Kesan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai sosok intoleran masih diperbincangkan di media sosial. Cap kadrun kepada Anies dan pendukungnya pun masih sering dilontarkan. Tapi, Anies tetap wangi.
Apakah kesan ini akan mengganjal Anies untuk berlaga di Pemilu 2024? Atau sematan intoleran hanya potret di jagad maya? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, kesan intoleran kepada Anies tak bisa dihindarkan. Ini efek pertarungan Anies versus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub 2017.
“Memang efek Anies yang dulu disokong kelompok Islam kanan seperti FPI dan kelompok 212,” kata Dedi saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemari.
Menurutnya, jika diteliti dengan seksama, tak ada bukti kongkret Anies tidak Bhinneka Tunggal Ika. Di Jakarta, Anies melalui program-programnya sebagai Gubernur merangkul semua kelompok. Suatu waktu aktif di kegiatan Tionghoa dan Gereja.
Di waktu lain membela pembangunan Masjid di wilayah muslim minoritas. “Artinya, visi yang diusung Anies adalah kemanusiaan dan keberagaman. Saya kira kita semua bisa melihat keberpihakan Anies soal ini di Jakarta,” ucapnya.
Masalahnya, isu ini memang dikondisikan untuk terus digaungkan kelompok tertentu. Yang aneh, Anies ini berbeda dengan kepala daerah lainnya. Anies ditanding-tandingkan dengan Presiden Jokowi dalam hal apapun. Termasuk dalam isu toleransi ini.
Hal ini justru menguntungkan Anies, karena dibandingkan dengan tokoh sekelas Presiden. “Anies tinggal jawab semua itu dengan kinerja saja. Tak perlu melempar narasi tandingan,” saran Dedi.
Dia melihat, cap intoleran dan kadrun tak akan terlalu mengganggu Anies dalam pencapresan 2024. Sebab, tak akan terlalu laku.
“Ini hanya ramai di media sosial oleh buzzer-buzzer,” tandas Dosen Komunikasi Politik Universitas Telkom ini.
Sementara itu, Relawan Anies dari Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) juga menampilkan sosok Anies yang intoleran. “Pak Anies itu masuk ke semua kalangan. Ke saudara-saudara kita yang Konghucu, Nasrani, dan semua suku. Di Jakarta, pembangunan gereja, masjid, perayaan hari agama, semua Anies dukung dan datangi,” kata Ketua Umum GPMI Syarief Hidayatulloh, kemarin.
Soal sebutan kadrun dan cap intoleran di media sosial, kata Syarief, itu hanya barisan sakit hati yang tak ingin Indonesia damai.
Anggapan Anies sosok intoleran dinilai keliru oleh Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) dan Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI). Kesan intoleran ini sangat mudah ditepis lewat program Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) Anies.
Ketua Umum GPdI, Pendeta Johny Weol mengatakan, sejumlah gereja mendapat bantuan operasional tersebut. Bahkan bantuan Anies ini diberikan juga untuk sekolah minggu yang bermanfaat bagi pendeta dan guru.
Kepemimpinan Anies di Jakarta sangat berarti bagi para pengurus gereja.
“Jadi rumor mengenai beliau itu, saya kira hal keliru, sentuhan sosial beliau khususnya untuk gereja sangat berarti bagi kami. Tuhan memberkati bapak, warga dan tugas-tugas kenegaraan,” ujar Johny melalui keterangan video yang tersebar di media sosial.
Terkait dengan program BOTI, Jason berharap agar bukan hanya diterapkan di DKI Jakarta, tapi juga dapat bisa diterapkan secara nasional.
Sebelumnya, Anies mengklaim, akan terus berupaya membentuk persatuan, keadilan, dan kesetaraan di Ibu Kota. Caranya dengan membuat kebijakan yang adil lewat program BOTI.
“Kami di Jakarta menjaga persenyawaan itu dengan berbagai program termasuk bantuan untuk semua tempat ibadah. Supaya semua menjalankan ibadahnya dengan baik,” kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/3).
Diketahui, dana BOTI masuk dalam anggaran hibah pemerintah DKI di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Biro Dikmental). Dalam APBD Jakarta 2022 tertera total dana hibah untuk tempat ibadah dan lembaga di Jakarta (tidak hanya gereja) mencapai Rp 352 miliar.
DKI pada tahun lalu menetapkan dana hibah BOTI untuk rumah-rumah ibadah berbagai agama di Jakarta sebesar Rp 140,520 miliar. Alokasi ini masuk dalam APBD DKI 2021. [FAQ/RM.ID]
Tinggalkan Balasan