MALAYSIA, BANPOS – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim berhasil memenangkan mosi percaya di Parlemen. Namun, dia belum bisa bersantai. Pasalnya, Anwar masih harus memenangkan kepercayaan rakyat Malaysia lewat kebijakan-kebijakannya.
Anwar telah membuktikan, ia mendapat dukungan mayoritas di Parlemen lewat mosi percaya yang digelar pada Senin (19/12). Anwar memekikkan kata penyemangat “aye”, usai dipastikan meraih kepercayaan dari Parlemen.
Berita Terkait : Zulhas Jamin Stok Bapok Aman Jelang Natal Dan Tahun Baru
Kemenangan itu menunjukkan keahlian mantan Wakil PM era Mahathir Mohamad tersebut bernegosiasi dan memenangkan dukungan Parlemen. Tapi, sejumlah pengamat mengingatkan, kemenangan itu tak berarti menjadi jaminan bahwa dia akan mendapatkan dua pertiga suara atas semua usulannya di Dewan Rakyat.
Pengamat dari Universiti Sains Malaysia, Profesor Sivamurugan Pandian mengatakan, mosi percaya yang diraih Anwar adalah cerminan keinginan kuat Anwar untuk menjaga persatuan Pemerintahan yang dibentuknya.
“Itu memperkuat keinginannya berkolaborasi secara erat meski punya kepentingan blok politik yang berbeda,” kata Sivamurugan, dilansir The Star, kemarin.
“Untuk itu, mosi percaya sangat pentjng. Tidak hanya untuk menunjukkan legitimasi politiknya. Tapi juga untuk meyakinkan Anwar dan membangun kepercayaan masyarakat,” imbuhnya.
Sivamurugan juga mengatakan, Anwar adalah PM pertama Malaysia yang mendapat dukungan dari dua pertiga mayoritas anggota parlemen sejak 2004. Itu juga berarti kabar baik bagi perekonomian. Para pemangku kepentingan akan menganggap, sekarang ada Pemerintahan yang stabil.
“Itu bisa membantu untuk meningkatkan ekonomi, investasi langsung asing dan kepentingan pelaku ekonomi domestik juga. Anwar sekarang bisa mengedepankan visinya untuk negara,” terangnya.
Terpilihnya Datuk Seri Johari Abdullah sebagai Ketua Dewan Rakyat, juga bisa dianggap sebagai kemenangan Anwar. Johari mendapatkan 147 suara dalam pemilihan Ketua Parlemen.
Namun Wakil Kepala (Strategi) Kantor Pusat Asia Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDSN) Universitas Sunway, Profesor Wong Chin Huat mengatakan, tidak ada hal yang dapat mencegah oposisi menyerang Pemerintah.
“Satu-satunya cara menghindari serangan oposisi adalah dengan membuat Undang-Undang (UU) untuk pengakuan resmi Kabinet bayangan,” kata Wong.
Dia mengusulkan agar menteri bayangan dilantik sebagai oposisi, diberi gaji yang sepadan, dukungan penelitian kebijakan, dan akses ke informasi Pemerintah. Menurut Wong, saat ini Malaysia sudah ketinggalan zaman. Karena, kabinet bayangan telah ada di Inggris dan Australia selama lebih dari satu abad. Sementara Malaysia tidak memilikinya.
Di saat yang sama, banyak warga Malaysia yang tidak suka membayar politikus. Mereka berpendapat, bahwa membayar menteri bayangan mengalahkan tujuan perampingan Kabinet. Wong mengatakan, yang benar-benar membuat pengeluaran negara membengkak bukanlah gaji menteri atau wakil menteri.
Tapi semua tunjangan mereka. “Menteri bayangan dapat dibatasi hanya sebagian kecil dari gaji menteri, bersama staf penelitian kebijakan,” pungkas Wong.
Sebagai informasi, dikutip dari beberapa sumber, kabinet bayangan atau shadow cabinet atau shadow ministry adalah badan yang dibentuk pihak oposisi dengan struktur yang menyerupai (atau membayangi) struktur kabinet yang dibentuk Pemerintah. Anggota kabinet bayangan tidak memiliki kekuatan maupun pengaruh eksekutif. Tetapi mereka memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mencermati dan mengkritik kebijakan.
Pemerintah, membuat program tandingan, serta menawarkan kebijakan alternatif. Kabinet bayangan umumnya diterapkan dalam Pemerintahan dengan sistem Westminster, seperti Britania Raya, Kanada, Australia, dan Malaysia.
Di Inggris, Kanada, dan Selandia Baru, partai oposisi utama membentuk kabinet bayangan yang disebut His atau Her Majesty’s Loyal Opposition. Kata sifat “loyal” digunakan karena mereka tidak meragukan kedaulatan raja.(RM.ID)
Tinggalkan Balasan