LEBAK, BANPOS – PPSW Pasoendan Digdaya bersama Simpul Gerakan Madani (SIGMA) Kabupaten Lebak terus mengupayakan penekanan terhadap kasus Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) di Kabupaten Lebak.
Dalam rangkan meningkatkan kualitas serta kapasitas dalam program-programnya, pada Selasa (20/6) keduanya melakukan pertemuan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak.
Program Coordinator PPSW Pasoendan Digdaya, Roni Pranayuda, mengatakan bahwa pertemuan kali ini dilakukan secara non formal sebagai bentuk tindakan komunikasi dua arah yang dibangun, dipraktikkan dan dirawat dengan tekun sehingga dapat menciptakan ruang dan suasana diskusi menjadi partisipatif. Hal tersebut menurutnya menjadi sangat menentukan untuk keberhasilan pencapaian tujuan program.
Ia memaparkan, dalam menindaklanjuti isu kesehatan ibu dan anak melalui tahapan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, maka perlu sekiranya berbagi praktik baik guna memperkuat dan mendorong partisipasi perempuan serta keberlanjutan kegiatan.
“Tentu kami berharap dengan adanya pertemuan ini bisa menimbulkan kesepakatan yang nantinya dapat meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas di setiap program untuk masyarakat Lebak,” ujar Roni Kepada BANPOS.
Sementara itu, Kabid Dalduk-KB DP3AP2KB Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah, mengatakan bahwa pihaknya siap berkontribusi dan bekerjasama dalam berbagai program yang disampaikan. Menurutnya, dengan adanya kesamaan tujuan serta sumber daya yang mumpuni, dapat memunculkan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ada program yang sama meski berbeda namanya saja, kita selama ini mengakui kekurangan SDM dalam setiap program, semoga dengan adanya kerjasama kedepan dapat meningkatkan kualitas dari kedua pihak demi kebaikan masyarakat Lebak,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Forum SIGMA, Nurul Huda, mengatakan bahwa berbagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah tergabung di dalam SIGMA Lebak. Tentunya, masing-masing OMS telah memiliki kejelasan dan bukan organisasi abal-abal.
“Dalam pelaksanaan program nantinya, kita bisa berkoordinasi dengan berbagai OMS yang memiliki kadar di setiap daerah. Dengan demikian hal ini bisa lebih efektif dan efisien,” tandasnya. (MYU/DZH)
Tinggalkan Balasan