DI tengah kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), masyarakat memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah. Persoalan sosial dan ekonomi membuat pemerintah didesak kembali merefocusing anggaran untuk menangani dampak PPKM.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Nawa Said Dimyati, mengatakan, refocusing anggaran harus segera dilakukan. Sebab, dengan adanya kebijakan perpanjangan PPKM level 4 ini, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten harus segera menganggarkan untuk bantuan bagi masyarakat.
“Secara personal, sebagai wakil rakyat saya berharap Pemprov dan juga Pemkot serta Pemkab di wilayah Banten, untuk menganggarkan untuk bantuan sosial. Ini untuk menolong masyarakat dan juga mencegah yang namanya kerawanan sosial,” ucapnya.
Pria yang akrab disapa Cak Nawa ini mengaku bahwa sebenarnya, untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi sudah ada. Namun, anggaran tersebut tidak bersumber dari APBD baik provinsi maupun kota dan kabupaten.
“Jadi memang banyaknya dari CSR dan juga relawan-relawan bantuannya. Maka kami mendorong untuk melakukan refocusing anggaran dalam rangka menganggarkan bantuan bagi masyarakat,” tandasnya.
Meski demikian, pria yang kerap disapa Cak Nawa ini mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan maupun informasi, terkait dengan pelaksanaan refocusing anggaran pada APBD 2021.
“Sampai saat ini saya sendiri belum tahu apakah sudah ada refocusing atau belum. Karena yang kami tahu saat ini, belum ada pemberitahuan kepada DPRD terkait dengan refocusing anggaran dalam rangka pandemi Covid-19. DPRD belum mendapatkan surat tersebut,” ujarnya.
Desakan untuk kembali merefocusing anggaran juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Nurrotul Uyun. Dia meminta agar pemkot segera mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani kasus Covid-19 di Cilegon.
Kata dia pemkot segera menyiapkan kembali skema pergeseran (refocusing) anggaran. Dengan memprioritaskan penanganan dampak kesehatan, sosial dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Sosial Safety Net).
“Refocusing kembali, fokus pada untuk penanganan pandemi ini. Bagaimanapun juga, kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas, jaring pengaman sosial dalam bentuk buffer stock, ketersediaan pangan ke masyarakat juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” kata politisi PKS itu.
Dikatakan Uyun tidak ada solusi lain selain anggaran harus direfocusing, bilamana kasus Covid-19 dimasa penerapan PPKM darurat masih melonjak dan PPKM darurat nantinya diperpanjang.
“Itu menjadi kondisi yang darurat, mau nggak mau, kita ambil solusi. Sehingga ini yang harus duduk bersama. Ini adalah kebutuhan yang mendesak, harus segera ditangani pemerintah daerah,” terangnya.
Uyun juga mengatakan, saat ini anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan Rp43 miliar dari anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) APBD 2021. Kata dia, nilai itu merupakan hasil refocusing beberapa anggaran diantaranya pergeseran DAU 8 persen, DAK infrastruktur dan yang lainnya.
“Itu pilihan yang tidak bisa ditinggalkan. Bagaimanapun juga kalau darurat maka sifatnya segera ditangani. Jangan sampai masyarakat menjadi korban,” tandasnya. (LUK/DZH/ENK)
Tinggalkan Balasan