CILEGON, BANPOS – Defisit anggaran sekitar Rp100,52 miliar pada APBD tahun 2023, sejumlah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon menuding Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota Banggar DPRD Kota Cilegon, Masduki mengungkapkan bahwa banyak peluang besar yang harus dikejar oleh Pemkot Cilegon, seperti dari retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ada di industri, hingga pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Panca Puri di Kelurahan Gunung Sugih.
“Saya melihat pemerintah daerah seperti pesimis. Kalau memang akan terjadi defisit, jangan berleha-leha. Ayo dipacu kreatifitasnya, diskusi dengan kami, kenyataannya masih banyak kok potensi pendapatan yang belum tergali. Seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di Ciwandan, potensi dari tenaga kerja asing maupun dari retribusi APAR (Alat Pemadam Api Ringan) industri, mall dan perhotelan,” kata Masduki dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama TAPD di ruang rapat DPRD Kota Cilegon, Selasa (7/3).
Ditempat yang sama, Anggota Banggar DPRD Kota Cilegon lainnya, Rahmatulloh menilai, kreatifitas TAPD dalam menggali potensi pendapatan selama ini belum optimal, terlebih hanya mampu memprediksi adanya potensi pendapatan BPHTB sekira Rp100 miliar pada tahun ini, dari salah satu anak perusahaan PT Krakatau Steel yang belum pasti.
“Apa yang akan dilakukan TAPD kalau potensi pendapatan BPHTB itu gagal?, harusnya kan sudah ada plant action yang lain. Nah kalau itu sampai terjadi perubahan (kebijakan APBD), lalu siapa yang akan bertanggungjawab?, TAPD kah atau Banggar?. Sementara setiap adanya perubahan kebijakan anggaran, eksekutif tidak pernah mengajak koordinasi Banggar. Ini adalah kebiasaan buruk eksekutif,” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik meminta, Eksekutif untuk bisa membaca peluang yang ada di wilayah Kota Cilegon. Hal itu semata-mata untuk bisa meningkatkan PAD. “Kalau soal pendapatan ada peluang-peluang yang bisa menutupi kekurangan, seperti tadi yang disampaikan temen-temen DPRD, peluangnya di BPHTB di sekitar kelurahan Gunung Sugih yang saat ini di bebaskan oleh PT Panca Puri, disitu ada peluang besar,” kata Hasbi.
Tidak hanya itu, dikatakan Hasbi terdapat juga peluang di industri yang sudah berdiri, seperti retribusi Kebakaran, hingga APAR. “Karena kita daerah industri tentu peluang-peluang dari industri bisa diambil, misalnya tadi soal apar dan kebakaran, kan itu peluang,” terangnya.
Oleh karena itu, dirinya juga mempertanyakan ketidakhadiran Kepala Bidang Pajak dalam RDP tersebut. Pasalnya, hanya Kepala Bidang yang bisa menjelaskan terkait masalah teknis peluang PAD di Kota Cilegon. “Makanya tadi saya pertanyakan bidang pajak, kan ini yang tahu secara teknis dan tahu potensi-potensi itu. Kalau Kepala Badannya itu ranahnya kebijakan,” tegasnya.
Meski demikian, pihaknya mendorong kepada eksekutif untuk tetap optimis dalam menggali potensi pajak dan meningkatkan PAD di Kota Cilegon pada tahun 2023. “Temen-temen dewan juga memberikan semangat kepada eksekutif, harus optimis pendapatan meningkat tajam, sementara peluang itu kan masih ada,” kata Politisi Partai Gerindra ini.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani menjelaskan, saran dari DPRD tentu akan menjadi bahan evaluasi pihaknya. “Tadi sudah dijelaskan potensi PAD nya, Potensi BPHTB, potensi apar, dan lainnya, kita efektifkan,” ujarnya.
Dana optimis PAD Kota Cilegon pada tahun 2023 ini bisa meningkat. Disinggung soal angka, Dana membeberkan prediksi kenaikan PAD Kota Cilegon berkisar antara 3 sampai 5 persen. “Yang penting ada kenaikan di tahun berjalan ini 2023, kenaikannya itu antara 3 sampai 5 persen, berkisar antara Rp36 miliar,” tuturnya.
Saat disinggung terkait inovasi untuk meningkatkan PAD yang akan dilakukan oleh Pemkot Cilegon. Dana mengaku, PAD tetep akan berorientasi pada pungutan objek yang ada saat ini. “Inovasi pendapatan, diluar yang sudah direncanakan. Saya tetap kepada intensifikasi pemungutan, tadi dikatakan terkait dengan apar kita akan dobrak itu, kemudian penilaian individu kita akan masuk kesitu,” tandasnya. (LUK/RUL)
Tinggalkan Balasan