JAKARTA,BANPOS – Ketua MPR sekaligus dosen tetap pascasarjana Universitas Borobudur dan Universitas Terbuka Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan, dunia sudah semakin bergerak ke arah digitalisasi. Interaksi manusia, perputaran ekonomi, hingga dunia pendidikan akan lebih banyak berada di ruang digital, seperti media sosial hingga metaverse. Sebagai gambaran, lembaga akuntan publik dan lembaga riset bisnis Price Waterhouse Cooper (PwC) melaporkan, potensi ekonomi dari dunia metaverse pada 2019 mencapai 46,4 miliar dolar AS. Angka ini bahkan berpotensi meningkat menjadi 476,4 miliar dolar AS pada 2025 dan meningkat lagi menjadi 1,5 triliun dolar AS pada 2030.
“Di Indonesia, tahun lalu, Google Temasek, Bain and Company mencatat pertumbuhan ekonomi digital kita mencapai 22 persen dengan nilai ekonomi sebesar 77 miliar dolar AS. Angka ini menyumbang 40 persen dari total transaksi digital ASEAN. Proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dinilai sangat menjanjikan. Pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 130 miliar dolar AS,” ujar Bamsoet, dalam Orasi Ilmiah Seminar Akademik Universitas Terbuka Jambi, secara virtual, dari Jakarta, Jumat (14/7).
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, potensi digitalisasi Indonesia juga bisa mendorong sektor pariwisata. Terlebih dengan adanya program pemerintah melalui desa wisata agro (DEWA), desa wisata industri (DEWI), dan desa digital (DEDI). Sawah, gunung, laut, dan bentangan keindahan alam lainnya, bisa dimanfaatkan setiap desa untuk mengembangkan DEWA, DEWI, dan DEDI yang kemudian dipromosikan melalui berbagai saluran digital. Sehingga bisa memberikan efek luar biasa dalam menyerap tenaga kerja dan mendatangkan pemasukan bagi masyarakat sekitar pedesaan.
Bamsoet melanjutkan, bangsa Indonesia juga patut bersyukur bahwa pertumbuhan UMKM yang sudah go digital jumlahnya semakin meningkat. Hingga Maret 2023 sudah mencapai 21,8 juta unit, dan diharapkan terus tumbuh hingga mencapai 24 juta unit pada akhir tahun 2023. Di sisi lain, dengan jumlah UMKM yang diperkirakan mencapai 65,4 juta, artinya masih ada lebih dari 40 juta UMKM yang belum terintegrasi dalam ekosistem digital.
“Mewujudkan pemerataan akses digital, khususnya bagi pelaku UMKM menjadi faktor krusial dalam upaya membangun ketahanan ekonomi nasional. Karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional begitu besar dan signifikan, dengan menyumbang 61,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Karena itu, membangun kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, harus dimaknai seiring sejalan dengan upaya untuk memajukan UMKM,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD (PADIH UNPAD) ini juga mengingatkan, gencarnya digitalisasi yang membuat masifnya interaksi manusia di ruang digital juga harus dibarengi dengan peningkatan keadaban dan literasi digital. Terlebih menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, ruang digital jangan sampai tercemar oleh polusi politisasi SARA maupun berbagai tindakan black campaign yang dapat memecah belah bangsa.
“Mari dukung Caleg, Capres, Cagub, Cabup/Cawalkot kita dengan sewajarnya. Tidak perlu fanatik dan berlebihan, apalagi sampai mengorbankan ikatan kekeluargaan, menyebabkan perceraian, hingga membelah ikatan soliditas kebangsaan. Jaga ruang digital kita dari polusi politisasi yang dapat menyebabkan rusaknya persaudaraan antar sesama anak bangsa,” pungkas Bamsoet. (RMID)
Tinggalkan Balasan