahkan tak sedikit ditemukan lansia yang harus menjadi pengemis.
“Pemerintah harus evaluasi besar-besaran demi kesejahteraan Rakyat. Bertepatan dengan HUT Lebak, lebih baik dijadikan bahan evaluasi segala pihak dibandingkan menghamburkan anggaran untuk acara yang tidak semua masyarakat lebak merasakan,” tandasnya.(CR-01/PBN)
| BalasTeruskan |
Tinggalkan Balasan