CILEGON, BANPOS – Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cilegon 2021 kepada DPRD Kota Cilegon, di laksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (28/3).
Dalam rapat paripurna tersebut, terungkap realisasi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon tahun anggaran 2021 tidak mencapai target. Diketahui target pendapatan daerah tahun anggaran 2021 adalah senilai Rp1,860 triliun namun hanya tercapai Rp1,780 triliun.
Walikota Cilegon Helldy Agustian menyatakan, tahun 2021 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2016-2021 ke periode RPJM Kota Cilegon periode 2021-2026. Berbagai kebijakan tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon tahun 2021-2026 dalam mewujudkan program prioritas pembangunan daerah sebagai turunan dari janji politis kepala daerah terpilih periode 2021-2024.
“Walaupun dokumen RPJMD mengalami peralihan periode, namun esensi pembangunan Kota Cilegon masih tetap mengacu pada dokumen RPJPD Kota Cilegon tahun 2005-2025 dan beberapa program merupakan kelanjutan dari RPJMD sebelumnya,” katanya.
Kemudian, Helldy mengatakan fokus pembangunan RPJMD 2021-2026 adalah terkait dengan peningkatan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ada juga berbagai aspek pemenuhan sarana dan prasarana publik yang memadai demi menunjang aktivitas sosial-ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Cilegon.
Kemudian, pada aspek capaian pembangunan makro Kota Cilegon, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon tahun 2021 meningkat cukup signifikan dari 73,05 menjadi 73,35. IPM Kota Cilegon merupakan yang ke-3 tertinggi di Provinsi Banten. Sedangkan dari sisi persentase peningkatan IPM, Kota Cilegon adalah yang tertinggi ke-2 setelah Kabupaten Tangerang.
“Salah satu penyumbang terbesar peningkatan IPM Kota Cilegon adalah peningkatan rata-rata lama sekolah yang berhasil meningkat secara signifikan dari 9,87 tahun menjadi 10,08 tahun di 2021,” ujarnya.
“Capaian ini merupakan indikasi bahwa ekosistem pendidikan dan cakupan layanan pendidikan di Kota Cilegon semakin membaik,” sambungnya.
Helldy menambahkan, pada 2021 Pemkot Cilegon telah mengoperasikan 4 SMPN baru, peningkatan penghasilan guru honorer, pemberian beasiswa full sarjana, dan lain sebagainya pada sektor pendidikan. Pada aspek pertumbuhan ekonomi, dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, nilai produksi barang dan jasa (PDRB) Kota Cilegon di sepanjang tahun 2021 mampu tumbuh siginifikan sebesar 4,81 persen.
Lebih lanjut, capaian laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Cilegon lebih tinggi dibandingkan (LPE) Provinsi Banten maupun nasional. Kota Cilegon adalah kota dengan PDRB tertinggi ke-tiga di Provinsi Banten. Bahkan jika melihat PDRB per-kapita, Kota Cilegon berada di peringkat pertama di Provinsi Banten dan peringkat ke-4 di Indonesia.
“Nilai PDRB kita sangat besar dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Kondisi ini merupakan peluang dan harus kita sikapi secara positif untuk mewujudkan penumbuhan perekonomian dan keberdayaan masyarakat Kota Cilegon di berbagai sektor lapangan usaha,” tuturnya.
Mantan Kepala Cabang Toyota Cilegon ini mengatakan, Kota Cilegon juga berhasil mencapai laju pertumbuhan investasi sebesar 8,41 persen dengan total realisasi investasi sebanyak sekitar Rp17,8 triliun di sepanjang tahun 2021. Realisasi investasi di Kota Cilegonilegon merupakan yang terbesar se-provinsi Banten, dan peringkat ke-9 nasional.
“Patut kita banggakan pula bahwa Kota Cilegon mendapatkan penghargaan dari kepala badan koordinasi penanaman modal atas capaian realisasi investasi Kota Cilegon di tahun 2021,” pungkasnya.
Menurutnya, tingginya nilai investasi di Kota Cilegon tentu saja merupakan peluang yang harus ditangkap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menurunkan tingkat pengangguran di Kota Cilegon. Terkait ketenagakerjaan, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan sebesar 2,56 persen, yaitu dari 12,69 persen menjadi 10,13 persen di tahun 2021.
Kemudian, akibat pandemi Covid-19 di 2020 lalu, sudah jauh membaik di tahun 2021, di mana sektor-sektor produksi sudah mulai beradaptasi terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Di sepanjang 2021, berbagai pendekatan untuk perluasan lapangan pekerjaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas usaha mikro dan kecil. Kemudian, pelatihan tenaga kerja, kerjasama pemagangan tenaga kerja atau vocational, dan program-program pembangunan lainnya terkait dengan pemberdayaan.
