LEBAK, BANPOS – Massa dari Ormas Badak Banten (BB) DPD Kabupaten Lebak melakukan aksi dan audiensi di Kantor BPN Lebak. Dalam aksi itu disampaikan aspirasi sejumlah persoalan penerbitan sertifikat tanah serta masih adanya mafia tanah yang gentayangan.
Sekretaris DPD BB Lebak, Ali Sujana menjelaskan dalam aksi unjuk rasa tersebut pihaknya menyikapi sejumlah permasalahan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.
“Kami menduga, oknum mafia tanah masih ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, ini berdasarkan hasil investigasi, kami menemukan adanya dugaan proses penerbitan sertifikat yang bermasalah, adanya dugaan permainan oknum notaris dan oknum pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak,” ungkapnya.
Menurut Ali, akibat dugaan permainan oknum itu sertifikat pun tidak dapat diperbaiki.
“Sehingga menjadikan sertifikat yang timbul bermasalah dan tidak dapat diperbaiki. Maka kami dapat menyimpulkan banyak permasalahan yang dilakukan oleh oknum pegawai BPN Kabupaten Lebak,” ujarnya.
Ditambahkannya, pihaknya meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas mafia tanah di Kabupaten Lebak, atau ada tindakan terhadap oknum BPN yang bermain sertifikat dan juga menutup akses notaris nakal.
“Jika ini dibiarkan, maka akan banyak lagi permasalahan yang akan muncul di kemudian hari,” paparnya dalam aksi.
Sementara, Kepala BPN Lebak, Agus Sutrisna menganggap aksi yang dilakukan Ormas BB hanya audiensi guna menyelesaikan permasalahan tanah keluarga yang sengketa.
“Ini bukanlah demo atau unjuk rasa, namun ini hanya audiensi saja, yang mana permasalahannya soal sengketa tanah warisan,” katanya.
Aktivis BB lainnya, Ronal, menyangkal bahwa pada dasarnya, Ormas BB itu berunjuk rasa mempertanyakan soal pembebasan tanah yang terkena dampak jalan tol. Terangnya lagi, karena secara data dan pemberkasan yang dikerjakan oleh pihak BPN ini sangat semrawut.
“Ini sangat jelas, BPN Lebak ini sangat lambat dalam mengerjakan pemberkasan terkait pembebasan tanah jalan tol,” terangnya.
Selain itu, kata dia, ada beberapa hal lagi yang sangat prinsipil, yang seharusnya diselesaikan oleh pihak BPN itu sendiri.
“Seperti sarana ibadah, sarana pendidikan, dan beberapa sarana lainnya yang sangat menunjang akan kepentingan masyarakat yang terdampak jalan tol. Maka dari itu, kalau pihak BPN tidak mengindahkan tuntutan kami, maka kami akan terus menggelar demo,” jelasnya.(WDO/PBN)
Tinggalkan Balasan