“Padahal, kritik itu baik supaya pemerintah kembali pada amanat dasarnya, yaitu mendistribusikan kesejahteraan sepenuh-penuhnya kepada lapisan kelas masyarakat tanpa pilih kasih, yang karena dari suara lapisan masyarakat itulah pemerintah bisa menduduki singgasananya,” ujarnya kepada BANPOS.
Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini, kritik yang diberikan oleh elemen mahasiswa seolah-olah dimaknai sebagai tindakan yang mengganggu stabilitas negara dan makar. Padahal, lanjutnya, tidak seperti itu.
“Kami hanya ingin supaya dalam menjalankan pemerintahan, penguasa betul-betul mengabdi terhadap kepentingan publik, bukan malah mengabdi pada pemodal yang akan berimbas pada kesengsaraan rakyat banyak,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia mengaku bahwa pihaknya akan ikut menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, dalam rangka menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi, pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nanti.
“Karena kami menilai, semua kebijakan yang hari ini dibuat sepenuh-penuhnya telah diliberalisasi untuk memenuhi kepentingan kelas pemodal yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Dan wewenang aparat Kepolisian, adalah melindungi dan mengawal jalannya aksi. Bukan malah melakukan represif terhadap mahasiswa yang sedang menjalankan aksi,” tuturnya.
Ia pun mengecam tindakan kepolisian yang melakukan sweeping terhadap mahasiswa maupun pelajar, yang akan melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta.
“Sweeping yang dilakukan aparat merupakan bentuk pengekangan dan melanggar hak demokratik rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Rezim saat ini sudah menunjukkan watak aslinya sebagai rezim fasis, dengan menggunakan alat kekerasan negara dalam mempersempit ruang demokrasi, yang telah terbuka pasca tumbangnya rezim fasis orde baru,” tandasnya.(DZH/ENK)
Tinggalkan Balasan