JAKARTA, BANPOS – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan merealisasikan perintah Presiden Jokowi, agar membangun buffer zone (zona aman) di kawasan Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) di Plumpang, Jakarta Utara. Bahkan, mantan Bos Inter Milan itu mendorong proyek serupa dibangun di semua aset vital nasional.
Menjalankan perintah Jokowi, Erick menyatakan, Per¬tamina akan membangun buffer zone dengan jarak 50 meter dari pagar kawasan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang. Menurutnya, pembangunan buffer zone TBBM Plumpang akan menjadi percontohan bagi fasilitas vital nasional lainnya.
“Ini hal yang penting untuk keamanan. Buffer zone tidak hanya (dibangun) di Plumpang, tapi di (TBBM) Balongan dan Semarang,” seru Erick di Ja¬karta, Senin (6/3).
Selain TBBM, lanjut Erick, buffer zone perlu dibangun di kawasan pabrik pupuk dan smelter.
“Arahan Presiden (Joko Wido¬do), untuk melindungi rakyat. Oleh karena itu, Pertamina me¬mastikan perlindungan rakyat sekitar,” tegasnya.
Selain rencana itu, Pemerintah bersama Pertamina menyiapkan tindakan lain dalam penanganan pasca insiden kebakaran di Depo Plumpang.
Yakni rencana pemindahan kawasan TBBM Plumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indo¬nesia (Persero) atau Pelindo.
“Kilang (TBBB Plumpang) akan dipindah ke tanah Pelindo, sudah koordinasi dan lahannya akan siap dibangun akhir tahun 2024,” tegas mantan bos Klub Inter Milan ini.
Artinya, kata dia, masih ada waktu dua sampai 3 tahun lebih untuk merelokasi atau menyiap¬kan lahan tersebut. Erick meminta dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat.
Saat ini, Pertamina terus mem¬berikan bantuan kepada masyarakat di sekitar Depo Plumpang yang terkena dampak kebakaran.
“(Para korban) dirawat, kami pastikan ada penyewaan rumah untuk mereka dan bantuan sam¬pai beberapa bulan ke depan, sampai ada kepastian keputusan lainnya,” terangnya.
Ditemui terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komu¬nikasi Publik, Arya Sinulingga menyampaikan, besaran ganti rugi untuk para korban masih dikalkulasikan.
“Besarannya berapa, belum tahu. Masih dihitung dulu, be¬lum tahu berapa kerugiannya. Yang jelas, Pertamina akan ber¬tanggung jawab,” kata Arya di Bandung, Senin (6/3) malam.
Ia mencontohkan, Pertamina akan menanggung biaya santunan seperti biaya pemakaman, kerohiman, biaya perawatan ru¬mah sakit dan bantuan logistik, khususnya rumah warga yang terkena dampak kebakaran.
“Kami lagi hitung (berapa rumah terdampak). Nanti disiap¬kan hunian. Lokasinya di mana? Masih dibahas,” akunya.
Menanggapi ini, Pengamat Ekonmomi Energi dari Uni¬versitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, aki¬bat insiden kebakaran tersebut, ada dua solusi. Yaitu, merelokasi depo atau memindahkan pemu¬kiman warga. Diharapkannya, keputusan tersebut harus diambil secara tepat dan cepat.
“Opsi pemindahan Depo Per¬tamina Plumpang, bisa menjadi opsi yang tepat dengan beberapa alasan,” kata Fahmy kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurutnya, bila Pemerintah mengambil opsi tersebut, maka direksi Pertamina bisa cepat mengambil keputusan. Berbeda bila opsi yang diambil, mere¬lokasi kawasan penduduk.
“Untuk mengambil keputusan ini akan lebih lama, karena meli¬batkan beberapa pihak. Yaitu Per¬tamina, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga,” jelasnya.
Dia menilai, lokasi Depo Per¬tamina Plumpang sudah tidak layak lantaran berada di tengah kawasan padat penduduk.
“Apalagi tidak tersedia buffer water cukup, yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa. Jadi, saat pipa terbakar bisa ber¬imbas pada rumah penduduk di sekitarnya,” sambungnya.
Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menilai, ongkos merelokasi depo BBM tidak murah. Diperkira¬kannya, akan memakan biaya seki¬tar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS), atau setara Rp 4,6 triliun.
“Ini perkiraan biaya yang dibu¬tuhkan untuk membangun fasili¬tas lengkap depo TBBM,” kata Yusri melalui pesan singkat ke¬pada Rakyat Merdeka, kemarin.
Meski demikian, apapun kepu¬tusan Pemerintah, diharapkan ke¬jadian serupa tidak terulang lagi.
Sebab, imbuh Yusri, paling ce¬pat akhir tahun 2026 lahan Pelindo baru bisa digunakan Pertamina Patra Niaga. Maka dikhawatir¬kan masih ada masyarakat yang memilih kembali tinggal di lokasi yang berdekatan dengan depo.
“Ini yang harus dijaga, jangan sampai kembali timbul korban jika fasilitas depo mengalami ke¬bakaran lagi,” tandasnya.(RMID)
Tinggalkan Balasan