SERANG, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten mengusulkan adanya penambahan alat deteksi dini peringatan tsunami di perairan pantai Provinsi Banten.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, terkait dengan rencana penambahan jumlah alat pendeteksi dini tsunami.
Selain itu, Nana juga mengatakan BPBD Provinsi Banten juga tengah melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait hal itu. Sebab BMKG sudah jauh lebih dulu memiliki alat pendeteksi dini potensi tsunami di perairan laut Provinsi Banten.
Sehingga nantinya, BPBD Provinsi Banten dapat bekerjasama dengan BMKG untuk dapat mengisi titik perairan mana yang belum diisi oleh alat pendeteksi dini potensi tsunami.
”Kita harus melakukan koordinasi, karena BMKG sudah ada alatnya yang ada di titik ini. Sehingga di titik rawan harus diberikan alat yang baru, nanti kita sesuaikan,” terangnya.
Tidak hanya berkoordinasi dengan BMKG, Nana mengatakan, pihaknya juga akan mendengarkan masukan dari BPBD yang ada di kabupaten dan kota terkait penempatan alat deteksi tersebut.
”Kita juga nanti akan mendengarkan rekomendasi atau masukan dari BPBD kabupaten/kota tepatnya di mana gitu,” imbuhnya.
Terkait dengan pengadaan alat tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten itu pun mengaku bahwa pihaknya akan melakukan pengajuan penggunaan APBD belanja alat pendeteksi dini tsunami.
”Kita melakukan penganggaran melalui APBD Provinsi. Tentu harus kita koordinasikan tadi dengan BMKG. Karena BMKG punya alat itu di awal, tentu kita bisa mempertimbangkan referensi alat apa yang tepat ke BMKG itu,” jelasnya.
Terkait dengan jumlah yang dibutuhkan dalam pengadaan nanti, Nana mengaku belum bisa menentukan, sebab pihaknya masih menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Banten.
Namun yang pasti, nantinya alat-alat tersebut akan ditempatkan di sepanjang garis pantai Provinsi Banten mulai dari pantai di wilayah Tangerang hingga perairan laut Bayah di wilayah Banten bagian Selatan.
”Masih ada beberapa tempat yang berkaitan dengan rawan bencana potensi tsunami di sepanjang pantai, dari Cilegon sampai ke Bayah sana. Sumur belum ada berarti, kemudian Bayah juga. Nanti kita pertimbangkan hal itu. Termasuk juga pantai Utara mungkin. Termasuk di Kota Serang, dan juga di Pantai Kabupaten Tangerang nah itu belum ada juga,” sambungnya.
Perihal target, Nana berharap pengadaan alat tersebut dapat direalisasikan di perubahan anggaran tahun ini. Namun, dirinya mengaku tidak ingin terburu-buru soal pengadaan itu.
”Kalau ini selesai kita kaji, ya paling tidak di perubahan anggaran sudah bisa kita ajukan. Kalau tidak bisa ya, tahun depan,” ungkapnya.
Sementara itu anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Sopwan mengaku dirinya mendukung langkah BPBD Provinsi Banten dalam pengadaan alat deteksi dini potensi tsunami itu.
Karena menurutnya, terkait pengadaan alat tersebut merupakan suatu yang penting dan sangat dibutuhkan. Lantaran dengan adanya alat deteksi itu, paling tidak masyarakat di pesisir pantai Banten dapat terselamatkan dari adanya potensi tsunami.
”Kalau melihat kebutuhannya sangat urgent ya. Karena ada isu-isu bahwa provinsi Banten khususnya pantai selatan itu memang ada kekhawatiran isu itu akan ada sekian meter ombak atau tsunami yang akan menggulung wilayah provinsi Banten,”
”Inikan serem juga gitu. Antisipasi itu saya kira penting demi keselamatan jiwa masyarakat di provinsi Banten,” tuturnya.
Oleh karenanya, Sopwan juga mendorong Pemerintah Provinsi Banten untuk dapat menganggarkan pengadaan alat yang dibutuhkan oleh BPBD Provinsi Banten itu.
”Kalau memang pemerintah provinsi Banten dalam hal ini dapat menganggarkan, kenapa tidak? Demi kemaslahatan umat dan demi kemaslahatan rakyat,” tandasnya. (MG-01/AZM)
Tinggalkan Balasan