SERANG, BANPOS – Operasionalisasi perusahaan daerah Provinsi Banten yakni PT Agribisnis Banten Mandiri (ABM) masih terkendala persoalan penyertaan modal. Hingga saat ini, Pemprov Banten belum mencairkan modal yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar Rp65 miliar. Proposal program kerja yang mereka ajukan pun dipendam (disimpan rapat-rapat, tidak ditindaklanjuti) oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Sekda, Al Muktabar.
Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi, Kamis (1/7) mengatakan, pihaknya sudah memanggil pihak BUMD Agribisnis Banten Mandiri. Mereka menyampaikan terkait belum turunnya penambahan penyertaan modal dari Pemprov Banten sebesar Rp65 miliar sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.
“Sampai saat ini anggaran Rp65 miliar belum tergelontorkan. Padahal sejak bulan Februari 2021 proposal sudah masuk ke pemprov,” katanya.
Ia mengatakan, pengajuan permodalan masuk di awal tahun 2021 bertujuan agar target-target usaha yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan untuk mengejar target omset Rp44 miliar pada awal tahun ini.
“Nah karena modalnya belum cair sementara ini sudah lewat beberapa kegiatan. Tadinya kan mereka mau membeli sapi dari NTT agar bisa dipakai buat lebaran dan Idul Adha dan ini sudah banyak kelewat. Sehingga potensi keuntungan mereka sesuai proposal sudah hilang,” kata Gembong Sumedi.
Menurutnya, sampai saat ini belum ada kejelasan kapan anggaran permodalan Rp65 miliar dari Pempov Banten akan dicairkan. “Mereka sekarang hanya memutarkan uang yang modal awal Rp10 miliar yang cair pada akhir tahun 2020 lalu,” katanya.
Ia berharap agar Pemprov Banten segera megucurkan modal untuk PT Agribisnis Banten karena pembentukan BUMD tersebut juga bagian dari program RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Banten saat ini.
“PT ABM sudah berkirim surat meminta kepada gubernur. Infonya kemarin gubernur membuat SK, hanya oleh gubernur didisposisikan ke Sekda kemudian ke Asda,” kata Gembong.
Bahkan, kata dia, pihaknya sudah menanyakan persoalan tersebut ke Sekda Banten Al Muktabar, namun alasanya proposalnya masih dipelajari.
“Gubernur harus konsisten, sudah membentik Agribisnis Banten Mandiri tapi komitmennya tidak ada kejelasan. Padahal dalam situasi COVID-19 saat ini harusnya dapat juga dapat dirasakan manfaatnya,” kata Politisi PKS ini.
Sekda Banten Al Muktabar dihubungi beberapa kali melalui telpon genggamnya tidak merespon. Al Muktabar yang merupakan pegaeai dari Kemendagri dan hasil lelang jabatan beberapa waktu lalu ketika ditanyakan perihal dirinya tidak pernah mengangkat telepon, beralasan sangat sibuk.(RUS/ENK)
Tinggalkan Balasan