SERANG, BANPOS – Saat ini Dinas Pertanian (Distan) melakukan berbagai upaya antisipasi El Nino pada sektor pertanian, seperti melakukan identifikasi dan mapping lokasi terdampak kekeringan, lalu melakukan percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan.
Demikian disampaikan Kepala Distan Banten Agus M Tauchid, Senin (18/9).
“Sampai peningkatan ketersediaan alsintan untuk percepatan tanam dan peningkatan ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki sumur pantek, sumur dalam, embung, dam parit, rehabilitasi jaringan tersier dan pompanisasi,” kata Agus.
Ia menjelaskan, di Desa Cerukcuk sendiri ada sekitar 360 hektar sawah yang melakukan panen raya pada hari ini. Jika ditarik ke atasnya, di Kecamatan Tanara seluas 2.000 hektar dan Kabupaten Serang mencapai 11.965 hektar sawah yang melakukan panen raya.
“Data Panen di Provinsi Banten pada bulan September 2023 ini seluas 37.992 hektare dan bulan Oktober 29.578 hektare dengan Provitas 5,3 Ton per hektare nya. Sehingga produksi padi pada bulan September sebesar 243.181 ton dan Oktober 201.512 ton GKP atau bulan September 127.416 ton beras dan bulan Oktober 99.198 ton beras,” jelas Agus.
Agus melanjutkan, target gerakan nasional antisipasi El Nino di Provinsi Banten sendiri dengan melaksanakan percepatan tanam di bulan September seluas 10.916 hektare dan bulan Oktober 28.076 hektare dengan total 38.992 hektare yang dilaksanakan di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang.
Adapun realisasinya sampai tanggal 15 September 2023 mencapai 19.969 hektare yang terdiri dari Kabupaten Serang 3.562 hektare, Kabupaten Pandeglang 13.135 hektare, Kabupaten Lebak 1.063 hektare dan Kabupaten Tangerang 2.209 hektare.
“Selanjutnya akan terus dilaksanakan gerakan percepatan tanam sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan bantuan-bantuan benih, sumur dalam, pompa, pupuk dan alat mesin pertanian lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, akibat kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Pandeglang, seluas kurang lebih 50 hektare sawah yang ada di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang mengalami gagal panen atau puso.
Salah seorang petani Desa Cikeusik, Hendra mengatakan, sejak bulan Agustus lalu, sawah miliknya tidak teraliri air. Sehingga padi di sepuluh petak sawah miliknya tidak bisa dipanen karena gagal tumbuh atau puso.
“Sudah hampir tiga bulan nggak ada airnya, makanya sekarang nggak bisa dipanen,” kata Hendra.
Dengan adanya masalah tersebut, pihaknya berharap Pemkab Pandeglang segera merespon agar kerugian para petani tidak semakin besar. Karena biaya untuk mengolah satu lahan sawah bisa menghabiskan dana hingga Rp1 juta lebih.
“Kalau puso kaya gini kan kita rugi. Semoga saja bisa ada bantuan,” ujarnya.
Petani lainnya, Alfian mengatakan, setiap terjadi kemarau, sawahnya selalu tidak bisa digarap. Oleh karena itu, dia berharap agar kedepan Pemkab Pandeglang bisa mengatasi persoalan tersebut.
“Setiap musim kemarau kita pasti merugi. Makanya, mudah-mudahan ada solusi, supaya walaupun musim kemarau, airnya tetap ada,” katanya.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikeusik, Iwan mengatakan, secara keseluruhan ada lebih dari 500 hektare lahan pertanian di Kecamatan Cikeusik. Dari jumlah tersebut, 350 hektare lebih mengalami kekeringan dan terancam puso. Bahkan, kata dia, lebih dari 50 hektar sawah petani mengalami puso akibat kemarau panjang.
“Sudah ada yang gagal panen, bahkan sampai ada yang mengering tanaman padinya. Kalau begini kan enggak bisa dipanen. Selama ini memang para petani kesulitan ketika kemarau, karena nggak ada sarana untuk memasok air ke sawah,” katanya.
