KUR Destinasi Wisata Tersalurkan Rp15,2 triliun

JAKARTA, BANPOS – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di lima Destinasi Super Prioritas Nasional (DSPN)  mencapai Rp15,2 triliun hingga triwulan III 2022.

“Ini yang membanggakan, realisasi KUR di lima DSP jumlah debiturnya sudah tembus 311.164 debitur dan jumlah akad kredit mencapai Rp15,2 triliun,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam jumpa pers akhir tahun di Jakarta, Senin.

Sandiaga menjelaskan sebaran KUR di lima DSPN yakni Danau Toba sebanyak 14.635 jumlah debitur dengan jumlah kredit Rp881 miliar, Borobudur sebanyak 269.948 jumlah debitur dengan kredit Rp12,9 triliun, Mandalika sebanyak 6.776 jumlah debitur dengan jumlah kredit Rp346 miliar, Labuan Bajo sebanyak 18.935 jumlah debitur dengan jumlah kredit Rp942 miliar, dan Likupang 1.410 jumlah debitur dengan jumlah kredit Rp72,4 miliar.

Kemenparekraf, lanjutnya, juga mencatat 3.620 desa wisata telah bergabung dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta) hingga akhir tahun 2022.

“Dua tahun ke depan gaspol supaya bisa 7.500 desa wisata yang tergabung dalam Jadesta,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno.

Lebih lanjut ia menyampaikan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) hingga Oktober 2022 mencapai 3,92 juta wisman. Adapun target kunjungan wisman pada tahun 2023 mencapai 3,5 hingga 7,4 juta orang.

Sementara jumlah wisatawan domestik hingga Oktober 2022 sebanyak 633 hingga 703 juta pergerakan. Adapun target kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2023 mencapai 1,2 hingga 1,4 miliar  orang.

Ia menambahkan kontribusi pariwisata terhadap PDB tahun 2022 mencapai 3,60 persen. Adapun kontribusi PDB Pariwisata pada tahun 2020 sebanyak 2,24 persen, tahun 2021 sebanyak 2,40 persen, dan target tahun 2023 sebanyak 4,1 persen.

Sandiaga juga menekankan agar setiap program kerja dan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus memberikan dampak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, serta memahami kebutuhan masyarakat.

“Setiap program Kemenparekraf memiliki kunci penting dalam implementasinya yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi,” ujarnya.(PBN/ANT)