Dikatakan Helldy, beralih pada gambaran pengelolaan keuangan daerah pada komponen pendapatan, secara keseluruhan realisasi pendapatan Kota Cilegon pada 2021 adalah sebesar 95,78 persen. Realisasi pendapatan Kota Cilegon tahun 2021 tercapai sebesar Rp 1,78 triliun dari target Rp 1,86 triliun, atau kurang sekitar Rp 80 miliar. “Kinerja pendapatan daerah pada tahun 2021 disumbang dari capaian komponen pendapatan daerah, salah satunya dari pendapatan asli daerah dengan realisasi Rp 630,93 milyar dari target sebesar Rp 733,87 milyar atau 85,97 persen,” terangnya.
Lebih jauh, Helldy mengungkapkan Pemkot Cilegon melaksanakan 39 urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan fungsi penunjang pemerintahan. Pelaksanaan urusan pemerintahan dituangkan ke dalam RKPD Kota Cilegon tahun 2021 yang terdiri dari 118 nomenklatur program, 231 nomenklatur kegiatan, dan 634 nomenklatur sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 36 OPD beserta 105 sub unit perangkat daerah. Capaian realisasi total belanja pada APBD tahun 2021 memang hanya sebesar 75,13 persen, yaitu dari rencana sebesar Rp 2,2 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 1,65 triliun, atau tidak terserap sekitar Rp 540 miliar.
“Meskipun demikian, secara pencapaian kinerja outcome maupun output, kinerja pembangunan cukup baik dengan rata-rata akumulasi capaian kinerja output sub kegiatan sebesar 88,23 persen, dan rata-rata capaian indikator program di atas 100 persen,” urainya.
Dikatakan Helldy, tidak tercapainya realisasi belanja, terjadi karena belum tercapainya penyelesaian pembayaran lahan Jalan Lingkar Utara, dan adanya pembayaran pekerjaan yang melewati akhir tahun anggaran, sehingga dibayarkan pada awal tahun 2022. Di lain sisi, adanya berbagai efisiensi belanja operasional juga turut menyumbang selisih pencapaian belanja di 2021. “Kinerja belanja pada tahun 2021 kami akui masih menjadi pekerjaan rumah untuk bisa dioptimalkan lagi ke depannya,” katanya.
Tidak tercapainya realisasi belanja, kata Helldy, terjadi karena belum tercapainya penyelesaian pembayaran lahan Jalan Lingkar Utara (JLU), dan adanya pembayaran pekerjaan yang melewati akhir tahun anggaran, sehingga dibayarkan pada awal tahun 2022.
Sementara itu, di sisi lain, adanya berbagai efisiensi belanja operasional juga turut menyumbang selisih pencapaian belanja di 2021. “Kinerja belanja pada tahun 2021 kami akui masih menjadi pekerjaan rumah untuk bisa dioptimalkan lagi ke depannya,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Pimpinan Rapat Paripuna DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik mengatakan, nanti akan ada pemandangan umum Fraksi DPRD Kota Cilegon, kemudian dibentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ Walikota Cilegon 2021. “Nanti ada ranah panitia khusus yang akan membahas, kita juga minta pendapat Tim Pakar Pimpinan DPRD Kota Cilegon, nanti akan ada rekomendasi buat Walikota,” katanya.
Kemudian dikatakan Hasbi, pihaknya juga belum membaca LKPJ Walikota 2021 secara lengkap, namun adanya pendapatan yang tak tercapai dan belanja yang tidak maksimal, harus menjadi bahan evaluasi eksekutif. Capaian realisasi total belanja pada apbd tahun 2021 memang hanya sebesar 75,13 persen, yaitu dari rencana sebesar Rp 2,2 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 1,65 triliun, atau tidak terserap sekitar Rp 540 miliar.
“Meskipun demikian, secara pencapaian kinerja outcome maupun output, kinerja pembangunan cukup baik dengan rata-rata akumulasi capaian kinerja output sub kegiatan sebesar 88,23 persen, dan rata-rata capaian indikator program di atas 100 persen,” tuturnya.
“Nanti ada ranah panitia khusus yang akan membahas, kita juga minta pendapat Tim Pakar Pimpinan DPRD Kota Cilegon, nanti akan ada rekomendasi buat Walikota,” tandasnya. (LUK/RUL)
Tinggalkan Balasan