SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, mengaku kurang puas dengan jumlah bantuan yang akan diberikan oleh Pemprov Banten kepada penyintas banjir bandang Kota Serang. Pasalnya, dari bantuan yang dijanjikan sebanyak 40 unit rumah, saat ini hanya akan diberikan sebanyak 9 unit rumah saja.
Kendati demikian, Syafrudin menuturkan bahwa Pemkot Serang akan tetap bertanggung jawab terhadap para penyintas banjir bandang, meskipun dengan mencakup unit rumah yang tidak dibantu oleh Pemprov Banten berarti semakin besar beban anggaran yang dipanggul oleh Pemkot Serang.
Syafrudin mengatakan, meskipun Pemprov Banten telah melakukan fiksasi data bantuan penyintas banjir bandang yang akan diberikan sebanyak 9 unit rumah saja, namun pihaknya meminta agar Pemprov dapat merealisasikan bantuan sesuai dengan janji awal, yakni 50 unit rumah.
“Ya kalau saya sih pengennya semua yang dijanjikan (direalisasikan). Awalnya kan memang 50 unit rumah. Setelah dilakukan pendataan, ternyata banyak kekurangan,” ujarnya saat diwawancara BANPOS di Puspemkot Serang, Selasa (12/4).
Syafrudin mengakui jika proses verifikasi data di lapangan mengalami banyak kendala. Salah satunya berkaitan dengan surat-surat kepemilikan tanah para penyintas bencana, yang disebut hilang pada saat terjadinya banjir bandang.
“Kami juga belum selesai verifikasinya, karena ada yang pengakuannya hilang (surat-surat), namun ternyata tidak ada. Ini juga menjadi memperlambat kami dalam memberikan bantuan, sebenarnya kami ingin cepat yah,” tuturnya.
Menurut Syafrudin, seharusnya Pemprov Banten tidak memutuskan untuk hanya memberikan bantuan sebanyak 9 unit saja. Karena, yang diketahui oleh masyarakat dan Pemkot Serang, Pemprov akan hadir dengan memberikan bantuan sebanyak 50 unit.
“Jadi ya mudah-mudahan Provinsi memberikan bantuannya jangan hanya 9 rumah saja. Tapi memberikan sesuai dengan yang dijanjikan di awal, sebanyak 50 unit rumah yang dibangun,” ungkap Syafrudin.
Ia pun mengaku jika Pemprov Banten benar-benar hanya akan memberikan bantuan pembangunan rumah sebanyak 9 unit saja, maka Pemkot Serang akan sangat terbebani anggarannya dalam melakukan pemulihan pasca-bencana.
“Iya, kalaupun umpamanya hanya 9 unit rumah saja (yang dibantu), maka Insyaallah kami Pemkot Serang akan bertanggung jawab (membantu sisanya). Namun tetap, kami berharap Pemprov Banten memberikan bantuan lebih dari 9 unit,” tegasnya.
Pemkot Serang pun menurut Syafrudin, akan melakukan upaya-upaya lanjutan apabila Pemprov Banten hanya memberikan bantuan sebanyak 9 unit saja.
“Ini kan belum positif (pasti) nih. Belum turun suratnya. Nanti kalau sudah turun suratnya kepada Pemkot Serang, kami akan melakukan jawaban terhadap surat tersebut,” tandasnya.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Serang untuk memastikan anak korban bencana banjir di Kota Serang terpenuhi haknya. Sebab, kondisi bencana disebut dapat membuat anak menjadi rentan, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak anak.
Komisioner KPAI, Susiana Afandi, mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja datang ke Pemkot Serang untuk melakukan koordinasi terkait penanganan perlindungan anak korban bencana banjir. Ia mengatakan bahwa setiap anak memiliki hak diantaranya hak dasar, hak pendidikan, hak kesehatan.
“Kedatangan kami kesini dalam rangka koordinasi terkait penanganan perlindungan anak korban banjir di Kota Serang, kami ingin memastikan bahwa anak-anak ini terpenuhi hak-haknya, mulai dari hak dasar, hak pendidikan, hak kesehatan dan sebagainya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kondisi bencana alam itu membuat masyarakat itu rentan 3 hal diantaranya rentan menjadi miskin, rentan menjadi terlantar. Sehingga pihaknya memastikan pasca bencana ini seluruh anak yang menjadi korban bencana dapat terpenuhi haknya.
“Rentan menjadi miskin, karena barang-barang hanyut dengan air. Bagi yang orang tuanya meninggal, anak itu rentan menjadi terlantar, makanya kami memastikan bahwa bagaimana kemudian pasca bencana anak-anak terpenuhi haknya,” kata Susiana.
Ia menyebut bahwa bencana di Kota Serang pada awal bulan Mei lalu, menjadi unik, karena berbeda dengan daerah lain yang rawan bencana. Dimana Kota Serang sebelumnya memang terbiasa ada banjir namun sebatas 60 sentimeter, berbeda dengan peristiwa banjir di awal tahun ini dengan ketinggian mencapai 5 meter.
“Bencana di Kota Serang ini menjadi unik, karena Kota Serang enggak pernah mengalami banjir besar, banjir yang besar banget itu tidak pernah. Biasanya kan cuma 60 sentimeter, ini menjadi 5 meter,” katanya.
Selain memastikan anak terpenuhi haknya, KPAI juga ingin menelusuri hal-hal yang sifatnya hoaks. Sebab, pihaknya menerima banyak video-video viral tentang situasi banjir di kota Serang.
“Menelusuri salah satu hoaks yang kami terima katanya di satu Kecamatan ada yang tidak layak huni atau tidak bisa dihuni, nah ternyata itu hoaks. Hal ini diketahui setelah kami datang ke lapangan,” tuturnya.
Berdasarkan rapat koordinasi tersebut, ia mendapatkan sejumlah informasi salah satunya bahwa Pemkot Serang telah melakukan penanganan bencana. Mulai tahap darurat, sampai sekarang di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Jadi di tahap rehabilitasi rekonstruksi ini, saat ini Pemerintah Kota Serang itu sedang menjalankan program penanganan rumah rusak,” terangnya.
Sementara itu, Camat Kasemen, Ahmad Nuri, mengungkapkan bahwa pentingnya program trauma healing untuk mengembalikan keceriaan anak pasca banjir. Sebab, banjir yang tidak biasa itu menjadikan mereka trauma, sehingga dikhawatirkan trauma itu menjadi berlarut-larut.
“Kita kerjasama dengan beberapa instansi, pemulihan bencana terhadap anak-anak sedang kita sisir terutama di Kasemen,” ujarnya.
Selain rasa trauma, ia juga mengatakan bahwa pasca banjir dikhawatirkan timbul gangguan kesehatan. Pihaknya bekerjasama dengan DP3AKB dan Dinas Kesehatan untuk melakukan penanganan khususnya anak-anak dan umumnya para ibu.
“Kami mencoba terus bekerjasama dengan beberapa pihak, untuk memperhatikan gizi, kami masih membangun dapur sehat terutama untuk anak, karena Kasemen paling parah,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Banten memastikan bahwa hanya akan ada 9 rumah penyintas bencana banjir bandang di Kota Serang yang akan dibantu untuk dibangun kembali, meskipun kuota awal bantuan mencapai 40 unit rumah. Hal itu lantaran 31 rumah penyintas banjir bandang lainnya yang diajukan, tidak memenuhi syarat untuk dibantu oleh Pemprov Banten.(MUF/DZH/PBN)
Tinggalkan Balasan