MALAYSIA, BANPOS – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim membongkar borok era pendahulunya. Namun, langkah Anwar ini dituding sebagai cara untuk membungkam oposisi.
Anwar menyebut, ada sejumlah proses dan prosedur yang tidak dipatuhi pemerintahan era Muhyiddin. Ia mencatat, ada beberapa penyimpangan serius dalam dugaan pengeluaran 600 miliar Ringgit (sekitar Rp 2.121 triliun) selama masa jabatan Muhyiddin Yassin sebagai PM sebelumnya.
Kini, Muhyiddin merupakan pemimpin koalisi Perikatan Nasional (PN) yang menjadi oposisi Pemerintah. Dilansir The Star, kemarin, Anwar juga menyebut, hal itu mencakup keterlibatan perusahaan-perusahaan terkait anggota keluarga Muhyiddin.
“Saya ingin mengingatkan Muhyiddin untuk tidak menantang saya. Karena jelas ada beberapa proses dan prosedur yang tidak dipatuhi,” warning Anwar dalam pernyataan kepada wartawan setempat.
Namun Anwar tidak menyebutkan lebih lanjut nama perusahaan yang dimaksud maupun jenis bisnis perusahaan itu. Lebih lanjut, Ketua Pakatan Harapan (PH) itu menyatakan, meskipun niatnya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, persoalan itu perlu ditanggapi, karena dirinya tertantang.
Pasalnya, Anwar tidak terima ada pihak-pihak tertentu yang mengaku mereka bersih. Namun, kenyataannya tidak demikian.
“Karena ditemukan adanya persetujuan yang dilakukan tanpa mematuhi regulasi. Mencakup persetujuan yang dibuat selama perintah pengendalian pergerakan,” imbuhnya, merujuk pada kebijakan pandemi Covid-19 pada era PM Muhyiddin.
Sebelumnya, ada seruan untuk dibentuknya Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI) guna menyelidiki pengeluaran pemerintahan selama pandemi Corona, saat Malaysia masih dipimpin Muhyiddin sebagai PM. Namun Anwar belum memutuskan, apakah RCI diperlukan atau tidak untuk menyelidiki masalah tersebut. Anwar menambahkan, ia akan menyerahkan kepada Kabinet untuk memutuskan.
Dalam tanggapannya, Muhyiddin menegaskan tidak pernah menggelapkan atau menyelewengkan dana yang dimaksudkan untuk membantu rakyat. Jika memang tuduhan itu benar, menurut Muhyiddin, penyelidikan seharusnya sudah dilakukan sejak lama.
Ia menegaskan, dana sebesar itu pasti tidak akan luput dari perhatian Departemen Audit Nasional (JAN). Lembaga itu mengaudit pengeluaran Pemerintah setiap tahun. Laporannya kemudian diserahkan kepada Komite Akuntan Publik (PAC) di parlemen Malaysia.
Kata Muhyiddin, tidak ada satu sen pun dari uang tersebut yang masuk ke rekening pribadinya. Dia berkilah, tidak masuk akal jika uang yang dimaksudkan untuk bantuan publik, yang langsung disetorkan ke rekening warga, dapat dialihkan ke rekeningnya.
“Sangat tidak mungkin JAN dan PAC mengabaikan jumlah yang begitu besar,” imbuhnya.
Muhyiddin juga mengklaim, tuduhan ini baru dimunculkan sebagai cara untuk membungkam oposisi.
“Jangan terus-menerus menuding orang lain dengan tuduhan yang tidak masuk akal, hanya untuk menutupi kelemahan Pemerintah saat ini,” tandasnya.(RM.ID)
Tinggalkan Balasan