Diparkir 6 Bulan Hasilnya Lebih Dongkrak Ekonomi

JAKARTA, BANPOS – Pemerintah tetap optimistis ekonomi Indonesia tumbuh positif. Hal ini berdasarkan berbagai indikator domestik dan eskternal untuk menghadapi perekonomian global ke depan.
Menurut Menteri Koordina¬tor (Menko) Bidang Pereko¬nomian Airlangga Hartarto, beberapa indikator sektor riil yang dirilis pada Januari 2023 menunjukkan Indeks Keper¬cayaan Konsumen bergerak di level optimistis, yakni 123,0. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur juga berada di level ekspansif yakni 51,3.
Sedangkan indikator eksternal juga menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia. Ini terlihat dari peningkatan Cadangan Devisa per Januari 2023 sebe¬sar 139,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Airlangga mengatakan, untuk meningkatkan cadangan devisa, Devisa Hasil Ekspor (DHE) harus parkir di Indonesia. Nanti¬nya akan diwajibkan 3 bulan ditahan di Indonesia, dari aturan sebelumnya yang hanya ditahan satu bulan di dalam negeri.
“Nah, yang ditahan itu sekitar 30 persen dari angka hitungan. Dari situ kita bisa me-reserved satu tahun itu 40 miliar dolar AS (Rp 606 triliun- kurs Rp 15.156) sampai 50 milliar dolar Amerika Serikat (AS). Kalau itu kita lakukan, jadi hal yang luar biasa,” jelas Airlangga dalam B-Universe Economic Outlook 2023 yang digelar di Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, Pemerintah sedang menyiapkan stimulus dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Oto¬ritas Jasa Keuangan (OJK).
Pasalnya, dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), hal itu sudah dimasuk¬kan dan untuk mengatur lalu lintas devisa.
“Bukan hanya dicatat. Ini terobosan, transformasi yang dilakukan Pemerintah. Dan ini sifatnya antisipatif,” ucap Airlangga.
Sejumlah kebijakan utama lainnya yang juga dipersiapkan Pemerintah menghadapi pereko¬nomian ke depan, yakni terkait bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Pemerintah Peng¬ganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.
Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen melakukan trans¬formasi ekonomi untuk menca¬pai visi Indonesia 2045 melalui peningkatan hilirisasi industri dan peningkatan kapasitas sum¬ber daya manusia.
Salah satunya melalui Program Kartu Prakerja yang men¬jadi game changer di masa pandemi Covid-19.
Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen menerapkan green economy yang pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 lalu telah didukung oleh berbagai investasi dan kesepakatan inter¬nasional.
Pemerintah juga membangun hilirisasi industri agar dapat me¬nambah nilai jual komoditas.
“Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi. Hilirisasi indus¬tri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus diting¬katkan,” tegas Airlangga.
Airlangga juga menyampai¬kan, Pemerintah berupaya menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui relokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menciptakan pemerataan pem¬bangunan dan ekonomi di selu¬ruh wilayah Indonesia.
“Salah satu pengungkit per¬tumbuhan ekonomi adalah in¬frastruktur. Dan infrastruktur dalam bentuk proyek besar ini diharapkan bisa menarik per-ekonomian nasional. Nah, salah satunya dari IKN,” pungkas Airlangga.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, tidak hanya didorong untuk ditahan lebih lama di dalam negeri, DHEseharusnya wajib dikonversi ke rupiah, misalnya minimum 40 persen.
“Dengan kebijakan ini, tidak hanya menguatkan cadangan de¬visa, tapi juga menambah pengua¬tan rupiah,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurutnya, waktu penahanan DHEyang lebih panjang akan berdampak sangat positif terhadap laju perekonomian.
Karena itu, sebaiknya pena¬hanan DHEtidak hanya tiga bulan, tapi bisa di atas 6 bulan hingga 1 tahun. Dengan begitu, manfaatnya akan lebih besar bagi perekonomian.(RMID)