SERANG, BANPOS – Pj Gubernur Banten Al Muktabar terlihat gusar dengan tudingan anggota Dewan yang menilai pembangunan di Provinsi Banten merupakan omong kosong.
Sebagaimana diketahui, kritikan tersebut disampaikan langsung oleh anggota Dewan Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra, Muhammad Nizar dalam sidang Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Tahun 2023 pada Selasa (27/6) lalu.
Saat diklarifikasi oleh awak media, Al Muktabar nampak tidak terima dan dengan sedikit meninggikan nada bicaranya, Al justru menyanggahnya dengan bertanya balik kepada awak media, menurutnya, pembangunan mana yang belum dilaksanakan oleh Pemprov Banten di tahun ini.
“Kok tidak ada pembangunan? di mana? Contohnya apa tidak ada? Contoh nya apa? Kan harus kuantitatif, terukur yang mana?,” sergahnya saat ditemui di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten pada Senin (3/7).
Ia pun lantas menyampaikan serangkaian bukti pembangunan dan pengadaan barang yang dapat menunjang terselenggaranya program pembangunan di Provinsi Banten.
“Pengadaan alat pertanian sudah ada tuh di Citandu, terus motor untuk pengangkut sampah di DLHK sudah tuh. Serapan anggaran ada kan 32 persen,” imbuhnya.
Terkait dengan serapan anggaran yang baru mencapai 32 persen, Pj Gubernur Banten itu menilai, upaya tersebut sudah cukup baik.
Karena secara nasional, Provinsi Banten menempati urutan lima besar sebagai daerah dengan penyerapan anggaran tertinggi.
“Kita (penyerapan anggaran) di atas nasional ya. Jadi nasional itu rata-rata 30 berapa gitu ya, kita masuk lima besar lah. Kalau tidak salah kemarin sempat terlempar ke nomor 12, kalau tidak salah saya cek,”
“Tapi itu karena kita belum mengupload pada waktu kita mendistribusikan untuk bagi hasil pajak pada pemerintah daerah,” ucapnya.
Tidak hanya penyerapan anggaran saja yang menurutnya dinilai sudah optimal, melainkan juga dengan realisasi pendapatan Pemprov Banten juga demikian.
“Begitu juga pendapatan. Pendapatan juga space nya bagus di 8 persen sampai 10 persen. Jadi kalau belanjanya lebih banyak dari pendapatan kan nanti malah dibilangin ngutang lagi,”
“Jadi kan harus kita jaga itu kedekatan antara pendapatan dan pembelanjaan. Dan pendapatan harus lebih tinggi, kita kalau tidak salah kemarin itu di 8 persen kalau tidak salah ya, kurang lebih gitu ya jaraknya dan itu ideal sampai 10 persen,” tuturnya.
Kemudian, menjawab tudingan yang mengatakan bahwa hingga memasuki bulan ketujuh pembangunan di Provinsi Banten terkesan lambat, Al Muktabar merasa yakin jika Pemprov Banten dapat mengejar target pembangunan di Provinsi Banten di sisa bulan tahun ini.
“Iyakan, bukan sudah mengingat, memang masih cukup waktu untuk pembangunan. Kalau gedung tiga lantaikan sekitar lima bulan kan? Dan memang ideal gitu ya. Saya mempersiapkan instrumen-instrumen administratif untuk biar benar-benar ini bisa bagus, gitu ya,” tandasnya.
Anggota Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Nizar, menyampaikan bahwa dalam empat tahun terakhir pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten bisa dikatakan tidak membuahkan hasil apapun bagi kesejahteraan masyarakat.
“Empat tahun ini nonsense, bahkan yang paling pahit pimpinan, program pembangunan yang mendukung peningkatan ekonomi pemberdayaan masyarakat Banten hari ini pun terhenti,” kata Muhammad Nizar.
Tidak hanya itu saja, Nizar juga turut menyoroti perihal penyerapan anggaran di tahun ini yang menurutnya masih belum termaksimalkan dengan baik.
Padahal pelaksanaan anggaran di tahun 2023 ini sudah mulai memasuki semester kedua, namun Pemprov Banten hingga saat ini belum juga mampu menunjukan hasil kerjanya kepada masyarakat.
“Coba kita lihat, pembangunan tahun 2023 apa yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi? Nonsense, ini sudah akan memasuki bulan ketujuh,” tegasnya.
Oleh karenanya, anggota Fraksi Partai Gerindra itu berharap, hasil reses kali ini dapat menjadi catatan penting bagi Pemprov Banten untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu, ini menjadi beban kita semua. Saya berharap, Sekda yang mewakili Gubernur memberikan solusi terkait persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat bawah,” ucapnya.
Sementara itu Yeremia Mendrofa selaku anggota Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, berdasarkan hasil resesnya, masih banyak dijumpai sejumlah persoalan yang melingkupi pendidikan di Provinsi Banten.
Salah satunya adalah seperti pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ini yang dianggapnya penuh dengan masalah. Yeremia menjelaskan dalam pelaksanaannya, banyak dari masyarakat dan pelaksana teknis yang belum memahami secara betul teknis PPDB di tahun ini.
Tidak cukup sampai di situ, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten itu juga menerangkan, banyak dari masyarakat miskin di Provinsi Banten yang mengaku merasa kesulitan untuk mendaftarkan anaknya bersekolah lewat jalur afirmasi PPDB.
Padahal secara persyaratan mereka telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti misalnya terdaftar dalam kartu kesejahteraan sosial.
“Kemudian berikutnya kami menemukan adanya kesulitan warga Banten yang merupakan keluarga tidak mampu baik penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar), PKH, atau kartu kesejahteraan lainnya dan termasuk Jamsos (Jaminan Sosial) bahkan anak yang berkebutuhan khusus yang di wilayah perbatasan, khususnya antara DKI dengan Banten atau Jabar dengan Banten yang mendapatkan kesusahan untuk mendaftarkan di jalur afirmasi oleh keterbatasan aplikasi yang ada,” terangnya.
Oleh karenanya melihat sejumlah temuannya itu, Yeremia menilai bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini dinilai tidak berpihak pada masyarakat miskin, dan juga tidak dipersiapkan dengan matang.
“Oleh karena itu bahwa dari temuan yang kami sampaikan pimpinan, sebagai kami yang ada di Komisi V, kami menilai bahwa PPDB Banten sekarang ini tidak berpihak kepada masyarakat miskin,”
“Dan kemudian bahwa persiapan PPDB kurang matang, sehingga juknis maupun aplikasi yang dibangun yang dibiayai oleh APBD tahun 2023 terkesan tidak dipersiapkan dengan baik,” tuturnya.(MG-01)
Tinggalkan Balasan