Iwan berharap, Pemkab Pandeglang bisa membuatkan sumur bor untuk memasok air ke areal pertanian, sehingga pasokan air untuk sawah tetap ada.
“Selain sumur bor, kita juga harapkan agar ada semacam tempat penampungan air, supaya air untuk mengairi sawah nggak kering,” ujarnya.
Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang, Nurdiawati mengatakan, secara keseluruhan ada seluas 1.376 hektare lahan pertanian di Kabupaten Pandeglang yang mengalami kekeringan. Akan tetapi, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan puso atau gagal panen.
“Kekeringan ada 1.376 hektare lahan yang terdampak, tetapi kalau puso belum ada laporannya. Untuk membantu petani, kita ada bantuan benih padi 16 ribu hektare untuk masa tanam September dan Oktober. Ada juga bantuan sumur pantek, pinjaman mesin pompa air,” katanya.
Pemprov terus melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Logistik (Bulog) dan Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga beras. Pihaknya siap menyalurkan cadangan beras daerah sebanyak 2.139,71 ton dalam dua tahap dari Dana Insentif daerah (DID). Sementara untuk Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), Provinsi Banten dialokasikan 214,99 ton.
Demikian disampaikan Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam siaran persnya usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Irjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir secara Virtual di Pendopo Gubernur.
“Tadi kita mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah, yang menjadi pembahasan diantaranya terkait komoditi beras. Namun secara keseluruhan inflasi di Provinsi Banten masih berada di bawah nasional,” ungkap Al Muktabar
Dikatakan, untuk komoditi beras di sejumlah daerah terus mengalami fluktuatif harga. Oleh karena itu pihaknya terus melakukan koordinasi baik kepada Bulog maupun Pemerintah Pusat untuk dapat menekan kenaikan harga komoditi beras.
“Kita melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dan yang menjadi wewenang daerah kita upayakan semaksimal mungkin,” katanya.
“Tadi juga disampaikan, Bulog akan segera disalurkan beras kepada 21 juta KPM secara nasional. Mudah-mudahan dengan digelontorkan beras itu yang juga disalurkan ke Provinsi Banten dapat mempengaruhi penurunan harga beras,” sambungnya.
Tidak hanya itu, Provinsi Banten juga memiliki cadangan beras daerah yang dapat digunakan dalam menekan kenaikan harga komoditi beras.
“Selain bantuan sosial, Bulog juga akan menyalurkan beras ke pasar-pasar melalui kegiatan SPHP. Tentunya hal itu juga akan berpengaruh terhadap harga kedepannya,” jelasnya.
Al Muktabar menuturkan pihaknya intens melakukan komunikasi dan koordinasi baik kepada Bulog, Badan Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga kepada para pedagang.
“Kita juga sedang mempersiapkan sidak ke pasar fokus pada komoditi beras, dan Rakor ini kita mengikuti perkembangannya secara nasional agar kita melakukan langkah dapat tepat waktu,” tandasnya.
Sementara, Irjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dalam arahannya mengatakan saat ini Tim Pengendali Inflasi baik di Pusat maupun di Daerah masih berupaya untuk mengatasi harga pangan khususnya komoditi beras.
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Banten Aan Muawanah menyampaikan pada September hingga Oktober 2023, Pemprov Banten akan menyalurkan beras yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) untuk 108.289 KPM setara 1.082,89 ton dan 105.682 KPM setara dengan 1.056,82 ton beras.
“Itu akan kita salurkan diluar agenda penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS),” ujarnya.
Sedangkan, kata Aan, untuk Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) Banten hingga saat ini tersedia sekitar 214,99 ton.
“Untuk yang 214,99 ton disimpan sebagai CBPP, hal itu dapat dikeluarkan bila dalam keadaan yang mendesak akibat kejadian luar biasa,” tandasnya.(DHE/RUS/PBN)
Tinggalkan Balasan